seribu mimpi 00

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Salip Hartono Bersaudara, Low Tuck Kwong Jadi Orang Terkaya RI******

Low Tuck Kwong kini menjadi orang terkaya di Indonesia setelah jumlah kekayaannya melampaui R Budi Hartono dan Michael Hartono (Hartono bersaudara).

Berdasarkan data real time Forbespada Senin (26/12), Low Tuck Kwong menjadi orang kaya nomor satu di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai US,2 miliar atau Rp378 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Kwong merupakan pebisnis asal Singapura yang telah menjadi WNI. Ia adalah pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN), salah satu perusahaan batu bara besar di Indonesia. Jumlah kekayaannya juga terpantau cukup jauh dari Hartono bersaudara.

Kemudian, Michael Hartono bergeser menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan kekayaan US,3 miliar atau Rp319,5 triliun.

Pundi-pundi Kwong memang terus bertahap dengan kenaikan harga saham BYAN yang terjadi dalam bulan ini.

Berdasarkan catatan CNBCIndonesia.com, harga saham BYAN ditutup menguat 2,63 persen di Rp18.525 per unit di sesi I perdagangan Jumat (23/12). Nilai kapitalisasi BYAN tembus Rp617,5 triliun.

Returnyang dihasilkan dari saham BYAN pun mengungguli saham-saham batu bara lain seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Indo Tambagraya Megah Tbk (ITMG), PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Indika Energy Tbk (INDY).

Berikut daftar posisi 10 orang kaya di Indonesia terbaru dari data real time Forbes:

1. Low Tuck Kwong US,2 miliar
2. Budi Hartono US,1 miliar
3. Michael Hartono US,3 miliar
4. Sri Prakash Lohia US,6 miliar
5. Prajogo Pangestu US miliar
6. Chairul Tanjung US miliar
7. Tahir and Family US,1 miliar
8. Djoko Susanto US,9 miliar
9. Theodore Rachmat US,3 miliar
10. Martua Sitorus US,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Barisan Bintang Penyihir

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Luhut Sebut E******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek e-Katalogsebagai salah satu sarang korupsi.

"Jadi kita enggak usah cari yang mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi, sarangnya," tegas Luhut di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Luhut, perputaran yang di sana sangatlah besar mencapai Rp1,6 triliun.

Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam proyek e-Katalog agar keuangan segera membaik.

"Jadi bapak ibu sekalian, dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin" tegas Luhut.

Selain itu, penerapan digitalisasi di Indonesia yang optimal juga bisa meminimalisir korupsi. Sehingga KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut menuturkan tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam sistem yang dilakukan secara digital.

Salah satu yang dibanggakan oleh Luhut adalah integrasi sebanyak 14 pelabuhan yang kini sudah menerapkan sistem digital.

"Sekarang 14 pelabuhan di tanah air itu sudah terintegrasi dengan digital," tutur Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

KCIC Dalami Kronologi Kecelakaan Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengakui masih mendalami kronologi kecelakaan kereta kerja bagian di jalur Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan pihaknya juga tengah mengecek validasi data.

"Kemarin fokus tim adalah penanganan area kerja. Dan, untuk kronologi masih didalami lagi termasuk pengecekan validitas datanya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/12).

Hal serupa juga disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Ia mengatakan saat ini proses investigasi dan evaluasi masih dilakukan. "Masih dalam proses," kata Adita singkat.

Kereta teknis di jalur KCJB anjlok atau keluar jalur pada Minggu (18/12). Setidaknya dua orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Keduanya merupakan warga China.

Berdasarkan keterangan PT KCIC selaku pengelola, kejadian terjadi sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Perusahaan memastikan yang anjlok itu bukanlah rangkaian kereta cepat, namun kereta kerja.

Imbas kecelakaan, Kemenhub menghentikan sementara pembangunan proyek tersebut. Menurut Adita, penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok yang terjadi pada lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309.

Sarana tersebut dimiliki oleh PT KCIC dan digunakan untuk pembangunan jalur rel, bukan sarana atau kereta yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan pembangunan akan dihentikan sementara untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut," imbuh Adita.

