pinjol tarik dana legal atau ilegal

Keturunan langsung dari masa sulit

Eks Dirut Pertamina Tersangka KPK, Erick Singgung Bersih******

Menteri BUMN Erick Thohirmenyinggung tindakan bersih-bersih BUMN setelah mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).

Erick mengatakan ia telah mencanangkan gerakan bersih-bersih BUMN sejak 2019. Ia ingin perusahaan milik negara mengedepankan akhlak dan tata pemerintahan yang baik.

"Ketika saya dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN," kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/9).

Ia bercerita banyak isu korupsi di BUMN yang dikaitkan ke dirinya. Namun, Erick memastikan BUMN di era kepemimpinannya bersih dan transparan.

"Kan sekarang di hal-hal seperti ini kadang-kadang diputarbalikkan seakan-akan wah ini kenapa gitu. Tapi saya bisa jamin bahwa di zamannya saya ini, saya berusaha benar- menjaga struktur, sistem yang lebih transparan dan baik," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Lembaga antirasuah itu menyebut Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Karen tidak melapor kepada Dewan Komisaris PT Pertamina.

Seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. Karen diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar US0 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Desainer Impian

KAI Usul Tarif Paket Kereta Cepat, LRT dan Pengumpan Rp350 Ribu******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) sebesar Rp350 ribu per penumpang. Tarif itu termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

Sementara untuk tarif tiket Kereta Cepat saja, KAI mengusulkan Rp300 ribu per orang.

"Tarif sekitar Rp300 ribu- Rp350 ribu. Itu kelas ekonomi. Dibundling jadi Rp350 ribu," kata kata Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Utama KAI John Roberto di Gedung DPR, Selasa (19/9).

"(Uji coba gratis) sampai akhir September. (Bayar tarif) nanti setelah COD di Oktober," katanya.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Berbahagialah para gadis petani

Pundi Harta Pontjo Sutowo yang Rebutan Hotel Sultan dengan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menjadi sorotan karena berebut kepemilikan Hotel Sultandi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudahinkracht milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Pria bernama asli Pontjo Nugro Susilo itu lahir pada 17 Agustus 1950. Ia merupakan anak dari tokoh kenamaan era Orde Baru, yakni Ibnu Sutowo.

Sang ayah malang melintang di dunia militer saat Presiden Soeharto masih menjabat. Ibnu Sutowo juga terkenal mengembangkan Pertamina, di mana ia menjadi direktur utama pertama di perusahaan minyak negara tersebut.

Berdasarkan buku "Pontjo Sutowo: Pengusaha yang Terpanggil" di situs Universitas Stekom, Pontjo pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan mengambil Jurusan Mesin. Sayang, ia hanya bertahan setahun kuliah dan memilih berhenti untuk bekerja.

Pontjo lantas mendirikan PT Adiguna Shipyard pada 1970 berbekal modal sang ayah. Ia pun menjadi bos perusahaan galangan kapal ini dan terus mengembangkan bisnisnya, termasuk berjualan motor tempel kapal impor di Pintu Air, Jakarta Pusat.

Melalui perusahaan ini, Pontjo mulanya membuat tongkang kecil hingga sukses memproduksi berbagai jenis kapal. Ada kapal pantai sampai kapal besar yang berhasil dibuat PT Adiguna Shipyard.

Bahkan, pada 1972 lalu perusahaannya sanggup memproduksi 500 kapal tanker dengan bobot mati menyentuh 3.500 DWT. PT Adiguna Shipyard juga diklaim menjadi perusahaan pertama yang membuat kapal-kapal fiber di tanah air.

Pontjo semakin mendulang cuan dari bisnis ini, di mana masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia pada 2018 lalu. Kala itu, hartanya diperkirakan menyentuh US5 juta atau setara Rp4 triliun jika dikonversi dengan kurs saat ini.

Bisnis Hotel Pontjo Sutowo

Berbarengan dengan bisnis galangan kapal, Pontjo terjun ke perhotelan pada 1976. Ia mengelola perusahaan keluarga Sutowo bernama PT Indobuildco.

