pola mahjong ways 1 hari ini

perak 138 slot 961Jutaan kata 218743Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola mahjong ways 1 hari ini》

Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat******

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan******

....mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.

Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah, dan pembangunan 600.000 unit rumah yang sudah dilakukan saat ini tidak cukup.

“Sebanyak 52 persen penduduk Indonesia itu sekarang di perkotaan, tidak lagi di pedesaan. 600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Minggu.

Erick mengatakan bahwa BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.

Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.

Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.

“Misalnya, mortgageatau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kanrata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgagediperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,

"Ini akan jadi hal yang positif. Artinya pada tahun ke-11 sampai 30 cicilannya akan lebih ringan lagi," katanya pula.
Baca juga: Tren kerja dari rumah akan jadi faktor pemilihan hunian di masa depan

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：club77 slot、slotcuan、cara dapat uang online 2022

Terkait：123 bagus slot、mega177、link slot 16、link gacor member baru、slot qris、garuda4d、slot gacor pulsa tanpa potongan、angka jitu org、pertama 123 slot、gratis ongkir minimal 0 shopee

---

---

bab terbaru：micin4d com（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30