situs slot mudah jackpot

kartu hitam

rtp melati188

Kemarin, Resep kue Taylor Swift hingga Ed Sheeran konser di JIS******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita menarik menghiasi kanal Lifestyle, tekno, dan otomotif ANTARA pada Sabtu (2/3), di antaranya Taylor Swift ditantang ungkap resep kuenya, hingga Ed Sheeran enerjetik buka konser sambil nyanyikan "Tide".

Berita selengkapnya dapat anda simak pada tautan berikut:

1. Taylor Swift ditantang ungkap resep kuenya

Beberapa hari setelah Andy Reid mengungkapkan bahwa Taylor Swift telah membuat Pop-Tarts rumahan untuk Travis Kelce dan jajaran pemain penyerang Kansas City Chiefs, pemilik jenama kue panggang itu meminta sang penyanyi untuk membagikan resep kuenya.

2. Samsung tegaskan Galaxy Ring tak akan kompatibel dengan perangkat iOS

Vice President of Samsung Digital Health Team Hon Pak dalam acara diskusi di Mobile World Congress 2024 menegaskan bahwa Galaxy Ring tidak akan kompatibel dengan perangkat berbasis sistem iOS.

3. Apple dilaporkan batalkan pesanan microLED untuk Apple Watch Ultra 3

Apple dilaporkan membatalkan pesanan microLED, yang kabarnya akan digunakan untuk layar Apple Watch Ultra 3, ke perusahaan yang berbasis di Austria, ams-Osram.

4. Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan

Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

5. Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"

Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, secara enerjetik dan lantang membuka konser tur dunianya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu malam, sambil menyanyikan lagu berjudul “Tide”.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran yang tak terkalahkan

cara menang slot jin ji bao xi

Pemkot Tangerang kedepankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat******

fokus pada siklus pembuatan pupuk dan solusi inovatif lainnya

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang Banten mengedepankan upaya kolaborasi dan prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam menangani jumlah produksi yang terus meningkat.

"Saat ini produksi sampah di Kota Tangerang mencapai sekitar 1.300 ton per hari, jumlah yang sangat besar. Kita harus kolaborasi, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin dalam acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 di Aula SMPN 1 Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan terus ditingkatkan, karena kerja keras dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Tangerang yang bersih dan bebas sampah.

"Diperlukan upaya kolaboratif dan komprehensif dari semua pihak dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan," ujarnya,

Ia juga mengatakan Pemkot Tangerang terus meningkatkan pengelolaan sampah dengan mendorong pengelolaan sampah melalui berbagai metode seperti pemeliharaan maggot, bank sampah, sedekah sampah, dan lainnya.

"Hasilnya didistribusikan kepada masyarakat serta membantu sekolah adiwiyata dalam pembuatan pupuk,” kata dia.

Baca juga: Wali Kota Tangerang dorong pengelolaan sampah organik dengan maggot
Baca juga: DLH Tangerang buat tempat pembuangan sampah darurat

Ia mengatakan, Pemkot Tangerang juga akan terus membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengurangi sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan sekolah.

“Lakukan pengelolaan sampah secara masif, memperluas dan meningkatkan program pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Tangerang, dengan fokus pada siklus pembuatan pupuk dan solusi inovatif lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan mengelola sampah secara masif.

“Mari kita jadikan HPSN 2024 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup, demi masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Pelajar SMP di Singaraja daur ulang sampah wujud cinta lingkungan 
Baca juga: Jateng beri penghargaan 48 Desa Mandiri Sampah
Baca juga: Bantul kembangkan TPST sebagai industri bangkitkan unit ekonomi

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

zeus vs hades gods of war pragmatic

Perumda Tirta Benteng tanam 3.100 pohon di bantaran Sungai Cisadane******

Tangerang (ANTARA) - Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang melakukan gerakan gotong royong menanam 3.100 pohon di bantaran Sungai Cisadane untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung energi hijau.

“Gerakan ini sebagai upaya melakukan konservasi lingkungan kita, dan untuk keberlanjutan Kota Tangerang,” kata Pj Wali Kota Tangerang Nurdin usai melaksanakan gerakan gotong royong menanam 3.100 pohon di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Sabtu.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air (SDA). Pasalnya menjaga lingkungan adalah kewajiban semua termasuk menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga: Polres Metro Tangerang Kota tanam 1.000 pohon atasi polusi udara

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah gerakan menanam pohon 3.100 sekaligus dalam rangka menyemarakkan HUT Ke-31 Kota Tangerang,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan agar dapat memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

“Mari kita terus kolaborasikan gerakan ini untuk pembangunan Kota Tangerang semakin baik di masa depan,” katanya.

Baca juga: Rutan Jambe Tangerang tanam 1.000 pohon

Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Doddy Effendi mengatakan penanaman pohon dilaksanakan secara bertahap dan terus berlanjut sampai ke hulu Sungai Cisadane yang diawali dari sekitar bantaran Sungai Cisadane Pintu Air 10.

Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya dalam menjaga keberlangsungan sumber daya air yakni dengan melakukan penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang nantinya pohon-pohon akan membantu menjaga kualitas air dan mengurangi erosi tanah.

Baca juga: Mahasiswa Tangerang tanam ribuan pohon mangrove

“Selain itu, kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan hijau dan sehat, mengurangi polusi udara, dan memperbaiki lingkungan alam yang telah rusak. Beberapa manfaat dari kegiatan ini antara lain mencegah banjir dan longsor, menambah pasokan air bersih, dan mengurangi efek pemanasan global,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Keinginan Iblis

maxwin

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

cara pasang togel pasti menang

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Selir iblis yang tiada taranya

slot303

Polisi terapkan sistem buka tutup jalur di lokasi longsor Liwa******

buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan

Lampung Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor Polres Lampung Barat, melakukan sistem buka tutup jalur, di lokasi tanah longsor yang menutupi bahu jalan lintas barat Liwa Lampung Barat menuju Krui Kabupaten Pesisir Barat.

"Tidak ditutup. Hanya diberlakukan buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan, Kecuali roda 6 atau lebih hanya diperbolehkan melintas di atas pukul 17.00 WIB," kata Kasat Lantas Polres Lampung Barat Iptu David Pulner saat dihubungi dari Lampung Selatan, Sabtu.

Ia menyebut bahwa saat ini sebagian material longsor sudah dievakuasi petugas dari ruas jalan dan hingga kini proses evakuasi material masih terus berlangsung.

Baca juga: Longsor, jalur lintas Liwa-Krui Lampung ditutup untuk kendaraan besar
Baca juga: Polisi evakuasi ibu hamil terjebak macet akibat longsor Lampung Barat

Ia juga mengatakan, hingga saat ini petugas gabungan penanggulangan bencana alam Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari TNI, Polri dan dinas terkait bahu membahu untuk membantu masyarakat yang akan melintas di jalur tersebut.

Untuk itu, ia mengimbau warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tidak melakukan perjalanan, baik dari Lampung Barat menuju Pesisir Barat, maupun sebaliknya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju Krui ataupun sebaliknya agar selalu waspada dan berhati-hati," katanya.

Baca juga: Waspada 10 ruas jalan nasional rawan banjir dan longsor di Lampung
Baca juga: Basarnas Lampung: Dua korban longsor Desa Juku Batu ditemukan
Baca juga: Alat berat buka jalan salurkan bantuan usai longsor Lampung Barat

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024