slot gacor jp maxwin

Tuanku sangat galak

Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka sudah habis kesabaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal utangRp800 miliar yang ditagihnya ke negara.

Ia mengaku sudah tidak mau berdamai lagi dengan Kemenkeu. Apalagi, setelah Kemenkeu melontarkan serangan balik dengan menyatakan akan menagih utang ratusan miliar milik perusahaan grup Jusuf.

Ia mengatakan akan kembali ke putusan MA dalam menagih utang itu. Artinya, ia akan mengenakan denda 2 persen per bulan sebagaimana diputuskan oleh MA kalau pemerintah tak segera membayar utang itu.

Jusuf Hamka menagih utang Rp800 miliar kepada pemerintah.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah putusan MA itu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucap Jusuf.

Janji tak dipenuhi. Jusuf mengatakan utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Namun, di tengah upaya menagih utang, Jusuf malah mendapatkan serangan balik dari Kemenkeu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Jusuf Hamka setelah negara ditagih Rp800 miliar oleh bos jalan tol itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan tagihan kepada grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf itu terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Meski begitu, Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Jusuf. Namun, ia menegaskan negara harus berhati-hati.

Ia merinci gugatan dari Jusuf sudah diajukan sejak 2004, sampai akhirnya maju ke peninjauan kembali (PK) pada 2010. Kendati, ia menyebut pihaknya masih harus memastikan secara detail tuntutan tersebut.

Menurutnya, CMNP milik Jusuf terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Meski begitu, Rio tidak menutup mata bahwa sudah ada putusan pengadilan terkait utang negara ke Jusuf tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada banyak tuntutan sejenis kepada pemerintah. Intinya kita pastikan dulu, yang punya negara itu sudah tuntas apa belum. Kalau enggak kan repot," tutur Rio.

Dewa Tinju Xingyi

8 Perusahaan RI Masuk Forbes Global 2.000, Ada Garuda Indonesia******

Forbes baru saja merilis daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, ada delapanperusahaanIndonesia yang masuk dalam daftar.

Berdasarkan Global 2.000 World's Largest Public Company yang dikutip pada Senin (12/6), ada beberapa perusahaan Indonesia berhasil masuk daftar tersebut, mayoritas merupakan sektor perbankan.

Secara global, posisi pertama diduduki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase dengan keuntungan US,8 miliar.

Forbes menyebut peringkat diberikan berdasarkan analisis empat faktor, yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan data keuangan 12 bulan terakhir, yakni sejak 5 Mei 2022 hingga 5 Mei 2023.

Delapan perusahaan Indonesia tersebut adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) di posisi 307 dengan laba US,45 miliar

2. Bank Mandiri di posisi 418 dengan laba US,72 miliar

3. Bank Central Asia (BCA) di posisi 462 dengan laba US,93 miliar

4. Telkom Indonesia di posisi 787 dengan laba US,4 miliar

5. Bank Negara Indonesia (BNI) di posisi 930 dengan laba US,23 miliar

6. Bayan Resources di posisi 983 dengan laba US,18 miliar

7. Adaro Energy di posisi 1.393 dengan laba US,5 miliar

8. PT Garuda Indonesia (Persero) di posisi 1.572 dengan laba US,6 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

TransJakarta Curhat Pengadaan Bus Listrik Lebih Mahal 30 Persen******

Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan pengadaan bus listrik untuk operasionalTransJakarta lebih mahal dibanding bus berbahan bakarsolar yang beroperasi saat ini.

Hal ini disampaikan Welfizon dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).

"Bus listrik ini kan saat ini kita bayar lebih kurang 30 persen lebih mahal dibandingkan (bus) solar," kata Welfizon.

"Harusnya insentif-insentif ini kan dari semua instansi dan lembaga juga memberikan dukungan, seperti yang sekarang misalnya mengenai PPn dan segala macam yang sedang dibahas," ujarnya.

Welfizon mengatakan saat ini TransJakarta telah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Rencananya, terdapat tambahan 70 unit bus hingga akhir tahun.

Ia menyebut setelah pengadaan 100 unit bus listrik, pihaknya akan melakukan evaluasi, baik dari sisi bisnis finansial, operasional dan layanan hingga sisi teknis.

"Perkembangan teknologi terkait dengan bus listrik ini sangat cepat sekali, kami harus hati-hati, sehingga nanti tidak ada risiko sudah melakukan pengadaan begitu banyak bus listrik, ternyata ada perubahan regulasi, perubahan bisnis, dan yang lainnya," katanya.

