voucher gosend oktober 2022

Desainer Impian

PDIP Punya 6 Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi, Berikut Daftarnya******

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya enam menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Keenam menteri itu sempat dikabarkan bakal mundur dari jabatan, menyusul manuver putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri menjadi cawapres, meski menjadi kader PDIP. Berikut daftarnya:

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

1. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham)

2. Tri Rismaharini (Menteri Sosial)

3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA)

4. Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB)

5. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet/Seskab)

6. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) dikabarkan telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Keenam menteri itu hadir di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP pada Senin (10/1/2024). Selain itu, sejumlah menteri non-PDIP yang juga hadir saat acara itu, adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto.

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Cukup Sudah! 18 Badan PBB Desak Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK–Besarnya jumlah warga sipil Palestina yang tewas di Gaza akibat serangan Israel beberapa waktu terakhir membuat dunia marah dan prihatin. Apalagi sebagian besar korban adalah anak-anak.

Terkait tragedi kemanusian itu, para ketua dari 18 badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi nirlaba pun mendesak gencatan senjata segera dalam perang Israel di Jalur Gaza. Mereka mengungkapkan kekagetan mereka mengetahui kengerian atas sangat besarnya jumlah warga sipil Palestina yang tewas di Gaza yang sebagian besar anak-anak.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

“Kita memerlukan segera gencatan senjata kemanusiaan. Ini sudah 30 hari. Cukup sudah. Ini harus dihentikan saat ini juga,” kata ketua UNICEF, UN Women, WFP, WHO dan Save The Children, serta beberapa lainnya dalam pernyataan bersama mereka seperti dikutip Antaradari Wafa Oana.

Diungkapkan sebanyak 10 ribu warga sipil Palestina terbunuh dan 24 ribu lainnya luka-luka, yang lebih dari 70 persen di antaranya adalah anak-anak, perempuan, dan warga lansia. Mereka menjadi korban pemboman tanpa henti Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

“Selama hampir sebulan, dunia menyaksikan dengan terkejut dan ngeri situasi yang sedang berlangsung di Israel dan wilayah Palestina, atas besarnya jumlah nyawa yang hilang dan terkoyak,” demikian pernyataan badan-badan itu, seraya mengutuk pembunuhan sejumlah pekerja bantuan.

Mereka menambahkan sejumlah besar pekerja bantuan tewas sejak 7 Oktober termasuk 88 kolega UNRWA, dan angka tersebut menjadi  jumlah korban jiwa tertinggi yang pernah tercatat PBB dalam satu konflik.

Lebih lanjut, ketua lembaga-lembaga PBB menyerukan semua pihak agar menghormati kewajiban mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia, termasuk melindungi infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan mengizinkan bantuan dari dunia internasional masuk ke Gaza.

“Sungguh tak masuk akal jika penduduk Gaza tidak memiliki akses dalam mendapatkan barang dan jasa penting, selain terus dibom di rumah, tempat penampungan, rumah sakit, dan tempat ibadahnya sendiri,” kata para ketua badan PBB itu.

Sementara itu, akun X Times of Gazaseperti dikutip nu.or.id melaporkan hingga sebulan atau 30 hari serangan sejak 7 Okotber 2023 lalu, total 9.770 warga Palestina meninggal terbunuh, termasuk 4.800 anak-anak dan 2.550 perempuan.

Serangan Israel menyasar rumah sakit, permukiman penduduk, rumah susun, rumah sakit, pengungsian, sekolah, dan universitas. Berturut-turut, Israel menyerang sekolah PBB dan Universitas Al-Azhar di Gaza yang menjadi salah satu tempat pengungsian penduduk.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Minggu (5/11/2023) menolak permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk gencatan senjata di Jalur Gaza.

Menurut seorang pejabat Palestina kepada Xinhua, Blinken dalam pertemuannya dengan Abbas di Kota Ramallah, Tepi Barat, menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan “hak Israel untuk mempertahankan diri dan melanjutkan kampanye militernya” di Gaza.

“Kunjungan Blinken ke Ramallah berlangsung sekitar satu jam. Dia bertemu dengan Abbas dan para ajudan seniornya untuk mendiskusikan konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung,” ujar pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Pejabat itu juga mengatakan Blinken telah berjanji untuk menekan Israel agar tidak membahayakan warga sipil dan menyediakan koridor yang aman bagi bantuan kemanusiaan, tetapi menolak untuk mendiskusikan mekanisme gencatan senjata pada tahap ini.

Selain itu, pejabat tersebut juga menambahkan bahwa Abbas dan Blinken sepakat untuk mematuhi solusi dua negara dan mengupayakannya setelah konflik di Gaza berakhir.

