pinjamanku 781Jutaan kata 725394Orang-orang telah membaca serialisasi
《slotgacorterpercayahariini》
Kalapas Salemba apresiasi lima napiter yang bacakan ikrar setia NKRI******
Dari pembacaan ikrar ini, bisa dilihat bagaimana mereka kembali ke pangkuan NKRI ini tanpa paksaanJakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat Beni Hidayat mengapresiasi kelima narapidana kasus terorisme (napiter) yang membacakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Luhut Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP di Ledakan Smelter PT ITSS******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan terdapat indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga menyebabkan ledakan di tungku smelternikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Namun, temuan itu baru berdasarkan investigasi awal. Penyelidikan dilakukan sejak 25 Desember lalu oleh tim dari Kemenko Marves, Kemenaker, Kemenperin, Korem, Polda, Polres, Kodim, serta pemerintah daerah
Untuk kesimpulan akhir, Luhut meminta Kapolda Sulawesi Tengah menyelesaikan investigasi tersebut.
Lihat Juga :Kemenperin Gandeng Polda Sulteng Usut Ledakan Smelter ITSS Morowali |
Ia juga meminta Polri menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.
"Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan. Kejadian serupa di GNI tahun lalu sudah menjadi pelajaran bahwa kita serius dalam menegakkan hukum demi keselamatan pekerja. Pokoknya kita tidak mau main-main dengan keselamatan manusia," kata Luhut.
Luhut sendiri telah memimpin rapat koordinasi bersama dengan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, TNI, Polda Sulawesi Tengah, Polri, dan pemangku kepentingan daerah. Dalam kesempatan itu, Luhut mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut dengan serius.
"Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Siapapun yang melanggar akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi semua K/L terkait harus bekerja sama dalam upaya penegakan ini," ujarnya.
Luhut juga menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang gagal menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup hingga membahayakan pekerja dan lingkungan.
Karenanya, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Untuk memastikan SOP dan panduan K3 di seluruh smelter nikel di Indonesia telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.
"Kami tidak akan kompromi dengan kegagalan apapun dalam menerapkan standar keselamatan. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari insiden ini, dan kami akan memastikan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka," pungkasnya.
Ledakan tungku smelter nikel PT ITSS terjadi pada Minggu (24/12) kemarin. Tungku smelter nikel PT ITSS berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.
Dari laporan terakhir, insiden ini telah menelan korban 19 orang meninggal yang terdiri atas 11 TKI dan 8 TKA, 29 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Penanganan korban masih dilakukan, termasuk mengevakuasi korban yang dirawat ke Makassar dan Jakarta.
Selain itu, pihak perusahaan juga sudah memberikan santunan sebesar Rp600 juta untuk korban yang meninggal dunia, di luar dari santunan dari BPJS.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan******
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara soal nasib hak karyawan 7 perusahaan pelat merahyang resmi dibubarkan pada Jumat (29/12).
Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan aset-aset perusahaan pelat merah tersebut nantinya dijual dan digunakan termasuk untuk memenuhi hak-hak karyawan.
"Di dalam penjualan aset oleh kurator nanti ada ranking daripada yang punya hak atas aset. Yang paling atas termasuk pajak dan pegawai," katanya dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jumat (29/12).
Adapun 7 BUMN yang dibubarkan tersebut yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).
Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Teguh Wirahadikusumah mengatakan enam dari BUMN tersebut kecuali PANN sudah dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk pembubarannya pada April 2023 lalu. Selanjutnya penyelesaian aset akan dilakukan oleh kurator.
"Sementara PT PANN masih dilakukan diskusi dengan instansi pemerintah terkait untuk memenuhi proses selanjutnya," katanya.
Rencana pembubaran 7 BUMN itu mulanya diumumkan Erick pada 2021 lalu. Ia menyebut alasannya adalah perusahaan negara tersebut sudah lama tidak beroperasi, meski masih mempekerjakan karyawan.
"Sekarang yang perlu ditutup 7 (BUMN) yang sudah lama tidak beroperasi. Zalim kalau jadi pemimpin tidak memberikan kepastian," ucap Erick pada September 2021.
Sejak pengumuman tersebut, pembubaran 7 BUMN tersebut dieksekusi pada 2023 ini.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara mengatasi terjerat pinjaman online、dermagaslot、situs crypto terpercaya
Terkait:indo6d login、sports369、maucash pinjol、cara mendapatkan uang di youtube dengan menonton、lazada bisa pinjam uang、cara mendapat uang di shopee、situs maxwin anti rungkad、kumpulan link slot gacor、kang paito taiwan、persyaratan pinjaman mekar
bab terbaru:baginda168(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memutus mata rantai kegiatan pertambangan di ibu kota baru yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kami bentuk satgas dari unsur yang komitmen memutus mata rantai kegiatan tambang," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Penajam, seperti dikutip Antara,Jumat (29/12).
Kegiatan pertambangan sendiri dinilai tidak sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yang berupaya membangun kota hutan di kawasan Kota Nusantara.
Ia mengungkapkan pemerintah pusat tidak akan menerbitkan izin baru dan memperpanjang atau meningkatkan izin status izin pertambangan yang ada di kawasan IKN.
