petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kredit online bunga rendah

cicilan paylater 27Jutaan kata 381544Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit online bunga rendah》

KAI ubah pola operasi 12 KA antisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh******

KAI ubah pola operasi 12 KA antisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh
Penumpang menunggu kedatangan kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nz
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian pola operasi pada 12 perjalanan kereta api (KA) jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Kamis untuk mengantisipasi dampak unjuk rasa Partai Buruh.

“Khusus pada Kamis, keberangkatan KA antara pukul 08.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang,” kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu (28/2) malam.

Menurutnya, dalam pola operasi normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

Namun, untuk mengantisipasi keterlambatan calon penumpang karena adanya kepadatan lalu lintas akibat aksi unjuk rasa, penyesuaian tersebut pun diterapkan, katanya.

Partai Buruh melalui akun resminya pada media sosial X mencuit pada Rabu (28/2) sore bahwa mereka akan menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis guna menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Cipta Kerja, dan menegakkan pemilu bersih.

Demonstrasi  itu akan diikuti oleh ribuan warga dari beragam kalangan di masyarakat, khususnya pekerja dan petani.

Ixfan menegaskan bahwa waktu keberangkatan 12 kereta api dari Stasiun Gambir tersebut tidak mengalami perubahan. Hanya saja, para penumpang diberikan opsi stasiun keberangkatan alternatif, yakni Stasiun Jatinegara, jika tidak memungkinkan bagi mereka untuk naik dari Stasiun Gambir.



“Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api dan layanan KAI dapat menghubungi Contact Center 121 dan social mediaKAI 121,” ujarnya.

Dua belas kereta api jarak jauh yang mengalami penyesuaian pola operasi tersebut adalah:

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasarturi, berangkat 08.20 WIB

2. Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB

3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB WIB

4. Argo Parahyangan KA 44 Gambir – Bandung, berangkat 09.30 WIB WIB

5. Sembrani KA 62A Gambir – Surabaya Pasarturi, berangkat 09.50 WIB

6. Argo Cheribon KA 22A Gambir-Cirebon, berangkat 10.10 WIB

7. Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB

8. Argo Parahyangan KA 50 Gambir – Bandung, berangkat 13.10 WIB

9. Argo Parahyangan Plb. 40A Gambir – Bandung, berangkat 14.12 WIB

10. Argo Merbabu KA 20F Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB

11. Brawijaya KA 58 Gambir – Malang, berangkat 15.40 WIB

12. Bima KA 60 Gambir – