voucher lazada terbaru

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT******

Kementerian Perhubungan menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus yang diduga menyeret pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah. Kesiapan itu disampaikan usai KPK lakukan OTT di Semarang, Selasa (11/4).

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangan tertulis.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

Oleh sebab itu, Adita mengatakan masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga antirasuah supaya bisa menentukan langkah selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut, akan segera kami sampaikan," ucap Adita.

Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Sedikitnya enam orang langsung diperiksa tim KPK di Semarang setelah ditangkap. Setelah pemeriksaan, empat orang, termasuk Putu Sumarjaya, dibawa KPK ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

Lihat Juga : Cara Menghitung Fidyah Bagi Muslim yang Tak Bisa Berpuasa

Dalam OTT, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK dan US.000 untuk pihak lain."

Lembaga antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut.

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Mengintip Kondisi Keuangan Transjakarta di Tengah Isu Tarif Naik******

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melalui akun media sosialnya mengajak pengguna untuk mengisi survei kenaikan tarifhingga 13 April mendatang.

Hal tersebut dilakukan setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif transportasi tersebut.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta, Senin (10/4).

Lantas, seperti apa kondisi keuangannya Transjakarta sehingga ada survei soal kenaikan tarif?

Mengutip laporan tahunan perusahaan, jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh Rp3,06 triliun pada 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai Rp3,07 triliun dan Rp3,3 triliun.

Lebih rinci, total pendapatan 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar Rp2,99 triliun, pendapatan dari sponsor Rp9,57 miliar, dan pendapatan non angkutan Rp54,55 miliar.

Sementara itu total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan mencapai Rp280,07 miliar pada 2021. Angka ini turun dibandingkan 2020 yang mencapai Rp366,85 miliar.

Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta 2021 mencapai Rp2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya mencapai Rp1,57 triliun.

Aset lancar Transjakarta mencapai Rp3,81 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian 2021 yang hanya Rp3,4 triliun.

Sedangkan aset tidak lancar mencapai Rp3,5 triliun pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding aset tidak lancar 2020 yang mencapai Rp3,65 triliun.

Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai Rp7,31 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding aset pada 2020 yang mencapai Rp7,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai Rp2,27 triliun pada 2021, lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai Rp5,04 triliun pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai RP4,84 triliun.

Dinasti Kaisar Qianyuan

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Dewa Pedang Kekacauan

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah Mulai 15 April 2023******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan kembali melayani penerbangan umrah mulai 15 April 2023. Penerbanganumrah untuk rute Kertajati (KJT)-Medinah (MED) itu akan menggunakan Maskapai Lion Air kode penerbangan JT-068 dengan pesawat Airbus A330-300.

Lalu pada 9 Mei, maskapai Garuda Indonesia juga menyusul akan melayani penerbangan umrah dari Bandara Kertajati.

Selanjutnya pada Juni sampai Agustus 2023, Bandara Kertajati akan melayani penerbangan haji setelah ditetapkan sebagai salah satu bandara embarkasi dan debarkasi haji oleh Kementerian Agama.

"AP II sudah punya pengalaman kerja sama dengan GMR India seperti yang dilakukan di Bandara Kualanamu. Bandara Kertajati akan menjadi bandara hub di Jawa Barat. Lokasinya juga dekat dengan Pelabuhan Patimban yang nantinya akan sebesar Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi ini sangat strategis," tutur Budi dalam keterangan resmi, Minggu (9/4).

Lebih lanjut, Budi mengatakan akan terus berupaya mengoptimalkan pengoperasian pesawat dari dan ke Bandara Kertajati setelah masa mudik lebaran.

"Nantinya semua pesawat jet dan propeler (baling-baling) akan beroperasi di Kertajati. Sementara, Bandara Husein Bandung akan melayani khusus pesawat VVIP dan private jet. Tetapi setahun ini pesawat propeler masih akan tetap beroperasi di Bandara Husein," ucap Budi.

Semenatra itu dengan selesainya akses jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas dari dan ke Bandara Kertajati. Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pada akhir Mei 2023 Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 65 kilometer (km) ditargetkan sudah beroperasi secara penuh.