"Makanya kita lihat 100 unit bus listrik kita jalankan dulu, kita evaluasi, sambil mendorong regulasi-regulasi terkait relaksasi bus listrik ini bisa berjalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

BEI Ancam Setop Sementara Perdagangan Saham Krakatau Steel******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengancam akan menghentikan perdagangan sahamsementara atau suspensi saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) apabila mereka tidak menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2022 sampai dengan akhir Juni 2023.

"Apabila belum menyampaikan atau belum bayar denda, KRAS bisa di-suspend," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Nyoman menyebut pihaknya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), serta Surat Peringatan Kedua (SP2) yang disertai dengan pemberian denda sebesar Rp50 juta kepada KRAS, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022.

Sampai saat ini, PT Krakatau Steel Tbk belum menyampaikan penjelasan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022 teraudit.

Namun demikian, Krakatau Steel telah menyampaikan laporan keuangan kuartal I- 2023 pada 30 April 2023, yang mencatatkan rugi bersih senilai US,263 juta atau memburuk dibandingkan membukukan laba bersih US,459 juta pada periode sama 2022.

Perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 2,05 persen (yoy) menjadi US9,8 juta pada kuartal I-2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US5,9 juta.

Berdasarkan Ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, BEI memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50 juga kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Teraudit yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Pengembalian Terkendala, Dana Nasabah Koperasi Rp26 T Baru Balik Rp3 T******

Pembayaran dana nasabahdelapan koperasisimpan pinjam hingga kini masih terkendala.

Koperasi Bermasalah itu adalah; KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah mereka Rp26 triliun.

"Dapat kami sampaikan dari total tagihan Rp 26 triliun, ini baru terbayar Rp 3,4 triliun. Ini terkendala pada penjualan aset, masalah pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Kamis (8/6).

Teten menambahkan kedelapan anggota koperasi telah menempuh jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sayangnya keputusan PKPU disebutnya kurang berjalan dengan baik.

"Tapi keputusan PKPU kan kurang berjalan dengan baik. Banyak aset koperasi ini yang sudah tidak dimiliki oleh koperasi. Ada penggelapan oleh pengurusnya, digunakan kepentingan pribadi, diinvestasikan untuk perusahaannya sendiri atau pengurusnya. Karena ini wilayah hukum, target ini dikoordinasikan dengan Menkopolhukam," bebernya.

Kini pemerintah telah mengambil beberapa langkah jangka pendek, menengah dan panjang dalam penyelesaian koperasi bermasalah. Untuk solusi jangka pendek, pemerintah telah membentuk satuan tugas, dilanjutkan tim pendampingan dan pemantauan.

Kemenkop UKM juga memperkuat sistem pengawasan usaha simpan pinjam, serta menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi tentang usaha simpan pinjam dan koperasi berbasis risiko. Sementara solusi jangka menengah misalnya mulai mengimplementasi surat edaran MK yang mengatur pengajuan kepailitan kepada koperasi, yang hanya boleh dilakukan Kemenkop UKM.

"Selama ini PKPU atau kepailitan itu hanya dilakukan oleh beberapa anggota, sehingga merugikan sebagian anggota," tuturnya.

Solusi jangka panjang, Kemenkop UKM menyiapkan ekosistem usaha simpan pinjam koperasi. Teten juga menyinggung adanya peran pengawas eksternal pada koperasi simpan pinjam, bukan hanya dari pengawas internal.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Aturan Perjalanan Baru Kemenhub: Boleh Tak Pakai Masker Asal Sehat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan empat Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatanbagi pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri di masa transisi endemi covid.

Salah satu subtansinya, penumpang kendaraan umum dibolehkan tidak memakai masker asal dalam kondisi sehat.

 Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan SE baru Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di Masa Transisi Endemi Covid-19, yang terbit pada 9 Juni 2023.

"SE ini mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023," kata Adita melalui keterangan resmi, Senin (12/6).

Secara umum, SE baru Kemenhub mengatur:

- Penumpang dianjurkan tetap melakukan vaksinasi sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan;

- Penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan virus;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko terpapar covid;

- Penumpang dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan pakai sabun secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;

- Penumpang yang sakit, berisiko tertular atau menularkan covid dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATU SEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.

[Gambas:Video CNN]