slot langsung maxwin

Kisah reboot Fahai

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Tianji

Jajal Kereta Panoramic, Menhub Akui Dapatkan Sensasi Baru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Budi menilai Kereta Panoramic sebagai inovasi yang baik dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia yang menawarkan panorama indah pada para penumpang. Kereta ini memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya, serta atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis.

Adapun sejumlah negara yang telah memiliki layanan Kereta Panoramic di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, warga Indonesia tak perlu bepergian jauh keluar negeri.

"Saya kira jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah ke depannya, karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini," katanya.

Kereta Panoramic telah diuji coba pada 24 Desember 2022, yang dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan. Selain jendela yang lebih besar, kereta ini juga memiliki sejumlah fasilitas lain seperti kursi yang nyaman, toilet yang luas dilengkapi sensor otomatis, televisi, rak bagasi khusus, makanan, minuman, dan selimut.

Pada masa percobaan operasi tersebut, PT KAI menerima sejumlah masukan dari pelanggan terkait layanan KA tersebut, sehingga akhirnya pengoperasian Kereta Panoramic diberhentikan sementara.

Salah satu masukan dari pengguna adalah pengurangan jumlah kursi penumpang di setiap gerbong, dari sebelumnya 46 kursi menjadi 38 kursi. Hal ini memungkinkan semua penumpang memiliki pengalaman sama dalam menikmati perjalanan.

Sementara itu, untuk memastikan aspek keselamatan dari Kereta Panoramic, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan serangkaian pengujian statis maupun dinamis. Pengujian itu mencakup pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dua unit Kereta Panoramic dinyatakan lulus pengujian.

PT KAI memaparkan, Kereta Panoramic direncanakan akan dioperasikan kembali pada akhir pekan pada Februari 2023. Kereta ini akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Staisun Gambir-Bandung pulang-pergi) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya pulang-pergi).

Tarif kereta Argo Parahyangan Panoramic adalah sebesar Rp350 ribu, dan Rp1.120.000 untuk kereta Argo Wilis Panoramic dengan kapasitas 38 tempat duduk. Tiket dapat dipesan di aplikasi KAI Access, web KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.

Turut hadir dalam peninjauan Kereta Panoramic adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, sejumlah pemimpin redaksi media massa, serta jajaran Kemenhub dan KAI.

Faun

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

uap baja dan api

Anak Usaha Astra dan Toyota Bentuk Perusahaan Transportasi******

PT Arya Kharisma (AKH), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra), dan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP), anak perusahaan Toyota Motor Corporation (Toyota) meluncurkan PT Mobilitas Digital Indonesia (MDI).

Perusahaan patungan Astra dan Toyota ini bergerak dalam bidang mobilitas transportasi. MDI didirikan pada 25 Juli 2022 dan telah mulai beroperasi sejak Agustus 2022 lalu.

Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Vilihati Surya mengatakan, dengan mengangkat layanan MODA dalam menjalankan kegiatan operasional, kehadiran MDI di tengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan logistik.

"MODA siap melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sewa kendaraan di Indonesia. Kami berharap dapat memberikan solusi mobilitas dan pengalaman terbaik kepada konsumen melalui kolaborasi antara Astra dan Toyota ini," ujar Vilihati Surya dalam acara peluncuran MODA, Kamis (2/2).

Sementara Wakil Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Yutaka Okayama mengatakan, MODA memberikan pengalaman baru dalam layanan mobilitas di era digital dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan armada transportasi. Layanan ini didukung oleh Connected Technologies dari Toyota untuk menganalisa status kendaraan, perilaku mengemudi, dan lainnya.

"Dengan demikian, kami dapat berkontribusi tidak hanya untuk mengurangi kecelakaan, konsumsi bahan bakar, dan emisi CO2, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi logistik di Indonesia,"kata Yutaka Okayama.

Sesuai dengan semangat MODA sebagai Your Mobility Partner, MODA menyediakan berbagai layanan mobilitas, mulai dari MODA Rent yang merupakan layanan rental full-service untuk kendaraan komersial, kemudian Movic yang merupakan marketplace platform untuk rental mobil penumpang, hingga beberapa layanan baru lainnya yang akan diluncurkan pada tahun 2023 ini.