"Dari Bandung ke Cisumdawu hanya satu jam. Ini akan mendukung Bandara Kertajati sebagai hub baru," ujar Basuki.

Pihak pengelola Bandara Kertajati yaitu PT BIJB dan Angkasa Pura II menyatakan fasilitas bandara telah siap untuk melayani para penumpang dan pergerakan pesawat baik untuk umroh, haji, maupun reguler.

Sejumlah fasilitas yang disiapkan di antaranya yaitu: runway sepanjang 3.000 m yang mampu didarati pesawat besar (wide body), area parkir pesawat yang mampu menampung hingga 22 pesawat, area terminal penumpang, parkir kendaraan, musholla, ruang penyimpanan barang berharga, AC, CCTV, stok bahan bakar, serta fasilitas lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Dewa Darah Asli

Safari Ramadan Telkom: Optimalkan Layanan dan Salurkan Bantuan Rp1,6 M******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melaksanakan kembali kegiatan tahunan Safari Ramadan yang merupakan bagian program TelkomGroup Siaga RAFI (Ramadan Idul Fitri) 2023. Tahun ini, TelkomGroup Siaga RAFI mengangkat tema Sucikan Hati, Tuluskan Niat Membangun Negeri.

Rangkaian kegiatan tersebut termasuk Kunjungan Kerja Direksi TelkomGroup Siaga RAFI 2023 oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi didampingi Executive Vice President Telkom Regional V Djatmiko ke Surabaya sebagai wilayah Telkom Regional V pada Rabu (12/4).

Dalam kesempatan itu, Heri memastikan kesiapan infrastruktur layanan di wilayah Telkom Regional V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara jelang Idul Fitri dengan mengunjungi salah satu Posko Siaga RAFI TelkomGroup di Regional Operation Center (ROC).

Penyerahan santunan Telkom Berbagi secara simbolis oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi kepada 1.000 masyarakat dhuafa di cakupan wilayah Telkom Regional V (Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara). (Foto: Arsip Telkom)

Setelah itu, Heri juga mengunjungi Sentra Digital Kuliner (SDK) Telkom Ketintang, di mana Heri kemudian berinteraksi dengan para pelaku UMKM di SDK Telkom Ketintang. SDK Telkom Ketintang sendiri merupakan hasil kerja sama Telkom dan pedagang kaki lima yang berada di sekitar wilayah Telkom, sehingga dapat dilakukan penataan terpusat dan terdigitalisasi.

Melalui program yang didukung Pemerintah Kota Surabaya itu, para pelaku UMKM di sekitar lokasi Ketintang telah banyak memanfaatkan teknologi digital, antara lain penggunaan Sooltanpay sebagai metode transaksi.

Dari SDK Telkom Ketintang, Heri bertolak ke Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) untuk mendiskusikan profil dan rencana pengembangan area ITTS bersama Rektor ITTS. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi Plasa Telkom Rungkut, di mana Heri menyempatkan berinteraksi dengan High Value Customer (HVC) IndiHome.

Adapun kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Telkom Regional memiliki agenda utama berupa optimalisasi kualitas layanan kepada pelanggan, terutama menjelang hari raya, hingga penyerahan bantuan Telkom Berbagi.

Sementara itu, sebagai bentuk komitmen Telkom dalam mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) yang didorong kepedulian terhadap sesama, program Telkom Berbagi kali ini diwujudkan lewat bantuan berupa device, Broadband Learning Center, dan aplikasi Pijar yang diserahkan kepada sekolah, madrasah, pesantren, dan sederajat yang berlokasi di sekitar kawasan Telkom Regional.

Telkom Berbagi juga memberi bantuan berupa santunan senilai Rp1,6 miliar kepada 1.000 anak yatim, 1.000 masyarakat duafa, dan penyandang disabilitas yang disalurkan secara nasional. Seluruh kegiatan Safari Ramadan sebagai bagian TelkomGroup Siaga RAFI 2023 ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMN dalam masyarakat, khususnya Telkom yang ingin memberi manfaat maksimal bagi pelanggan.

Penguasa segala sesuatu

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]