link sering maxwin

Bintang ramalan

Badan Pangan Beber Alasan Tugaskan Bulog Impor Beras 2 Juta Ton******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada PerumBulog untuk mengimporberas2 juta ton pada tahun ini. Menurutnya, hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top upstok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top upstok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dariDetik Finance, Senin (27/3).

Sementara itu, Bulog yang stoknya terbatas mendapat penugasan untuk memberikan bansos sebanyak 10 kg beras kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan. Artinya, Bulog membutuhkan kurang 640 ribu ton beras, padahal stok saat ini hanya 220 ribu ton.

"Kalau Bulog satu kali jalan, dari satu bulan itu digelontorkan semua, stok Bulog kurang lebih nol. Apakah mau membiarkan stok Bulog nol?" ujar Arief.

Arief mengatakan alasan impor beras lainnya adalah untuk menjaga ketersediaan beras apabila terjadi El Nino yang bisa mengganggu panen.

"Yang disampaikan oleh Kepala BMKG, potensi El Nino 50-60 persen, jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kita semua harus sudah siap. (Ini jadi) salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan," ungkapnya.

Bapanas menugaskan Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) lalu, yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21.353 juta KPM dan kebutuhan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Aturan Lengkap THR Lebaran 2023******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjaatau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Selain itu, pembayaran THR tahun ini tidak boleh dicicil seperti tahun sebelumnya. Pasalnya, Ida menilai perekonomian sudah semakin pulih dan perusahaan harus membayar THR secara penuh.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menurutnya, THR diperlukan pekerja untuk memenuhi kebutuhan jelang Lebaran, sehingga jika ada pengusaha mencicil maupun tidak memberikan THR, maka pemerintah bakal mengenakan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga berat.

"THR ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan," katanya.

Lihat Juga : Daftar Pekerja yang Berhak Dapat THR Lebaran 2023

Berikut aturan lengkap THR yang ditetapkan pemerintah hari ini:

1. THR dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran

Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh paling lambat sepekan sebelum perayaan Lebaran. Hal ini dimaksudkan agar pekerja bisa memenuhi kebutuhan jelang hari raya akibat kenaikan harga bahan pokok.

2. Tidak boleh dicicil

Berbeda dengan sebelumnya pada periode pandemi saat pembayaran THR boleh dicicil, tahun ini harus dibayarkan penuh. Ida menilai perekonomian sudah mulai pulih sehingga pengusaha harus memberikan THR penuh kepada pekerja atau buruh.

3. Besaran THR

Untuk besaran THR, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

4. THR bisa diberikan lebih besar dari ketentuan pemerintah

Ida memperbolehkan perusahaan membayar THR lebih tinggi dari aturan perundang-undangan. Kemungkinan pembayaran THR lebih besar ini tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

"Dalam aturan ini, diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan perundangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut," imbuhnya.

5. Pekerja yang berhak dapat THR

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

6. Sanksi kepada pengusaha tak bayar THR

Pemerintah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang nekat tak membayar maupun mencicil THR yang tertuang dalam PP 36/2021. Ada empat sanksi yang dikenakan mulai dari ringan sampai berat, yakni:

- Sanksi teguran tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Penghentian sementara atau seluruh alat produksi
- Pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Aturan THR yang Wajib Dibayar Pengusaha ke Pekerja******

Menjelang hari raya Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.

Memang, untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun, jika merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan THR pekerja sebelum 19 April 2023. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Pemerintah Kejar 13 Ruas Tol Baru Beroperasi Hingga Akhir 2023******

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan akan ada 13 ruas jalan tol yang bakal beroperasi hingga akhir 2023.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan sejak awal tahun sampai Maret ini sudah ada 3 ruas jalan tol yang beroperasi, dengan total panjang 24,39 kilometer (km). Hingga akhir tahun, bakal ada 13 jalan tol dengan panjang 309,78 km lagi yang diharapkan beroperasi.

"Selanjutnya hingga akhir 2023, jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,78 km," ujar Danang dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Selasa (28/3).