Kaisar Dewa Abadi

PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Berakhirnya Impunitas Israel******

YERUSALEM — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan pada Jumat (26/1/2024) bahwa keputusan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) “menegaskan berakhirnya era impunitas Israel.”

Melansir Antara, tanggapan atas putusan ICJ, yang memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina serta memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Keputusan ini berarti berakhirnya era impunitas Israel, dan hal ini memaksa negara-negara yang mendukung Israel untuk berhenti mendukung dan membantu Israel,” katanya, dilansir Antara.

“Kami berharap bahwa keputusan pengadilan akan mencakup gencatan senjata segera, mengingat penderitaan parah yang dialami rakyat kami di wilayah tersebut… pembantaian setiap hari merenggut nyawa ratusan orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan, selain penyebaran kelaparan dan epidemi di antara mereka yang terkepung di tempat perlindungan.”

Shtayyeh mengatakan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Afrika Selatan mempunyai “tingkat kepentingan yang tinggi,” dan menempatkan Israel “dalam hukuman sebagai penjahat perang… pertama kalinya Israel berdiri dalam kapasitas ini di hadapan Mahkamah Internasional.”

Dia mengungkapkan rasa terima kasih negaranya terhadap Afrika Selatan “atas presentasi berkas pengadilan dan argumen profesional yang mengecam Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”

Shtayyeh juga menyatakan harapannya bahwa “pengadilan akan melanjutkan pertimbangannya sampai keputusan akhir dikeluarkan, mengutuk Israel atas tindakan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia ke-2.”

Perdana Menteri tersebut menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat kami di wilayah itu.”

Dia menyerukan agar “tekanan diberikan untuk memaksa Israel menghentikan agresinya serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke wilayah tersebut.”

ICJ memerintahkan Israel pada Jumat (26/1/2024) untuk mengambil “semua tindakan sesuai kewenangannya” untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 26.083 warga Palestina  tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan 64.487 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu (27/1/2024).

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1/2024), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.

Berkeliaran tanpa akhir

Beredar Rekaman Israel Tembaki Warganya Sendiri saat Konser Supernova 7 Oktober******

JAKARTA — Baru-baru ini beredar rekaman video dari helikopter Apache Israel pada 7 Oktober 2023 yang memperlihatkan penargetan terhadap warga sipil. 

Bahkan banyak warga sipil Israel yang melapor atas kejadian tersebut. Insiden penembakan warga sipil ini viral di media sosial setelah diungkapkan oleh akun Quds News Network pada Jumat (10/11/2023) di platform X (dulu Twitter).  

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Banyak warga sipil Israel dari festival musik Supernova yang telah datang dan mengakui bahwa tentara Israel, dalam beberapa kesempatan, telah membunuh warga sipil,” tulis akun Quds News Network tersebut, dilansir Bisnis.com. 

Media Coverage: “The footage from an Israeli Apache helicopter on October 7 shows the targeting of what appears to be Israeli civilians from the music festival and their cars.

Many Israeli civilians from supernova music festival have come forward, admitting that the Israeli… pic.twitter.com/aGbBqIUkNC

— Quds News Network (@QudsNen) November 9, 2023

Sebelumnya mengutip dari Al Jazeera pada Jumat (10/11/2023) peristiwa pada 7 Oktober 2023 tersebut, dikatakan bahwa Hamas membunuh sedikitnya 260 orang dan membawa tawanan kembali ke Gaza. 

Adapun, sekitar 3.500 anak muda menghadiri festival musik Supernova, yang menjadi salah satu target. Banyak korban yang tertembak di punggung saat mereka berlari. 

Serangan ini diyakini sebagai pembantaian warga sipil terburuk dalam sejarah Israel. Namun, berdasarkan beberapa kesaksian dari para saksi Israel yang dikumpulkan oleh situs berita independen Grayzone yang dikutip Jumat (10/11/2023) menuturkan bahwa militer Israel membunuh warganya sendiri ketika mereka berjuang untuk menetralisir orang-orang bersenjata Palestina. 

Tuval Escapa, anggota tim keamanan Kibbutz Be’eri, melaporkan kepada surat kabar Israel Haaretz, bahwa disaat keputusasaan mulai muncul, para komandan mengalami kesulitan. 

“Para komandan di lapangan membuat keputusan sulit – termasuk menembaki rumah-rumah penghuninya untuk melenyapkan teroris dan para sandera,” terangnya.  

Kemudian, laporan terpisah dari Haaretz juga mencatat bahwa militer Israel terpaksa meminta serangan udara terhadap fasilitas mereka sendiri di dalam Penyeberangan Erez ke Gaza “untuk memukul mundur para teroris. 

