pusat betting 365

cmd77 452Jutaan kata 9577Orang-orang telah membaca serialisasi

《pusat betting 365》

SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Masmudi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo mengalirkan uang sebesar Rp40,1 juta hasil pemerasan di Kementerian Pertanian ke Sekretariat Jenderal Partai NasDem.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023.
"Atas pengumpulan uang secara paksa tersebut, antara lain dipergunakan terdakwa untuk Partai NasDem dengan total Rp40,1 juta," kata Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar

Masmudi merinci aliran dana kepada Partai NasDem tersebut diberikan SYL sebesar Rp8,3 juta pada tahun 2020, kemudian Rp23 juta pada 2021, dan Rp8,82 juta pada 2022.

Selain untuk Partai NasDem, jaksa menyebutkan dana yang diperoleh SYL dari pungutan uang secara paksa digunakan untuk keperluan istrinya sebesar Rp938,94 juta, keperluan keluarga Rp992,29 juta, keperluan pribadi Rp3,33 miliar, kado undangan Rp381,61 juta, serta keperluan lain-lain sebesar Rp16,68 miliar.

Kemudian uang tersebut juga digunakan SYL untuk menyewa pesawat senilai Rp3,03 miliar, bantuan bencana alam atau sembako sebesar Rp3,52 miliar, keperluan ke luar negeri Rp6,92 miliar, umrah Rp1,87 miliar, serta kurban Rp1,65 miliar.

Baca juga: KPK buka peluang panggil keluarga SYL untuk penyidikan TPPU

Jaksa Masmudi menuturkan SYL melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023.

Untuk itu, ketiga orang itu didakwa secara bersama-sama telah melakukan pemerasan serta gratifikasi senilai Rp44,5 miliar.

Jaksa menegaskan perbuatan ketiga terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto (jo.) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) junctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga: KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan
Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda Thita Syahrul

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat soal jabat tangan AHY******

Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara Jakarta, Senin, tidak terlepas dari peran besar Presiden RI Joko Widodo.

"Di sini Pak Jokowi menjadi representasi, ya, yang seperti beliau sampaikan beliau menjadi jembatan buat semua politisi yang berbeda. Akan tetapi, sebenarnya beliau yang mendesain itu," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Cecep menjelaskan bahwa Jokowi juga berperan kuat dalam menyatukan AHY dan Moeldoko yang sebelumnya keduanya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

"Ketika Demokrat masuk ke dalam kabinet, akhirnya diakomodasi ke kabinet oleh Jokowi, itu 'kan hak prerogatif presiden. Mau enggak mau Moeldoko, meskipun pernah berkonflik dengan AHY, akhirnya menerima AHY juga. Jadi, peran Jokowi ini kuat untuk menyatukan dua pihak yang pernah berseteru," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko dan AHY berjabat tangan di Istana sita perhatian wartawan
Baca juga: NasDem: Putusan MA tolak PK Moeldoko jadi kado istimewa AHY

Sementara itu, Moeldoko mengatakan bahwa pertemuan dan jabat tangan antara dirinya dan AHY adalah hal yang biasa terhadap sesama rekan kabinet.

Moeldoko menekankan bahwa sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.

"Kerja tetap tidak terganggu. Tidak ada alasan apa pun, kami berbicara efektivitas pemerintah," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin.

Moeldoko juga mengatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait dengan aduan masyarakat soal pertanahan.

Pada kesempatan terpisah, AHY mengatakan bahwa dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju, termasuk Moeldoko.

AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi antara dirinya selaku menteri baru dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Ia menyatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP pada masa-masa mendatang. Selain itu, dia menekankan ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan.

"Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu, berarti enggak maju-maju dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga," ujarnya.

Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：zetslot、indo369、dewa96 gacor

Terkait：rtp bento4d、denda shopee pinjam per hari、mamen4d、idola77、situs slot qatar、demo slot 77、google gimana caranya dapat duit tanpa kerja、horse slot88、polaslot gacor、sarana365

---

---

bab terbaru：bayar kredivo lewat shopee（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28