Sedangkan, 13 jalan tol tambahan yang ditargetkan beroperasi sampai akhir tahun antara lain:

Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-5 sepanjang 28,2 km
Ciawi-Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km
Cibitung-Cilincing (JORR II) seksi 4 sepanjang 7,7 km
Cimanggis-Cibitung (JORR II) seksi 2 sepanjang 23,01 km
Serpong-Cinere (JOR II) seksi 2 sepanjang 3,5 km
Sigli-Banda Aceh seksi 5 dan 6 sepanjang 13,2 km
Kuala Tanjung- Tebing Tinggi Parapat seksi 1-2 sepanjang 38,45 km
Pasuruan-Probolinggo seksi 4A sepanjang 8,57 km
Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3 sepanjang 31,25 km
Serpong-Balaraja seksi 1B sepanjang 5,4 km
Kisaran-Tebing Tinggi (Indrapura) 47,6 km
Binjai-Langsa (Stabat-Tanjungpura) sepanjang 26,2 km
Sp.Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,7 km.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 12 ruas jalan tol fungsional sepanjang 217,2 km yang bisa digunakan sementara pada periode mudik lebaran tahun ini, yakni:

Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B (Krukut-Limo) sepanjang 2,2 km
Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere) sepanjang 3,6 km
Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 (Tarumajaya-Cilincing) sepanjang 7,3 km
Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cimalaka-Dawuan) sepanjang 28,2 km
Tol Sigli-Banda Aceh (Blang Bintang-Baitussalam) sepanjang 13,2 km
Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 (Cigombong-Cibadak) sepanjang 11,9 km
Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A (Jatikarya-Cikeas) sepanjang 3,5 km
TOL Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A (Probolinggo Timur-IC Gending) sepanjang 8,6 km
Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi-Parapat (Kuala Tanjung-Pematang Siantar) sepanjang 96,5 km
Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Sadang) sepanjang 8,5 km
Solo-Yogyakarta sebagian seksi 1 sepanjang 6,1 km
Stabat-Tanjung Pura sebagian seksi 2 sepanjang 7,2 km.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Tiket Kereta Periode Lebaran Baru Terjual 37 Persen******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat penjualan tiket KA jarak pada masa Lebaran 2023mencapai 1.006.393 tiket per Kamis (23/3) untuk keberangkatan 12 April-3 Mei. Jumlah tersebut setara 37 persen dari total keseluruhan tiket keretayang disediakan.

"Jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resmi, Kamis (23/3).

Rute yang paling banyak diminati terbagi dua. Untuk periode sebelum Lebaran, didominasi oleh penumpang dari arah Barat (Jakarta atau Bandung) menuju arah Timur (Jawa Tengah dan Jawa Timur).

"Jika tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau memanfaatkan fitur Connecting Traindi aplikasi KAI Access yang akan membantu memberikan opsi perjalanan dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan," kata Joni.

Untuk membantu pelanggan dalam melengkapi persyaratan naik Kereta Api Jarak Jauh, KAI menyediakan layanan vaksin booster gratis di stasiun-stasiun serta fasilitas Klinik Mediska, yakni fasilitas kesehatan milik KAI yang berlokasi di lingkungan stasiun, untuk masyarakat umum dengan prioritas penumpang kereta api.

Lihat Juga : Jasa Marga Catat 301 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek Pada Libur Nyepi

Joni menyebut layanan vaksin booster gratis saat ini tersedia di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Purwokerto, Stasiun Surabaya Pasar Turi, Stasiun Surabaya Gubeng, serta Stasiun Malang.

Lalu di Klinik Mediska Bandung, Klinik Mediska Cirebon, Klinik Mediska Yogyakarta, Klinik Mediska Madiun, Klinik Mediska Jember, Klinik Mediska Ketapang, serta Klinik Mediska Probolinggo.

Untuk menangkal praktik percaloan tiket, KAI menerapkan kebijakan one seat one passengerdan boarding systemyang mewajibkan nama penumpang sesuai antara yang tertera di tiket dan di kartu identitas.

Pemesanan tiket secaraonlinemelalui aplikasi KAI Access, website kai.id, contact center 121 dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

KAI menjamin tidak ada celah buat calo serta menegaskan tidak ada oknum internal yang terlibat dalam praktik percaloan tiket kereta api ataupun penjatahan tiket untuk pegawai.

"Jika masyarakat menemukan indikasi percaloan tiket kereta api, kami mohon segera melaporkan ke Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121, guna segera kami tindak lanjuti. Kami juga menyediakan reward bagi masyarakat yang menangkap calo tiket kereta api," tegas Joni.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]