gerbang slot88

ahli olahraga super

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

surga memancing

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 15 Desember: Olahraga Basket Lahir******

SOLO —Pada 15 Desember 1891, olahraga bola basket untuk kali pertama dikemukakan seorang guru olahraga asal Kanada, James Naismith, di sebuah perguruan tinggi di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat (AS).

Awal mula penciptaan permainan bola basket itu merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa bersejarah dunia yang layak dikenang pada hari ke-349—hari ke-350 dalam tahun kabisat—sesuai sistem Kalender Gregorian, 15 Desember.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah pada 15 Desember yang dihimpun Solopos.comdari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org, dan terangkum dalam Sejarah Hari Ini:

1891 —Olahraga bola basket untuk kali pertama dikemukakan seorang guru olahraga asal Kanada, James Naismith, di sebuah perguruan tinggi di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat (AS). Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England.

Pada awalnya, setiap tim basket berjumlah sembilan orang dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah tangan melalui lemparan. Sejarah peraturan permainan basket diawali dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh James Naismith.

1914 —Pasukan Serbia berhasil merebut kembali Kota Belgrade yang sempat dikuasai pasukan Austria-Hungaria. Sebelumnya, Kota Belgrade telah diduduki pasukan Austria-Hungaria selama 15 hari.

1917 —Rusia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan negara-negara anggota Blok Poros. Dengan perjanjian itu, Rusia secara resmi tak lagi terlibat dalam Perang Dunia I.

1941 —Pasukan Jerman membantai lebih dari 15.000 orang Yahudi di Drobitsky Yar, sebuah jurang di tenggara Kota Kharkiv, Ukraina. Peristiwa tragis itu adalah salah satu dari serangkaian pembantaian orang Yahudi yang dilakukan Jerman di Ukraina. Sejak 1941 hingga 1944, sekitar 500.000 orang Yahudi di Ukraina dibantai pasukan Jerman.

2008 —Piagam ASEAN mulai berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dokumen ini telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008.

2011 —Amerika Serikat menyatakan Perang Irak resmi berakhir. Perang Irak yang dikenal juga dengan istilah Pendudukan Irak, Perang Teluk III atau, versi Amerika Serikat, Operasi Pembebasan Irak, dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Britania Raya mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi.

2012 —Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengundurkan diri dari jabatannya setelah didakwa dengan penggelapan dan penyalahgunaan kepercayaan.

2013 —Pemakaman jenazah Nelson Mandela. Mandela yang meninggal pada 5 Desember 2013 adalah seorang revolusioner antiapartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh, dalam sebuah pemilu multiras.

One Piece: Musuh Dunia

PBB: Akhir 2023 Masa Paling Mematikan Konflik Palestina******

GAZA —Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mengatakan akhir 2023 menjadi salah satu era paling mematikan dalam sejarah konflik Palestina-Israel ketika hampir semua lini memburuk.

Wennesland menyatakan hal ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Promosi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih, Kinerja Bisnis Wholesale BRI Kian Solid

Dia juga menyoroti situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza di mana distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza disebutnya masih menghadapi tantangan yang hampir taka teratasi.

Dia juga menyebutkan bahwa di tengah sengitnya pengungsian dan permusuhan, sistem tanggap kemanusiaan berada di ambang kehancuran.

Wennesland mengutuk pembunuhan warga sipil di Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak, dan mengungkapkan kesedihannya atas kematian warga sipil, termasuk 131 staf PBB yang tewas akibat serangan Israel di Gaza.

Wennesland mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meluasnya ketegangan di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Dia mengingatkan serangan maut yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Israel. “Semua pelaku kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban dan segera diadili,” kata dia.

Wennesland terkejut oleh banyaknya pejabat yang membangga-banggakan kekerasan dan menyemangati pembunuhan warga sipil.

Dia mengatakan ekspansi terus menerus permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, mengancam kelangsungan Negara Palestina Merdeka.

Wennesland kembali menegaskan bahwa permukiman Israel terang-terangan melanggar resolusi PBB dan hukum internasional. Dia menyerukan pemerintah Israel segera menghentikan aksinya.

PBB masih berkomitmen mendukung Palestina dan Israel dalam mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik berdasarkan hukum internasional, resolusi PBB dan perjanjian bilateral guna mencapai solusi dua negara, pungkasnya.

