asiaslot777

Undian amplop merah langsung

Tarif Tol Kunciran******

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad akan menaikkan tarif Tol Kunciran-Serpong mulai Minggu (19/3) pukul 00.00 WIB. 

Mengutip informasi yang disampaikan Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Panji Satriya, berikut besaran kenaikannya;

Asal Perjalanan JC Kunciran, tujuan Parigi

- Gol I naik dari Rp12 ribu menjadi Rp 12.500
- Gol II naik dari Rp18 ribu jadi Rp 19 ribu
- Gol III naik dari Rp18 ribu jadi Rp 19 ribu
- Gol IV naik dari Rp24 ribu jadi Rp 25 ribu 
- Gol V naik dari Rp24 ribu jadi Rp 25 ribu

Asal Perjalanan SS Parigi, tujuan JC Kunciran

- Gol I naik dari Rp12 ribu menjadi Rp12.500
- Gol II naik dari Rp18 ribu jadi Rp19 ribu
- Gol III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp 19 ribu
- Gol IV naik dari Rp24 ribu jadi Rp25 ribu
- Gol V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp25 ribu

Asal Perjalanan SS Parigi, tujuan JC Serpong

- Gol I naik dari Rp8.000 jadi Rp8.500
- Gol II naik dari Rp12 ribu menjadi Rp12.500
- Gol III naik dari Rp12 ribu menjadi Rp 12.500
- Gol IV naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.500
- Gol V naik dari Rp15.500 menjadi Rp 16.500

Asal Perjalanan JC Serpong, tujuan SS Parigi

- Gol I naik dari Rp8.000 jadi Rp 8.500
- Gol II naik dari Rp12 ribu jadi Rp 12.500
- Gol III naik dari Rp12 ribu jadi Rp 12.500
- Gol IV naik dari Rp15.500 jadi Rp16.500
- Gol V naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.500

Asal Perjalanan JC Serpong, tujuan JC Kunciran

- Gol I naik dari Rp20 ribu jadi Rp21 ribu
- Gol II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp31.500
- Gol III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp31.500
- Gol IV naik dari Rp39.500 menjadi Rp41.500
- Gol V naik dari Rp39.500 jadi Rp41.500

[Gambas:Video CNN]

Panji mengatakan kenaikan dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.325/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Kunciran - Serpong.

Ia juga mengatakan kenaikan itu merupakan kebijakan reguler  sebagai bagian dari wujud kepastian dari skema pengembalian investasi pembangunan jalan tol sesuai dengan Business Plan.

"Ini untuk membangun iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta mendorong kemampuan Badan Usaha Jalan Tol dalam meningkatkan level pelayanan bagi pengguna jalan," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (16/3). 

Ia mengatakan besaran kenaikan tarif tol itu sudah dihitung berdasarkan besaran tarif lama yang disesuaikan dengan tingkat inflasi daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan bayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayananan dari Jalan Tol Kunciran - Serpong bagi pengguna jalan.

Memecahkan rekor

Erick Thohir Resmikan Masjid BSI Bakauheni, Dorong Ekonomi Lokal******

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Masjid BSI (Bank Syariah Indonesia) Bakauheni yang dibangun di kawasan PT ASDP Indonesia Ferry, Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung pada Sabtu (18/3).

Erick menyatakan, masjid menjadi fasilitas pertama yang didirikan karena membangun sesuatu yang baik perlu awal yang baik, di mana Masjid BSI nantinya akan menjadi destinasi wisata religi terintegrasi terbaru BHC yang berada di kawasan Sumatra bagian Selatan.

Masjid BHC menjadi wujud niat untuk meningkatkan sektor wisata dan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

Menurut Erick, Masjid BSI Bakauheni menandai kolaborasi yang apik antar BUMN untuk turut membangun Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi luar biasa.

Di dalam Krakatau Park yang juga sedang dibangun, ada peran pihak swasta, yaitu Jatim Park Group yang dinilai memiliki kapasitas membangun theme park. Sementara BUMN yang diwakili Bank Mandiri, hadir memberikan dukungan pembiayaan.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pembangunan masjid di area strategis seperti di Kawasan Pelabuhan Bakauheni akan memudahkan masyarakat yang ingin beribadah.

"Para pelancong dari Pulau Jawa yang akan menuju Sumatra dapat beristirahat di sana," ujar Hery.

Mesjid BSI Bakauheni merupakan salah satu sarana yang dibangun di kawasan BHC. Fasilitas lain yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah Krakatau Park, Creative Hub BNI, Menara Siger BRI, hingga Selasar Siger BTN.

Sentuhan emas naga

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

Alasan Mandor Masjid Zayed Minta Maaf ke Gibran Usai Lunasi Utang******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

Sejarah perjuangan putri saudagar

Perusahaan Jusuf Kalla Gugat PKPU Waskita Karya******

Perusahaan milik keluargaJusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggugat PT Waskita Karya Tbk terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada 17 Maret 2023 dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan PKPU.

"Menyatakan Termohon PKPU (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), yang beralamat di Gedung Waskita Heritage Jl MT Haryono Kav 10 RT 11/RW 11 Cawang Kec Jatinegara Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340 berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain itu, pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Kemudian menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT Waskita Karya jatuh dalam keadaan pailit.

Tim pengurus tersebut yakni Dr Sahat Marulitua Sidabukke, SH, LLM, Drs Bonari, SH, MM, Jansen Kristoper Ginting, SH, MH, Firman Otniel Nababan, SH dan Zockye Moreno Untung Silaen, SH.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi SVP Corporate Secretary Waskita Karya Karya Ermy Puspa Yunita untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.