daftar pinjol tidak resmi ojk 2022

Menara Kekacauan

Neraca Dagang Surplus Rp818 T di 2022, Tapi Masih Tekor ke 3 Negara******

Neraca perdagangan barang Indonesia surplussebesar US,46 miliar atau Rp818,2 triliun (asumsi kurs Rp15.025 per dolar AS) sepanjang 2022. Namun, Indonesia masih defisit terhadap tiga negara mitra dagang di tengah kinerja positif tersebut. 

"Tiga negara dengan defisit neraca perdagangan non migas terbesar sepanjang 2022, yaitu dengan Australia, Thailand, dan China," ujar Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (16/1).

Berdasarkan data BPS, defisit dagang Indonesia dengan Australia mencapai US miliar. Hal ini disebabkan nilai impor dari negara tersebut mencapai US,23 miliar, lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang hanya US,22 miliar sepanjang tahun.

Defisit dagang terbesar kedua, yaitu dengan Thailand senilai US,96 miliar. Nilai impor Indonesia dari Negeri Gajah Putih itu mencapai US,85 miliar dan ekspor hanya US,89 miliar.

Komoditas penopangnya adalah plastik dan barang dari plastik US,30 miliar, gula dan kembang gula US,19 miliar, serta mesin-mesin/pesawat mekanik US,17 miliar.

Ketiga, defisit dengan China sebesar US,61 miliar di mana nilai impor mencapai US,16 miliar dan ekspor hanya US,55 miliar.

"Terbesarnya dengan China itu kita defisit pada komoditas mesin-mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, dan plastik dan barang dari plastik," jelasnya.

Sementara, tiga negara penyumbang surplus terbesar sepanjang 2022 adalah Amerika Serikat US,89 miliar, India sebesar US,16 miliar, dan Filipina sebesar US,41 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Petani Kritik Keras RI******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengkritik keras soal ancaman Indonesia-Malaysiamenyetop ekspor sawit ke Eropa, dan menilai sikap tersebut berlebihan.

"Sikap Indonesia menyikapi kebijakan UE terlalu berlebihan menurut saya. Saya menganggap itu (ancaman setop ekspor) tidak menyelesaikan masalah dalam negeri, khususnya perbaikan tata kelola," jelas Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Kendati, Darto melihat sikap proteksionis RI-Malaysia dan Uni Eropa (UE) adalah hal lumrah. Menurutnya, masing-masing negara punya wewenang untuk mengatur negaranya sendiri tanpa mendikte satu sama lain.

"Kalau mereka punya pasar di UE itu akan membantu mereka bermitra dengan perusahaan dalam negeri, tapi mengapa ditolak Jokowi?" tanya Darto.

Ia menegaskan bahwa sebenarnya pihak yang melakukan diskriminasi adalah perusahaan sawit dalam negeri. Darto menilai pengusaha tersebut mengabaikan petani dan membiarkannya bergerak sendiri tanpa pemberdayaan. Oleh karena itu petani sawit pada akhirnya menjual ke tengkulak.

SPKS menegaskan ada banyak praktik terbaik petani untuk mewujudkan nol deforestasi. Darto mencontohkan praktik petani sawit di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat dengan pendekatan global high carbon stok. Ini membuktikan petani sawit bisa melindungi hutan.

Menurutnya, Uni Eropa harusnya diajak bekerja sama dengan petani sawit dalam negeri untuk memastikan pasar Eropa membeli 30 persen produk dari petani yang terbukti melindungi hutan dan dengan praktik terbaik.

"Memerangi kebijakan EU sama halnya memelihara praktik kotor perusahaan sawit yang sebenarnya perusahaan (dalam negeri) lah pelakunya, tetapi hendak bersembunyi di balik isu petani," tegas Darto.

Ia menolak solusi-solusi yang muncul di mana malah memperkuat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC). Darto menekankan seharusnya pemerintah menyiapkan petani atau perusahaan sawit yang teridentifikasi tidak melakukan deforestasi dan tersedia informasi yang jelas melalui data yang bisa dilacak.

Darto menekankan seharusnya Indonesia menjalin kemitraan dengan Eropa, bukan malah sebaliknya dengan tidak mendorong kemitraan sama sekali.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menolak berkomentar soal wacana penyetopan ekspor kelapa sawit ke Eropa oleh RI dan Malaysia.

"Mohon maaf saya belum bisa komentar untuk masalah ini. Kami tunggu dulu kepastian sikap dari Pemerintah Indonesia," ujar Eddy saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

"Jika kita perlu melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan langkah apa pun yang dilakukan UE, kita harus melakukannya," kata Fadillah, Kamis (12/1).

"Atau pilihannya adalah kita hanya menghentikan ekspor ke Eropa, hanya fokus pada negara lain jika mereka (UE) mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Ditemukan Banyak Data Palsu, DPR Bakal Bentuk Pansus untuk Food Estate******

Komisi IV DPRakan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi program food estatekarena ditemukan data palsu dalam proyek itu.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakanfood estatemenjadi salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak mencapai target, bahkan gagal.

"Kami komisi IV sudah menyiapkan panjafood estate, bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin pansus karena di situ banyak data yang palsu," ujar Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Senin (16/1).

Pasalnya, produksi beras dan pangan lainnya di lapangan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor.

"Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional," ujar Sudin.

Menurutnya, pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik, bahkan menunjukkan keadaan semakin memburuk. Salah satu indikatornya ditunjukkan dengan impor beras dan meningkatnya impor komoditas pangan lain.

Secara khusus, Komisi IV menyoroti lemahnya koordinasi yang dilakukan sekretaris jenderal (Sekjen) Kementan, termasuk Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN).

Selain itu, Sudin melihat sekjen kerap menyampaikan data dan informasi yang tidak sesuai.

