judi

betmpo 648Jutaan kata 998835Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi》

Bupati Bantul: Keharmonisan antarumat beragama harus terus dijaga******

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY harus terus dijaga guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

"Pemerintah sangat berkepentingan dan kita semua warga DIY juga sangat berkepentingan bahwa keharmonisan antarumat beragama harus kita jaga," kata Abdul Halim di sela menghadiri Upacara Melasti pada rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi 2024 di Pantai Parangkusumo, Bantul, Minggu.

Menurut dia, toleransi dan saling tolong-menolong antarumat beragama harus menjadi kebudayaan bersama. Hal itu sesuai cita-cita dan visi Pemkab Bantul yaitu terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

Baca juga: Pemkab siapkan roadmap pengembangan Bantul Bumi Mataram

"Harmonis artinya guyub rukun tidak ada konflik, saling tolong-menolong, gotong royong, saling toleransi itulah kehidupan harmonis yang kita cita-citakan. Dan sampai hari ini, mudah-mudahan seterusnya Kabupaten Bantul dan DIY ini masyarakatnya harmonis," ujar dia.

Bupati mengatakan bahwa masyarakat Bantul dan DIY adalah masyarakat yang menghargai perbedaan, karena disadari bersama bahwa kebhinnekaan adalah sunnah Tuhan, atau kebhinnekaan adalah takdir Tuhan yang siapapun tidak bisa menolaknya.

"Kita sebagai umat manusia, kita sebagai makhluk-Nya hanya bisa menerima takdir Tuhan ini dengan menyikapinya sebaik-baiknya, dengan selalu menjaga keharmonisan. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan kita ini senantiasa bisa guyub, rukun, harmonis, dan damai," katanya.

Baca juga: Bantul kolaborasi antarwilayah tata kawasan Sumbu Filosofi 

Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan, untuk mencapai kehidupan yang harmonis itu tentu menjadi tanggung jawab semuanya, seluruh umat beragama di Kabupaten Bantul dan DIY, karena semua yakin, bahwa semua agama selalu mengajarkan kehidupan yang harmonis dan pentingnya kerukunan.

"Kita sama-sama makhluk Tuhan yang harus menjaga keselarasan alam ini. Kami mengucapkan selamat kepada umat Hindu atas peran serta dan partisipasinya secara aktif di dalam pembangunan Bantul dan DIY, dan semoga senantiasa bisa kita tingkatkan kerukunan dan keharmonisan demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita bersama-sama," katanya.

Upacara Melasti di Pantai Parangkusumo Bantul tersebut diikuti ribuan umat Hindu dari Bantul dan DIY, serta dari wilayah di Jawa Tengah.

Baca juga: Bantul kembangkan kebudayaan melalui program dari kelurahan budaya

Upacara Melasti merupakan salah satu rangkaian perayaan Nyepi dengan tujuan membersihkan segala kotoran badan dan pikiran (bhuana alit), serta upacara (bhuana agung) melalui prosesi ritual keagamaan akibat perputaran karma selama satu tahun dan berbagai perbuatan buruk atau negatif terhadap alam dan manusia.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：angka taysen lengkap、link slot terbaru gacor、cara bayar tokopedia kredivo

Terkait：angka 2d bergambar、rtp、erek erek panen padi、bos88 slot、nama slot 138、pas slot、nexus engine slot gacor、slot hoki 77、putri 777 slot、slot terlengkap dan terpercaya

---

---

bab terbaru：nomor slot login（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08