slot gacor online

Dewa Koki Tertinggi

Pengusaha Sepatu Ungkap Alasan Pabrik 'Lari' ke Jateng******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang keJawa Tengah(Jateng) adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (11/11).

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Firman,  relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

"Kemudian relokasi juga bukan bedol pabrik. Pindah total boyongan terus yang asalnya tutup. Tapi lebih pada bangun pabrik baru, dan pabrik baru di daerah yang upah masih kompetitif, kemudian fokus pengembangan di daerah baru tersebut," jelasnya.

Firman menekankan bahwa relokasi ini sudah terjadi sejak lama. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi sejak awal tahun, namun permintaan ekspor dari negara mitra dagang turun akibat perang Rusia-Ukraina. Utamanya perusahaan yang berada di wilayah tinggi upah ke rendah upah.

"Jadi hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng******

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaandi Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan. Perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik yang memproduksi sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI alias Parkland World Indonesia memproduksi sepatu dengan brand Adidas.

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Mulai dari banyaknya usaha penjual makanan yang tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.

Ia menambahkan, meski investasi masuk ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, namun diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran dari ketiga perusahaan yang hengkang itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.

"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Bandara Hasanuddin Makassar Pastikan Jam Operasional Tetap Selama G20******

Bandara Hasanuddin Makassarmemastikan tidak ada perubahan jam operasional selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20di Nusa Dua Bali tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

"Tidak ada perubahan jam operasional bandara selama perhelatan G20, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tetap beroperasi 24 jam," kata General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Wahyudi, Kamis (10/11).

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menjadi bandara pendukung untuk pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang.

"Kami telah memastikan kesiapan apron dan parking stand untuk mendukung kegiatan G20. Kami siapkan area di apron yang dapat menampung 2 pesawat berbadan lebar (wide body) dan 9 pesawat berbadan sempit (narrow body)," kata Wahyudi.

Pihak bandara juga bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan, TNI-AU, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Polres Maros, Imigrasi, Bea Cukai, Airnav Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar yang juga siap mendukung perhelatan G20.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Jawa Tengah Jadi Pilihan Pabrik Relokasi Usai Tinggalkan Banten******

Jawa Tengah menjadi pilihan relokasi pabriksetelah beberapa perusahaan memutuskan hengkang dari Serang, tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi menyebut ada tiga perusahaan yang akan pindah ke Jawa Tengah, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI memproduksi sepatu Adidas.

Ia mengatakan kepergian ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya sudah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," kata Septo.

Meski investasi masuk ke Banten terutama Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, ia menyebut hal itu diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran akibat tiga pabrik itu hengkang.

Hal itu disebut Septo karena perusahaan-perusahaan baru di Kota Baja itu baru beroperasi pada 2025, sementara tiga pabrik di Serang pindah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Kendati demikian, kata Firman, relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Banten ke Jawa Tengah itu.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain.

Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.

Menurutnya, sebelum melakukan PHK, perusahaan akan menyampaikan kepada Kemnaker kondisi yang terjadi di usahanya. Dalam kesempatan ini, pihaknya akan melakukan diskusi mencari solusi terbaik.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Lihat Juga : Edukasi Keuangan7 Jurus Jitu Menyiapkan Modal Bagi Korban PHK yang Ingin Wirausaha

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, tapi di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Setan Fana

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]