Berdasarkan kebijakan tata ruang rencana pembangunan Kota Nusantara, OIKN membuat kebijakan untuk moratorium penerbitan izin pertambangan di kawasan ibu kota baru itu,
Adapun pertambangan legal (memiliki izin sah) yang masih aktif secara ketat diawasi dan dipastikan perusahaan harus bisa melaksanakan tanggung jawab setelah melakukan aktivitas pertambangan.
Selain itu, otoritas juga memperkuat struktur organisasi dan tugas pokok satgas, karena di kawasan Kota Nusantara masih ada kegiatan pertambangan dan satgas terus melakukan pendataan.
"Kami bagi kelompok kerja dan akan menambah personel, serta menyusun rencana kerja satgas," ujarnya.
Satgas bertugas mencegah dan menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki perizinan maupun yang memiliki perizinan.
Satgas tersebut terdiri dari unsur OIKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan dinas terkait Pemerintah Provinsi Kaltim.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah punya tanggung jawab untuk menyiapkan supply-nya, tenaga kerja yang siap bekerjaMedan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Program Kartu Prakerja menjadi sebuah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kompetensi yang dicari para pencari kerja terutama kemampuan yang mengikuti tren industri.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Kekayaan Changpeng Zhao tembus US,4 miliar atau setara Rp580 triliun (asumsi kurs Rp15.516 per dolar AS) usai mengundurkan diri alias resign dari Binance.
Mantan CEO Binance itu mundur dari perusahaan pada November 2023 usai terseret kasus di pengadilan AS. Ia mengaku bersalah atas transaksi ilegal hingga pencucian uang yang menjerat Binance.
"Hari ini saya mundur dari CEO Binance. Secara emosional, memang tidak mudah untuk melepaskannya, tapi saya tahu ini hal yang benar untuk dilakukan," kata Zhao di akun X pribadinya, dikutip Jumat (29/12).
Saat Zhao mundur dari Binance,CNNmelaporkan hartanya berada di kisaran US miliar. Namun, kini pundi-pundi kekayaannya semakin banyak.
Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, Changpeng Zhao menempati posisi ke-35 orang terkaya di dunia.
Akan tetapi, Zhao masih harus menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun, walau hukuman ini nanti berpotensi lebih rendah.
Berdasarkan kesepakatan pembelaan, Zhao diklaim menyetujui rekomendasi jaksa agar membayar denda sebesar US juta. Selain itu, ia akan membayar denda perdata US0 juta.
Pejabat AS mengatakan Binance mengizinkan lebih dari 100 ribu transaksi, yang melibatkan aktivitas terlarang. Perusahaan yang didirikan Zhao itu juga menutup mata dengan lebih dari 1,5 juta perdagangan aset kripto yang melanggar sanksi AS.
"Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan," kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen belakangan ini.
"Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kami mengapresiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mampu menjaga produksi di blok ini dengan optimal.....Bojonegoro (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan tajak atau pengeboran sumur infill carbonate dan clastic yang dilakukan ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat. "Kami mengapresiasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mampu menjaga produksi di blok ini dengan optimal, yang awalnya potensinya adalah 400 juta barel, sampai hari ini sudah menghasilkan 630 juta barel dan berpotensi hingga 1 miliar barel," kata Menteri ESDM. Saat ini, produksi di blok ini mulai menurun, sehingga bersama pemangku kepentingan mendorong untuk menjaga produksi Banyu Urip. "Saat ini direncanakan ada tujuh pengeboran, jika dibandingkan delapan tahun lalu tidak ada sama sekali pengeboran. Harapannya, lapangan clastic memiliki potensi yang sama dengan lapangan carbonate yang memiliki potensi hingga 1 miliar barel," kata Arifin.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membentuk satuan tugas (satgas) untuk memutus mata rantai kegiatan pertambangan di ibu kota baru yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kami bentuk satgas dari unsur yang komitmen memutus mata rantai kegiatan tambang," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Penajam, seperti dikutip Antara,Jumat (29/12).
Kegiatan pertambangan sendiri dinilai tidak sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yang berupaya membangun kota hutan di kawasan Kota Nusantara.
Ia mengungkapkan pemerintah pusat tidak akan menerbitkan izin baru dan memperpanjang atau meningkatkan izin status izin pertambangan yang ada di kawasan IKN.
Berdasarkan kebijakan tata ruang rencana pembangunan Kota Nusantara, OIKN membuat kebijakan untuk moratorium penerbitan izin pertambangan di kawasan ibu kota baru itu,
Adapun pertambangan legal (memiliki izin sah) yang masih aktif secara ketat diawasi dan dipastikan perusahaan harus bisa melaksanakan tanggung jawab setelah melakukan aktivitas pertambangan.
Selain itu, otoritas juga memperkuat struktur organisasi dan tugas pokok satgas, karena di kawasan Kota Nusantara masih ada kegiatan pertambangan dan satgas terus melakukan pendataan.
"Kami bagi kelompok kerja dan akan menambah personel, serta menyusun rencana kerja satgas," ujarnya.
Satgas bertugas mencegah dan menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki perizinan maupun yang memiliki perizinan.
Satgas tersebut terdiri dari unsur OIKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan dinas terkait Pemerintah Provinsi Kaltim.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.
Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.
Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.
Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.
Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
[Gambas:Video CNN]
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
(Reuters/agt)《slotgacorterpercayahariini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek2 38Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slotgacorterpercayahariini》bab terbaru。