Kala itu, Pemerintah DKI Jakarta meminta Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo membangun hotel. Terlebih, perusahaan pelat merah tersebut sedang banyak uang. Pihak swasta juga tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara kala itu.

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pun disetujui oleh Ibnu Sutowo dan pada 1973 pembangunan hotel dimulai di bawah bendera PT Indobuildco yang dikelola Pontjo.

Berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), Ali Sadikin bersaksi bahwa awalnya percaya PT Indobuildco milik Pertamina. Akan tetapi, saat hotel tersebut berdiri pada 1976, Ali merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, sehingga sempat bermama Hotel Hilton. Ujung-ujungnya hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Dirjen Hubla Tekankan Peran Penting Kolaborasi Demi Transportasi Maju******

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting dalam memajukan transportasi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Antoni di acara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 Hub Fest dengan tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).

"Kalau kita lihat dengan tema Melaju Untuk Transportasi Maju itu adalah evaluasi bahwa untuk menuju Indonesia 2045 kita perlu kolaborasi dan sinergi. Dan kalau kita lihat hari ini melaju itu satu hal yang memang diperlukan ya untuk kecepatan dan sebagainya," ujar Antoni.

Menurutnya, tuntutan kebutuhan transportasi massal yang maju juga sangat tinggi di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

"Di kota-kota besar yang memang membutuhkan transportasi masal tentunya itu akan ditidaklanjutkan dengan memperbaiki," jelas Antoni.

Namun demikian, Antoni juga menekankan pentingnya transportasi laut. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang kebutuhan moda transportasi laut juga sangat penting.

"Nah, ini juga sangat penting. Tidak berarti kemudian ditinggalkan. Jadi tetap kita membangun sesuai dengan koridor, mana yang memang harus segera didulukan transportasi massalnya, mana yang harus ditingkatkan untuk transportasi lautnya. Termasuk transportasi udara. Jadi tidak semua daerah dijadikan sama modelnya," jelasnya.

Sekali lagi, Antoni menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait untuk memajukan transportasi di Indonesia. Pun demikian, masyarakat juga perlu turut andil dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan transportasi maju.

"Kalau mau melaju untuk transportasi maju, maka ke depan yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi dan sinergi. Masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kita," katanya.

"Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan kita. Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan kita. Kementerian lembagelain juga perlu berkolaborasi dengan kita. Media pun perlu berkolaborasi dengan kita. Ini penting karena bagian dari kontrol apa yang dilakukan oleh kami sebagai insan perhubungan di seluruh pelosok Indonesia," ujar Antoni.

Sebagai informasi, untuk memperingati Harhubnas 2023, Kemenhub menyelenggarakan Hub Fest di Istora Senaya, Jakarta, Minggu (17/9). Acara Hub Fest 2023 ini resmi dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.

Hub Fest 2023 sendiri merupakan 1 dari 3 kegiatan utama dalam memperingati Harhubnas 2023. Dua agenda utama lainnya, yakni Pameran dan Travel Fair di Jakarta, dan Fun Run 5K & 10K di Surabaya.

Menara Kekacauan

Eks Dirut Pertamina Tersangka KPK, Erick Singgung Bersih******

Menteri BUMN Erick Thohirmenyinggung tindakan bersih-bersih BUMN setelah mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).

Erick mengatakan ia telah mencanangkan gerakan bersih-bersih BUMN sejak 2019. Ia ingin perusahaan milik negara mengedepankan akhlak dan tata pemerintahan yang baik.

"Ketika saya dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN," kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/9).

Ia bercerita banyak isu korupsi di BUMN yang dikaitkan ke dirinya. Namun, Erick memastikan BUMN di era kepemimpinannya bersih dan transparan.

"Kan sekarang di hal-hal seperti ini kadang-kadang diputarbalikkan seakan-akan wah ini kenapa gitu. Tapi saya bisa jamin bahwa di zamannya saya ini, saya berusaha benar- menjaga struktur, sistem yang lebih transparan dan baik," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Lembaga antirasuah itu menyebut Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Karen tidak melapor kepada Dewan Komisaris PT Pertamina.

Seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. Karen diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar US0 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]