rezeki123

Kronik Penulis Lucu

Wakil Perusahaan AS Temui Jokowi Bahas Investasi, Exxon hingga Boeing******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.

Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.

"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).

Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam. 

"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.

Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.

US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.

"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.

"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.

Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

KRL Bandara Soetta Tambah Jadi 56 Perjalanan Mulai 1 Juni 2023******

KAI Commuter akan mengoperasikan 56 perjalanan KRL Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) relasi Stasiun Manggarai - Stasiun Basoetta PP mulai 1 Juni 2023 mendatang. Jumlah tersebut lebih banyak 16 perjalanan jika dibanding dari perjalanan sebelumnya.

Dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023 terbaru itu, terdapat 28 perjalanan dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Basoetta mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB dan 28 perjalanan dari Stasiun Basoetta ke Stasiun Manggarai mulai 06.15 WIB hingga 22.45 WIB.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengungkapkan, selain penambah perjalanan, KAI Commuter dan KAI Daop 1 Jakarta bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub juga telah melakukan pengembangan Stasiun Manggarai untuk pelayanan operasional perjalanan kereta api dan peningkatan keandalan Prasarana pada lintas Tangerang - Batu Ceper.

Penambahan kecepatan ini juga berbanding lurus dengan waktu tempuh perjalanan KRL Basoetta dari Stasiun Manggarai - Stasiun Basoetta atau sebaliknya menjadi 52 menit atau lebih cepat 4 menit dari waktu tempuh sebelumnya. Pada pelayanan perjalanan Commuter Line Basoetta nantinya juga memilikiheadwayatau waktu tunggu antar perjalanan selama 30 menit.

Dalam pemberlakuan Gapeka 2023 ini, perseroan juga meningkatkan konektivitas intermoda antara pelayanan Commuter Line Jabodetabek dengan Commuter Line Basoetta di stasiun-stasiun pemberangkatan dan kedatangan.

Salah satunya di Stasiun Manggrai yang juga merupakan stasiun transit, pengguna pengguna KRL Basoetta bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan KRL Jabodetabek untuk menuju wilayah-wilayah sekitar Jakarta, Bogor dan Bekasi.

Pengguna KRL Basoetta juga bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan KRL Jabodetabek di Stasiun Batu Ceper, Stasiun Duri atau Stasiun BNI City.

"Dengan penambahan jadwal perjalanan Commuter Line Basoetta ini diharapkan bisa menjadi alternatif pilihan lain bagi masyarakat di sekitar wilayah Tangerang untuk melakukan mobilisasi ke wilayah-wilayah pusat perkantoran di sekitar Sudirman dan Manggarai atau pun sebaliknya," ujarnya.

Pengguna bisa melakukan pemesanan tiket KRL Basoetta mulai 7 hari sebelum jadwal keberangkatan menggunakan aplikasi KAI Access atau langsung melakukan tappingmenggunakan Kartu Multi Tip (KMT) atau kartu uang elektronik bank di pintu elektronik stasiun serta pembelian langsung melalui vending machineyang tersedia.

Sepanjang Mei 2023, KAI Commuter mencatat volume pengguna KRL Basoetta pada hari kerja rata-rata sebanyak 5.363 orang per hari, sedangkan pada hari libur dan akhir pekan sebanyak 4.896 orang per hari. Dengan penambahan perjalanan ini, perusahaan menargetkan jumlah pengguna KRL Basoetta per hari sebanyak 6.500 orang.

Lebih lanjut, perusahaan mengimbau dengan pemberlakuan Gapeka 2023 ini para pengguna Commuter Line Basoetta dapat menyesuaikan kembali waktu perjalanannya sesuai dengan jadwal yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Impor Buah Segar Melonjak******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat imporbuah segar melonjak, terutama; leci, kiwi dan anggur pada Mei 2023. Lonjakan ini sebelumnya memang sempat dikeluhkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Terkait impor buah pada Mei 2023 dibandingkan bulan sebelumnya memang ada peningkatan, utamanya yang segar," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh.Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian ada buah itu kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

Sebelumnya, Mendag mendadak mencak-mencak dan mengatakan Indonesia saat ini sudah ketagihan impor, salah satunya buah-buahan. Pasalnya, pada saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2004 silam, saat itu impor buah hanya sebanyak 50 ribu ton, berbeda dengan saat ini yang sudah mencapai 1 juta ton.

"Saya dulu jadi anggota DPR tahun 2004, kita itu impor buah cuma 50 ribu ton, sekarang mau 1 juta ton, mau diterusin?," ungkap Zulhas dikutip dariCNBCIndonesia,Jumat (9/6).

Terkait ini, Zulhas mengaku sudah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kinerja impor bisa ditata kembali agar tak lagi ketergantungan.

"Jangan tergantung impor semua, kalau tergantung impor semua terus gimana kita? Katanya kita mau berdaulat, mau jadi negara maju 2045. Kalau cuman buah lengkeng keriput kering, jeruk kering yang sudah keriput itu, terus apel yang sudah dilapisi lilin saja kita mesti lomba-lomba mengimpor ngapain?," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]