situs slot bet

Rencana perjalanan cepat

Kemenhub Ungkap Strategi Cegah 'Adu Banteng' Kereta Saat Mudik******

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait mitigasi kecelakaan kereta api selama musim mudik lebaran 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal berharap penerbitan SOP ini dapat mencegah potensi kecelakaan kereta selama mudik tahun ini. Risal menekankan langkah ini diambil demi memastikan keselamatan penumpang kereta.

"Terkait kondisi seperti terjadi kemarin (di Bandung) peristiwa kecelakaan, maka kami sudah mengeluarkan SOP baru dengan operator, yaitu bagaimana prosedur KA pada saat akan melewati stasiun-stasiun yang berbeda pola pelayanannya," jelas Risal dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Di lain sisi, pihaknya terus melakukan ramp check sarana dan prasarana KA yang akan dinas selama masa mudik lebaran2024. Risal mengatakan proses ramp check sarana sudah mencapai 66,7 persen dan akan berlanjut hingga 22 Maret2024.

Kemenhub juga terus melakukan pengecekan dalam urusan standar pelayanan minimum (SPM), termasuk prasarana KA. Langkah-langkah ini, menurut dia, demi memastikan kesiapan operasi selama masa angkutan lebaran.

"Pada prinsipnya, apabila kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai persyaratan teknis, maka akan langsung diperbaiki oleh operator dan kami cek kembali kesiapan dari sarana tersebut," kata Risal.

Berdasarkan data DJKA, ada 3,4 juta orang yang akan memadati KA jarak jauh pada puncak mudik alias H-4 lebaran. Sedangkan 4,7 juta penumpang lainnya akan berjubel saat puncak arus balik atau H+3.

Kemenhub mencatat ada 33,72 juta orang yang berminat menggunakan moda kereta api selama periode H-7 hingga H+7 lebaran 2024 atau 3 April-18 April 2024.

Risal mengatakan kapasitas angkut KA antar kota sudah ditambah 3,31 juta kursi selama lebaran ini. Namun, masih ada potensi 30,41 juta calon penumpang KA yang belum bisa terangkut menggunakan moda transportasi ini.

Terlepas dari tingginya animo pemudik menggunakan kereta api, sempat terjadi kecelakaan 'adu banteng' di Cicalengka, Bandung Januari lalu. Insiden ini melibatkan KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng ke Bandung dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

gen dewa super

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Menaker Kaji Aturan Perlindungan Kemitraan Ojol hingga Kurir Paket******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bakal mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini ia ungkapkan setelah menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," tutur Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah crossya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Edy Wuryanto menilai revisi Permenaker 6/2016 perlu dilakukan agar tidak ada bias antara pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan pekerja kemitraan.

"Saya kira hal yang baik yang dilakukan oleh Bu Dirjen PHI (Indah Anggoro Putri), tapi sebetulnya akan lebih bagus lagi kalau permenaker direvisi untuk melindungi itu," ujar Edy.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Perpadi soal Harga Beras Hanya Bisa Turun Rp200: Salah Besar Bulog******

Wakil Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto menanggapi pernyataan Perum Bulog soal hargaberas hanya bisa turun sekitar Rp200 meski sudah panen raya.

Billy menegaskan pernyataan tersebut salah besar. Faktanya, kini harga beras di pasaran rata-rata sudah di bawah Rp15 ribu per kg.

"Salah besar itu Kabulog. Sekarang saja sudah di bawah Rp15 ribu (per kg) semua. Yang tadinya Rp17 ribu, sekarang Rp15 ribu. (Sekarang) harga rata-rata beras Rp13 ribu sampai Rp14.500 per kg," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

"Yang penting HET (harga eceran tertinggi) harus benar-benar dijalankan dan diawasi. Siapa yang melanggar HET harus dicabut izin dagangnya, pasti semua kan patuh dan mengikuti pemerintah," lanjut dia.

Menurutnya, masalah beras menjadi masalah yang paling mudah untuk diurus. Maka itu, ia berharap pemerintah harus bersifat 'tangan besi'.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan harga beras hanya bisa turun sekitar Rp100-Rp200 per kg meski sudah mulai panen raya.

Ia mulanya menjelaskan harga gabah sudah cenderung menurun di sekitar Rp7.000 per kg. Kemudian, pasokan beras ke ritel modern hingga ke pasar tradisional sudah mulai berangsur-angsur bertambah.

Suyamto merinci harga gabah kering panen (GKP) sekitar Rp7.000-Rp7.200 per kg. Sementara, harga beras di penggilingan itu Rp12.800 sampai Rp13 ribu per kg.

"Ini nanti mudah-mudahan di tingkat konsumen segera diturunkan. Walau memang sudah terjadi penurunan, namun masih belum signifikan penurunannya, masih sekitar Rp100-Rp200," pungkasnya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi juga sebelumnya memperkirakan harga beras bakal sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di Bulog, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti tahun lalu," ujar dia dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Bayu, harga beras sulit turun karena berbagai faktor, salah satunya upah tenaga kerja. Ia mengklaim faktor tersebut menjadi penyebab terbesar harga pokok produksi beras meningkat.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi lahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Ruang Udara Natuna Kembali ke Indonesia******

Ruang udara Natuna, Kepulauan Riau, kembali dikelola Indonesia usai sempat dikuasai Singapura.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kembalinya Flight Information Region (FIR) menjadi satu dari tiga perjanjian penting yang diteken Indonesia-Singapura.

Dua lainnya adalah kerja sama pertahanan alias Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Extradition Treaty (ET).

Luhut mengatakan ada perwakilan Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan AirNav yang ditempatkan di Changi, Singapura. Mereka diklaim berjaga 24 jam penuh demi memantau pesawat-pesawat dari dan ke Singapura agar tak ada yang melanggar kedaulatan ruang udara Indonesia.

Menko Marves Luhut yakin kembalinya ruang udara Natuna tersebut akan berdampak positif secara ekonomi bagi penerimaan negara.

Ia mengatakan Kemenhub bakal secara profesional mengatur biaya jasa layanan penerbangan yang kompetitif. Harapannya, industri penerbangan nasional bisa tumbuh dan Indonesia terus atraktif bagi investasi sektor penerbangan sipil.

"Jadi, semua kita pastikan aman, efektif, dan sesuai dengan standar internasional," tuturnya.

"Saya juga secara khusus ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat bersama bekerja keras dalam proses pemberlakuan ketiga perjanjian ini. Saya harap semangat dan tekad yang sama juga masih terus menyala untuk memantau dan memastikan pengimplementasiannya berjalan efektif dan maksimal," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]