Adita menambahkan usai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melakukan identifikasi dan investigasi, temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian akan dilaporkan.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan putri saudagar

Kurangi Food Waste, Badan Pangan Nasional Sedia Mobil Logistik Pangan******

Badan Pangan Nasional bersama sejumlah asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste meluncurkan Mobil Logistik Pangan dan Food Truck di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi Mobil Logistik Pangan dan Food Truck ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disepakati Badan Pangan Nasional bersama 9 asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste pada 9 Desember lalu.

"Hari ini menjadi babak baru dari upaya pengurangan food waste di Indonesia, di mana kita mulai menyalurkan pangan berlebih dari para donatur kepada para penerima manfaat. Setelah acara, Food Truck ini akan stay di RPTRA Teratai untuk membagikan pangan berlebih kepada masyarakat," kata Arief di Tebet, Selasa (20/12).

Selanjutnya, disalurkan sebanyak 2.300 paket pangan dari Foodbank of Indonesia untuk korban gempa Cianjur dan 3.300 paket pangan dari Yayasan Surplus Peduli untuk 300 masyarakat yang hadir di RPTRA Teratai Tebet Timur hari ini. Selain itu, ada juga donasi lainnya dari Hero Kemang, Bank BRI, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka acara peluncuran Mobil Logistik Pangan dan Food Truck untuk penyaluran pangan berlebih, sekaligus sosialisasi Gerakan Penyelamatan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Selasa (20/12), di RPTRA Teratai, Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Badan Pangan Nasional)

"Kegiatan ini merupakan wujud konkrit dari kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, serta swasta. Para pihak yang terlibat di sini memiliki semangat yang sama untuk mengurangi food waste di Indonesia, hal tersebut demi ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik," ujar Arief.

Lebih jauh Arief menjelaskan, upaya pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih dilakukan melalui berbagai macam pola. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional bersama para penggiat terus melakukan inovasi dan perubahan, hingga ditemukan formula yang tepat untuk diterapkan di wilayah lain agar gerakan ini semakin luas dan masif.

Umumnya, pengumpulan dilakukan dari makanan yang tidak terjual di berbagai tenant yang telah menjalin kerja sama, seperti asosiasi persatuan hotel atau pengusaha ritel. Makanan itu ada yang langsung didistribusikan, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu.

Menurut Arief, gerakan mengurangi Food Lose and Waste (FLW) ini memiliki urgensitas tinggi, karena berkorelasi erat dengan penanganan rentan pangan dan gizi yang saat ini tengah didorong pemerintah. Badan Pangan Nasional menyatakan mendukung pengurangan FLW yang menjadi isu serius di dunia melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional from farm to table.

Arief menambahkan, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menghargai pangan dengan tidak menyia-nyiakannya.

"Di satu sisi kita diminta untuk menanam lebih giat, memperbaiki logistik pangan, dan menyiapkan cadangan pangan nasional, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak kalah penting, yaitu menghentikan pemborosan pangan dari mulai pasca panen sampai ke meja makan. Ini sekitar 30 persen dan harus kita kurangi," katanya.

Arief meyakini, penanganan FLW yang terorganisir dengan baik akan berkontribusi pada pengentasan rawan pangan, khususnya di 74 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.

Hal itu pun dipastikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua pihak berkolaborasi mengatasi permasalahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk soal stunting. Jokowi mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus yang berkualitas.

"Konektivitas inilah yang sedang kita bangun melalui kegiatan pada hari ini," ucap Arief.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah menjalankan sejumlah aksi penanganan food waste, yang antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan Sarinah, Hippindo, dan Surplus Foundation dalam program Sarinah Bebas Food Waste yang diinisiasi pada 15 Agustus lalu.

Selain itu, pada momen peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste pada 29 September 2022, Badan Pangan Nasional juga memberikan apresiasi kepada 11 penggiat food waste dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industri pangan, LSM, civitas akademis, dan media massa yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan food waste.

"Sedangkan yang baru saja kita lakukan beberapa hari lalu, menggandeng 9 asosiasi dan lembaga penggiat food waste dalam Perjanjian Kerja Sama Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi," lanjut Arief.

Berdasarkan data global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia di bawah Arab Saudi.

Kajian Bappenas mencatat, FLW di Indonesia pada 2000-2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Artinya, setiap individu menyumbang lebih dari 1 kuintal sampah pangan per tahun, dan berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp213 sampai 551 triliun per tahun.

Di sisi lain, potensi FLW itu dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi penduduk Indonesia.