akulaku terbaru

Sarjana Shenwu

Peternak Demo, Protes Harga Ayam 'Kemurahan'******

Peternak unggas UMKM mandiri mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka. Sebab, harga ayamhidup di tingkat peternak terlalu murah, yakni Rp18 ribu-Rp19 ribu per kilogram (kg).

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan padahal harga ayam hidup sesuai acuan pemerintah (HAP) menurut aturan Badan Pangan Nasional (BPN) ialah Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.

"Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi," terang Alvino saat unjuk rasa di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (13/12).

Menurut aturan tersebut pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai pelaku usaha peternak mandiri dan koperasi. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai industri. Namun, kenyataannya, peternak mandiri saat ini hanya memegang peranan 20 persen.

Oleh karena itu, peternak meminta Kementerian Koordinator Perekonomian mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemenko Perekonomian juga diminta membuat draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras.

Mereka juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terkait dugaan kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan.

"Kalau memang tidak ada kartelisasi atau monopoli, kenapa industri semakin untung sedangkan peternak rakyat semakin buntung?" kata Alvian.

Peternak juga mengeluhkan harga pakan yang naik 20 persen dari Rp7.500 ke Rp9.000 per kg.

"Dulu harga pakan naik dengan alasan jagung. Jagung naik, harga pakan naik. Begitu harga jagung turun sejak beberapa bulan lalu, harga pakan sampai sekarang belum turun juga," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Ukraina Butuh Bantuan Rp15,6 T Buat Pulihkan Listrik hingga Pemanas******

Ukraina memerlukan bantuan cepat senilai US miliar atau berkisar Rp15,6 triliun (kurs Rp15.600 per dolar AS) untuk memulihkan kembali jaringan listrik dan sistem pemanas terpusat yang rusak akibat perang dengan Rusia.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengungkapkan serangan udara Rusia selama beberapa pekan terakhir merusak separuh fasilitas infrastruktur utama negara itu.

Ia memperkirakan untuk membangun kembali infrastruktur yang luluh lantak itu perlu tiga tahap.

Dalam pidatonya kepada OECD, Shmyhal mengutip Bank Dunia yang mengatakan Ukraina membutuhkan US9 miliar untuk melanjutkan pemulihan fasilitas pada Juni lalu.

Namun, ia memprediksi bantuan mendesak yang diperlukan untuk sektor listrik mencapai US0 juta. Sementara, proyeksi bantuan mendesak untuk sektor pemanas terpusat mencapai lebih dari US0 juta.

Rusia terus meluncurkan serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina dan infrastruktur lainnya setiap pekan sejak Oktober.

Pakar energi bekerja untuk memulihkan jaringan di kota Laut Hitam Odesa setelah serangan di dua fasilitas pada akhir pekan lalu. Serangan itu menyebabkan 1,5 juta pelanggan tanpa listrik dan membuat pelabuhan tidak berfungsi untuk sementara.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Menhub Akan Batasi Penumpang KA dan Pesawat Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan pembatasan perjalanan udara dan kereta api menjelang libur Nataldan Tahun Baru2023 (Nataru).

Pembatasan ini serupa dengan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini. Meski demikian, menurutnya, tidak akan ada pembatasan dalam perjalanan darat.

"Kecenderungannya seperti pada saat lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan pada (perjalanan) darat. Tetapi akan tetap memberikan pembatasan kepada kereta api dan udara," kata Budi usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Dalam hal ini, wilayah prioritas yang diawasi adalah jalan tol. Sebab, Kemenhub memprediksi 58 persen pelaku mudik jalur darat akan menggunakan jalan tol.

Selain jalan tol, Budi menyebutkan 41,3 persen akan menggunakan jalan arteri. Jalur yang paling banyak dilalui adalah lintas utara Jawa Pantura sebanyak 12,8 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 11,92 persen.

"Prioritas wilayah seperti yang lalu, sekarang ini yang menjadi favorit (adalah) jalan tol, lebih dari 58 persen. Pantura tetap menjadi favorit, kita akan melakukan koordinasi perbaikan sarana prasarana," ucapnya.

Nantinya, peraturan terkait pembatasan dan syarat-syarat terkait perjalanan akan disampaikan lewat surat edaran yang dijanjikan Budi keluar dalam 1-2 hari ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Truk dan Angkutan Barang Dilarang Melintas Selama Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang trukdan angkutan barang lain untuk melintasi jalan toldan non-tol selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru, Rabu (14/12).

Hendro menjelaskan keputusan ini sudah ditandatangani dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Korlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

Aturan pembatasan tersebut juga berlaku untuk pengangkut bahan galian, seperti tanah, pasir, dan batu, pengangkut bahan tambang, serta pengangkut bahan bangunan, seperti besi, semen, dan kayu.