"Saya sudah capek melihat kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Sekjen ini," ujar Sudin.

[Gambas:Video CNN]

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Kronologi Bentrokan Maut PT GNI Versi Serikat Pekerja******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkap bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden ini bermula dari surat aduan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak mendapat respons.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menuturkan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT GNI di Morowali Utara sudah menyampaikan surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI.

"Itu (mogok kerja yang berujung bentrok) dimulai dari surat yang ditujukan ke Kemnaker, ke Bu Ida (Menaker Ida Fauziyah), tapi tidak ditanggapi," kata Ramidi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2022 itu, para pekerja PT GNI menyampaikan 7 tuntutan utama agar pemerintah melakukan investigasi. Pertama,pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua,menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga,menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh,menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

"Di awal Januari, 7 tuntutan yang disampaikan teman-teman serikat itu normatif semua, persoalan K3, peraturan perusahaan, pemotongan upah nggak jelas, pokoknya kalau sudah jadi pengurus (SPN) kontraknya dihabisin," katanya.

Ramidi menilai PT GNI seakan menolak kehadiran serikat pekerja. Setiap upaya audiensi yang diajukan selalu ditolak, bahkan kontrak pekerja yang menjadi pengurus SPN tidak diperpanjang.

Lihat Juga : Bulog Bakal Jual Stok Beras Lebih dari 4 Bulan dengan Harga Murah

Ia mengatakan serikat pekerja sempat dibantu audiensi oleh wakil bupati dan bupati Morowali Utara, tetapi tidak membahas persoalan kasus, hanya mendengarkan pandangan, nasihat, dan arahan dari pemimpin setempat.

Karena tak ada respons, kata Ramidi, maka muncul rencana aksi mogok kerja lanjutan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Ia menegaskan langkah mogok kerja selalu diawali permintaan pertemuan dengan manajemen PT GNI, yang selalu tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.

Namun, sebelum ada pernah ada mediasi lain pada 10 Januari di kantor dinas ketenagakerjaan yang menghasilkan dua kesepakatan.

"Pertama, teman-teman serikat diminta untuk tidak melakukan aksi dulu sebelum terjadinya pertemuan yang disepakati 13 Januari. Kedua, jika di 13 tidak terjadi pertemuan, maka dipersilahkan untuk mogok kerja," jelas Ramidi.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perundingan Mentok

Anda menyebut ini jari emas

533 TKA China Bekerja di Pabrik Smelter PT GNI******

Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) mencapai 533 orang. Seluruh pekerja asing berasal dari China.

"Jumlah pekerja PT GNI, kalau pekerja asing yang terdaftar TKA Online Kemenaker Morut kurang lebih 533 orang. Sedangkan lokal dari hasil pemberitahuan dari GNI itu mencapai 11 ribu orang. Kalau TKA semuanya jelas dari China tidak ada negara lain," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara Yanis Lakawa, Minggu (15/1).

Ratusan tenaga kerja asing yang bekerja di PT GNI mempunyai dua bentuk kontra kerja dengan jangka waktu antara 6 bulan hingga lebih dari enam bulan.

Yanis menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring melalui aplikasi Disnaker Morowali Utara bagi pekerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut.

"Kami bisa monitor di aplikasi kami. Mereka melakukan pengesahan RPTKA di Kemenager dan di upload di akun tenaga kerja online. Morowali Utara ada beberapa perusahaan lain, tapi jumlah TKA tidak seberapa. Ada cuma 5, ada 2. PT GNI yang terbanyak," terangnya.

PT GNI menjadi perhatian beberapa waktu terakhir usai bentrokan maut yang memakan dua korban jiwa, yakni 1 orang pekerja lokal dan 1 pekerja berstatus warga negara asing (WNA).

Bentrokan terjadi pada 14 Januari lalu di area smelter nikel GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Raja Keberuntungan

Heru Sebut KCN Bisa Beroperasi Lagi Asalkan Penuhi Syarat******

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan pelabuhanKarya Citra Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta Utara, bisa beroperasi kembali asalkan memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Pasalnya, KCN Marunda harus ditutup karena mendapat laporan dari warga setempat soal dugaan pencemaran lingkungan.

Heru mengklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berpihak pada siapapun.

"Kami juga senang kok kalau KCN itu bisa berjalan (beroperasi) lagi, tapi persyaratannya bisa dipenuhi," kata Heru.

Ia menambahkan, pemenuhan syarat tersebut juga memiliki tenggat waktu. Namun, Heru mengaku lupa berapa lama tenggat waktu tersebut.

Sebelumnya, sekitar 100 orang pekerja di Pelabuhan KCN Marunda melakukan demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/1) kemarin.

Mereka meminta Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono membuka kembali Pelabuhan KCN yang ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Ketua II Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Munif menjelaskan ada sekitar dua ribu orang yang terdampak akibat penutupan Pelabuhan KCN Marunda.

"Tujuh bulan kami ini tidak ada kegiatan, sementara pelabuhan sekitarnya boleh melakukan kegiatan," ucap Munif, Kamis (12/1).

Para pekerja menuntut pembukaan kembali Pelabuhan KCN. Menurut Munif, pencemaran di Marunda masih ada walau telah ditutup sekitar tujuh bulan.

"Pencemaran tetap ada walaupun KCN ditutup, yang jadi pertanyaan kami, kami yang mencari nafkah di situ, kenapa pelabuhan lain tidak dipersoalkan, hanya KCN saja yang dipersoalkan," jelas Munif.

Pada Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT KCN buntut dugaan pencemaran batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pencabutan izin itu dilakukan karena PT KCN tidak memenuhi sanksi administratif sebelumnya untuk melakukan berbagai rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesuai batas waktu yang ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]