Dalam wawancara dengan Radio Israel, seorang wanita bernama Yasmin Porat, mengonfirmasi bahwa militer “tidak diragukan lagi” telah membunuh banyak warga non-kombatan Israel selama pertempuran dengan militan Hamas pada 7 Oktober.  

Senada dengan pemberitaan di Electronic Intifada, Porat menggambarkan “baku tembak yang sangat, sangat sengit” dan penembakan tank-tank Israel, yang menyebabkan banyak korban di antara warga Israel. 

Kemudian, seperti yang dilaporkan oleh David Sheen dan Ali Abunimah di Electronic Intifada, Porat menggambarkan tembak-menembak yang sangat hebat, dan penembakan tank Israel menyebabkan banyak korban di kalangan warga Israel.  

Adapun, para pilot juga mengatakan kepada media Israel bahwa mereka bergegas ke medan perang tanpa informasi intelijen apapun, dan tidak mampu membedakan antara pejuang Hamas dan non-pejuang Israel. Namun, mereka bertekad untuk “mengosongkan perut” pesawat mereka.  

“Saya merasa dilema mengenai apa yang harus ditembak, karena jumlahnya sangat banyak,” komentar seorang pilot Apache. 

Kemudian, mengutip dari Ytnet Jumat, pada awalnya laju tembak terhadap apa yang mereka sebut sebagai teroris sangat tinggi pada awalnya, dan pada tahap tertentu pilot-pilot mulai melambatkan serangan dan memilih dengan hati-hati sasaran mereka.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Beredar Rekaman Israel Tembaki Warganya Sendiri saat Konser Supernova 7 Oktober”

Strategi Nanchen

Jokowi Tunjukkan Aturan Presiden Boleh Kampanye: Sudah Jelas Kan?******

SOLO —Presiden Joko Widodo menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024), sebagaimana dipantau di Jakarta.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Presiden Jokowi kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait Presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan, karena ditanya,” kata Jokowi.

Penebusan Xu Xian

Untuk Kali Pertama Plt. Rektor UNS Solo Chatarina Lepas 900 Wisudawan******

SOLO —Untuk kali pertama Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Chatarina Muliana, melepas 900 lulusan dalam prosesi wisuda di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram kampus setempat, Sabtu (27/1//2024).

Chatarina mengatakan proses wisuda dengan memindahkan tali kuncir topi toga dari kiri ke kanan merupakan simbol yang memiliki arti yang menggambarkan kualitas lulusan.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“Memindahkan tali kuncir itu menandakan bahwa jika semasa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri atau hardskill, maka setelah kalian lulus diharapkan akan lebih banyak menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas, hingga softskilllainnya,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.

Menurutnya, kemampuan tersebut diyakini dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan segar, yang akan mendukung kemampuan bersaing dan kesuksesan karier di masa depan. 

“Nilai IPK [indeks prestasi kumulatif] yang tinggi, prestasi cumlaudeyang kalian raih  sekadar pintu masuk untuk meraih pekerjaan yang lebih layak. Tetapi nilai-nilai karakter yang kalian miliki yang ada pada diri kalian merupakan kunci kesuksesan karier dan hidup saudara,” kata dia.

Chatarina menjabat sebagai Plt. Rektor UNS setelah rektor sebelumnya, Jamal Wiwoho, mengundurkan diri pada 16 Januari 2024 lalu. Sebelumnya, Chatarina adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek].

Keputusan Chatarina Muliana menjadi Plt Rektor UNS Solo berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nadiem Makarim bernomor 2055/M/06/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Chatarina bakal merangkap jabatan sebagai Plt. Rektor UNS Solo sampai rektor definitif sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan rektor yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Saat ini proses pemilihan anggota MWA masih berjalan.

Latar belakang pendidikan Chatarina sendiri adalah seorang doktor di bidang hukum. Berdasarkan data Kemendikbudristek, dia pernah kuliah S1 Hukum di Universitas Brawijaya (1995), S1 Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1997), S2 Hukum di Universitas Padjadjaran (1997), dan S3 Hukum di Universitas Airlangga (2019).

Dia juga pernah berkarier di bidang hukum sebagai jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2005 sampai 2011. Lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan, Biro Hukum KPK (2011-2023) dan Kepala Biro Hukum KPK (2013-2015). Dia juga sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi pada 2015.

Dia kemudian hijrah ke bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi pada 2015 sampai 2020. Kemudian pada 2020 dia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan merangkap Plt. Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi. Kini dia juga merangkap Plt. Rektor UNS Solo.