Pembatasan bakal dilakukan saat puncak arus mudik dan balik selama masa libur Nataru, dimulai sejak 22 Desember 2022 dan berakhir pada 2 Januari 2023. Namun, pembatasan tidak dilakukan setiap hari.

Hendro menjelaskan puncak arus mudik Natal diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember, sedangkan puncak arus balik pada 25 dan 26 Desember.

Sementara itu, perkiraan puncak arus mudik pada tahun baru diperkirakan pada 30 dan 31 Desember serta arus balik terjadi pada 1 dan 2 Januari 2023.

"Untuk truk Over Dimension/Overloading (ODOL) ya tetap gak boleh (melintas). Angkutan ini saja gak boleh, apalagi ODOL. ODOL termasuk di dalamnya," imbuh Hendro.

"Jadi, kalau ada yang melanggar dengan aturan pembatasan angkutan barang saat Nataru, dilakukan penindakan dan parkir pada tempat-tempat tertentu, tidak bisa berjalan. Nanti akan dikeluarkan setelah waktunya memperbolehkan kendaraan itu jalan kembali," tegasnya.

Berikut daftar lengkap jadwal pembatasan jalan tol dan non-tol untuk angkutan barang:

Pembatasan Jalan Tol

1. Tahap Pertama Libur Natal 2022
Arus Mudik:
Kamis (22/12) pukul 12.00 sampai Sabtu (24/12) pukul 24.00 waktu setempat.
Arus Balik:
Minggu (25/12) pukul 12.00 sampai Senin (26/12) pukul 08.00 waktu setempat.

2. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2023
Arus Mudik:
Jumat (30/12) pukul 00.00 sampai Sabtu (31/12) pukul 12.00 waktu setempat.
Arus Balik:
Minggu (1/1/) pukul 12.00 sampai Senin (2/1) pukul 08.00 waktu setempat.

Pembatasan Jalan Non-Tol

1. Tahap Pertama Libur Natal Tahun 2022
Arus Mudik:
Kamis (22/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Jumat (23/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Sabtu (24/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Arus Balik:
Minggu (25/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Senin (26/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

2. Tahap Kedua Libur Tahun Baru 2023
Arus Mudik:
Jumat (30/12) pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
Sabtu (31/12) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Arus Balik:
Minggu (1/1) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Senin (2/1) pukul 05.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Tak Indahkan Pasal Zina, Wisatawan Asing Berbondong******

Wisatawan asing tetap datang berbondong-bondong ke Balidi tengah pasal zina UU KUHP yang viral diperbincangkan belakangan ini.

Hal ini sekaligus menjawab kabar hoaks yang menyebut bahwa wisatawan asing 'takut' ancaman pidana bila pasangan tinggal bersama dengan status belum menikah seperti tertuang dalam KUHP terbaru.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan sejauh ini turis masih ramai mendatangi Bali. Tercatat, kunjungan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali malah meningkat dari 8.000 penumpang per hari pada Mei 2022 menjadi 26 ribu per hari saat ini.

Faik pun menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait pembatalan turis yang akan datang ke Indonesia.

"Nggak ada. Belum ada. Meningkat, malah (kunjungan) meningkat," terang dia.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun. Ia bahkan meminta agar turis mancanegara tak takut dengan ancaman hukuman dalam KUHP yang baru disahkan.

"Iya jangan salah tafsir. Jangan khawatir datang ke Bali. Karena memang sekarang ini, seperti biasa wisatawan yang datang, seperti sekarang ini tidak perlu harus takut," ungkap Tjok Bagus saat dihubungi, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan bahwa pasal pidana mengenai pasangan belum menikah tinggal bersama hanya bisa diterapkan jika ada yang melaporkan.

Adapun, pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri resmi.

KUHP terbaru, kata Tjok Bagus, juga baru berlaku tiga tahun mendatang atau 2025. Oleh karena itu, dia berharap turis asing tidak cemas untuk datang ke Bali.

Tjok Bagus juga menyebut para pelaku pariwisata akan memperlakukan turis seperti sekarang ini. Tidak ada perlakuan berbeda meski KUHP yang baru sudah disahkan.

"Teman-teman di pariwisata dan hotel komitmen, sekarang tidak ada perlakuan apa pun terhadap wisatawan, iya seperti sekarang ini saja. Kita memperlakukan wisatawan iya seperti sekarang ini," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia khawatir warga negaranya yang berwisata ke Bali terkena hukuman pidana imbas KUHP yang baru.

Saat ini, Australia meminta penjelasan dari otoritas Indonesia mengenai penerapan KUHP secara lebih rinci. Australia tak mau warga negaranya menanggung risiko.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]