Dewa Binatang Misterius

Ilmu Lingkungan UNS Pasang Vertical Garden dan Penahan Sampah******

SOLO–Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) memasang vertical gardendan alat penahan sampah pada aliran sungai atau hotrality (holding trash for sustainability) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Kegiatan hibah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan melibatkan 10 mahasiswa angkatan 2021 dan dua dosen.
Ketua kelompok 607 Hibah MBKM Kelurahan Sumber, Fadhil Achmad Zaky, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan estetika lingkungan, menyadarkan masyarakat tentang alternatif penanaman tumbuhan pada lahan sempit untuk mengurangi polusi, serta mengurangi pencemaran sampah di aliran sungai di wilayah RT 002/RW 007 Kelurahan Sumber.
“Vertical gardendibuat pada 14 November 2023 di balai RT 001 RW007 lalu dipasang pada 15 November 2023 di Taman RT 002 RW 007,” ujar Fadhil dalam rilis kepada Solopos.com, Rabu (13/12/2023).
Dia menambahkan pada vertical gardenyang dibuat Ilmu Lingkungan FMIPA UNS terdapat 60 pot dengan beberapa jenis tanaman di antaranya brokoli kuning (Euodia ridleyi), krokot merah (Portulaca Oleracea L.), rumput pociya, dan rikmo putri. Sedangkan hotralitydibuat pada Oktober hingga November, kemudian dipasang pada 20 November 2023. Sampah yang terperangkap dibersihkan tiga hari kemudian.
Pada alat penahan sampah hotralitydibuat menggunakan bahan dasar pipa PVC, kemudian pipa dipasangkan jaring kawat ram dan diikat dengan tali tambang plastik. Alat ini dianggap berhasil karena mampu mengapung di air dan membentuk melengkung sehingga dapat menangkap sampah yang terbawa arus di sungai. Penjelasan teknis penggunaannya kepada warga dilaksanakan oleh Ilmu Lingkungan FMIPA UNS pada Minggu (10/12/2023). Beberapa sampah yang ditemukan pada saat pembersihan di antaranya daun, serasah daun, buah, kulit buah, batang pohon, ranting kayu, bangkai binatang seperti ikan, tikus, dan ayam. Selain itu, sampah botol plastik, kantong plastik, styrofoam, bungkus makanan, hingga popok bayi juga banyak ditemukan.
Para anggota Kelompok 607 hibah MBKM UNS berharap vertical gardendan alat penahan sampah dapat digunakan secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk membantu menangani permasalahan lingkungan, seperti polusi udara dan pencemaran sampah.
Kelompok hibah MBKM UNS yang dibimbing Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA UNS, Prof. Dr. Prabang Setiyono, dan dosen Dr. Muhammad Amin Sunarhadi juga mengadakan kegiatan lain di Sumber yaitu sosialisasi mengenai ecolabeling, pembuatan taman hijau dengan vertical gardenyang dipasang di bantaran sungai dan terdapat di teras lingkungan yang diikuti oleh anak-anak sekitar bantaran Sungai Pepe dengan materi pentingnya menjaga lingkungan.

Promosi BRI Selaraskan Pertumbuhan Bisnis dengan Peningkatan Social Value

Baca Juga:

Planet terbelah menjadi dua

Nasib Pejabat Struktural UNS Solo di Tangan Rektor******

SOLO—Perpanjangan masa jabatan Rektor UNS Solo Periode 2019-2023, Jamal Wiwoho memiliki konsekuensi panjang, yakni perpanjangan masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, sampai Ketua Prodi.

Hal ini lantaran nasib pejabat struktural tersebut berakhir 12 April mendatang, sama seperti berakhirnya masa jabatan rektor, yang kemudian diperpanjang oleh Kementsrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Meski demikian, Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, mengatakan terkait masa perpanjangan seperti wakil rektor dan dekan sepenuhnya kewenangan berada di tangan rektor.

“Kalau terkait perubahan atau perpanjangan, pergantian, Plt dan lainnya, insya Allah besok atau lusa disampaikan Pak Rektor,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (10/4/2023).

Namun intinya, dia mengatakan Rektor saat ini juga bertugas memastikan tidak ada kekosongan di level bawah.

“Mengatur agar supaya tidak ada kekosongan dekan dan pejabat lain. Itu wajib dan menjadi tugas Prof Jamal, kalau tidak itu kacau nanti,” tambah dia.

Drajat menjelaskan beberapa dekan ataupun pejabat lain mungkin akan diperpanjang masa jabatannya. Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut tergantung pada rektor sementara.

“Pak Rektor akan memperhitungkan dalam situasi seperti ini apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang atau malah menunjuk pelaksana tugas [Plt},” lanjut dia. 

Meski begitu, kata dia, dekan tidak diperpanjang untuk menduduki masa jabatan selama satu periode. Melainkan sampai rektor terpilih kembali.

“Dekan akan diperpanjang sampai dekan baru terpilih, ini mengikuti mekanisme rektor baru yang terpilih. Jadi tidak dalam kerangka aturan normal, karena ini kan kondisi peralihan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa jabatan rektor UNS Periode 2019-2023,  Jamal Wiwoho.

Ini juga berarti pelantikan rektor terpilih periode 2023-2028, Sajidan, oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo pada 11 April 2023 dianggap tidak sah.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari debekukannya MWA UNS Solo melalui Permendikbudristek Nomor 24/2023.

Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, menegaskan dengan dibekukannya MWA UNS oleh Kenendikbudristek, maka rektor terpilih sudah dianggap tidak sah.

Hal ini lantaran pihak kementerian sudah mengeluarkan surat keputusan menteri nomor 23167/M/06/2023, yang isinya perpanjangan masa jabatan rektor UNS periode 2019-2023

“Ini berlaku sampai adanya rektor baru yang terpilih melalui mekanisme MWA yang akan dibangun lagi oleh menteri,” tutur Djarat dalam jumpa pers, Kamis (6/4/2023).

Sehingga, menurutnya tidak ada pelantikan yang sedianya diadakan pada tanggal 11 April 2023 mendatang. “Tentu akan ada pemilihan ulang karena MWA akan ditata lagi,” tambah dia.

Drajat kemudian menegaskan bahwa dosen, tenaga pendidik, dan civitas academicaUNS Solo patuh kepada peraturan tersebut. “Sehingga kita laksanakan keputusan kemarin yang terkait [pembekuan] MWA,” kata dia.

Dengan adanya keputusan menteri, maka tidak ada kekosongan kekuasaan pada 12 April 2023. “Karena kalau tidak keluar keputusan menteri maka jabatan rektor akan kosong,” kata dia.

Mulai penjara bawah tanah

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.