paito 6d sdy harian

Pedang dan Sihir

Babak Baru di Vietnam: Gojek Tunjuk Sumit Rathor Jadi General Manager******

Memasuki 2023, Gojek, platform on-demandterdepan di Asia tenggara, memulai babak baru bagi bisnisnya di Vietnam. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sumit Rathor sebagai General Manager Gojek Vietnam.

Sumit menggantikan peran Duc Phung, co-founderdan General Manager Gojek Vietnam sejak 2020, yang memutuskan mencari tantangan baru di luar organisasi.

Menurut Direktur Grup GoTo dan Head of Food and Indonesia Sales & Ops Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, pertumbuhan Gojek di Vietnam tidak hanya fokus dari sisi bisnis semata, tetapi juga melanjutkan terciptanya dampak sosial yang positif untuk pelanggan dan mitra.

Dia hadir dengan membawa pengetahuan luas dan keahlian dalam memaksimalkan sumber daya manusia di lingkungan teknologi agar dapat meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Menurut Catherine, pengalaman Sumit yang beragam, didukung oleh rekam jejak dalam mengelola pasar global dan regional, serta kegigihan dalam menciptakan dampak positif bagi pelanggan dan mitra, menjadikan Sumit sebagai kandidat yang ideal untuk mengarahkan Gojek Vietnam ke fase selanjutnya.

"Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Sumit, tim Gojek di Vietnam akan terus mencapai level baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih dalam di pasar," tegasnya.

Terkait dengan tugas barunya tersebut, Sumit menilai Vietnam adalah pasar yang penting dan dinamis bagi Gojek. Dengan karakter yang gesit, dikombinasikan dengan pemahamanhyperlocalyang mendalam, akan menempatkan perusahaan di posisi yang tepat guna memanfaatkan potensi ini.

"Saya senang mendapat kesempatan untuk memimpin perjalanan Gojek Vietnam selanjutnya. Bersama-sama kami akan membangun bisnis yang lebih kuat dan melanjutkan upaya kami untuk memberikan dampak positif bagi semua orang yang mengandalkan layanan kami," ujarnya.

Selama menjalankan tanggung jawab dalam mengelola beberapa wilayah Indonesia, Sumit berperan penting dalam memperkuat pangsa pasar Gojek. Selain itu, dirinya juga telah terbukti memastikan ketahanan dan pemulihan bisnis selama pandemi Covid-19.

Dia membangun tim yang kuat, serta menstandardisasi dan memperkuat proses terintegrasi di wilayah tersebut. Sebelum bergabung dengan Gojek, Sumit memegang berbagai posisi kepemimpinan senior di industri manufaktur global, dan mendorong pertumbuhan luar biasa di berbagai wilayah geografis.

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

Ratu Pingwang

Menaker Sebut 2,8 Juta Pengangguran Indonesia 'Pasrah'******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menyampaikan 2,8 juta pengangguranIndonesia hopeless of job alias pasrah atau menyerah dalam mencari pekerjaan.

Ida mengatakan hingga saat ini total pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang. Dari total tersebut sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen pasrah dalam mencari kerja.

Tercatat, dari 2,8 juta tersebut, 76,9 persen berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah.

"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," katanya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) di Bogor bahwa, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/1).

Tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Ketiga, nilai budaya kerja baru.

"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment," ungkap Ida.

Keempat, risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara supply and demand akibat adanya digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel.

Ia menambahkan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja adalah dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.

Sementara itu, data BPS mencatatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen. Catatan ini turun 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 sebesar 6,49 persen.

Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang pengangguran.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Sementara, jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

Wanita Pedang Cang Lei

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Pisah dari Malaysia, RI Akan Luncurkan Harga Acuan Sawit Sendiri Juni******

Kementerian Perdagangan ingin membuat harga acuan minyak sawitIndonesia sendiri. Hal itu akan mereka wujudkan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga acuan itu bisa mulai diterapkan Juni mendatang. Dengan acuan sendiri itu, ia berharap Indonesia tidak lagi merujuk harga CPO pada bursa Malaysia lagi.

Ia menambahkan kepemilikan harga acuan CPO sendiri selalu disinggung Jokowi dalam sidang kabinet. Hal itu karena harga acuan CPO Indonesia sampai dengan saat ini masih bergantung pada Malaysia.

"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Bantu UMKM Jualan di Arab, Kemendag Ingin Buka Supermarket di Mekkah******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanakan terbang ke Arab Saudiuntuk melakukan misi dagangpada Jumat (20/1) besok.

Hal tersebut dilakukan sebagai titah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membuka pasar baru untuk tujuan ekspor Indonesia. Adapun sebelumnya Zulkifli juga telah melakukan misi dagang ke India.

"Besok pagi saya akan ke Timur Tengah melanjutkan misi bisnis yang pada waktu itu juga kita lakukan ke India. Nah besok saya akan pertemuan pada Senin (23/1) dengan Kementerian Perdagangan Arab Saudi," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Menurut Zulkifli, walaupun pemerintah dekat dengan Arab Saudi, tapi perdagangan RI dengan dengan negara itu masih kalah dibanding Vietnam dan Thailand. Ia mengatakan Indonesia masih dilihat sebelah mata.

Padahal, sudah terbukti banyak warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi dan berbelanja di sana.

"Oleh karena itu saya berkali-kali mencoba komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar hubungan dagang ini bisa kita tingkatkan. Kita coba dengan perjanjian-perjanjian tapi belum berhasil. Oleh karena itu kita akan coba terus terutama di sektor perdagangan," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan setelah dari Arab Saudi, dirinya sudah menyusun perjalanan misi dagang ke Mesir dan Pakistan. Selanjutnya, ia juga berencana terbang ke Nigeria dan Maroko.

"Kalau kita ingin menjadi negara maju di 2045 memang harus menguasai belahan dunia yang saya sebutkan tadi, yang hari ini pasar itu dikuasai oleh Tiongkok, Vietnam, dan India. Kalau kita tidak masuk sekarang, kita akan terlambat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Akhir tahun lalu, Jokowi telah memerintahkan Zulkifli melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

Zulkifli menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Menurutnya, ini adalah langkah antisipasi di saat target pasar tradisional Indonesia di Barat melemah. Zulkifli menegaskan, Kemendag bakal mengembangkan potensi pasar non-tradisional dengan membuat 'jalan tol' agar tidak ada hambatan.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.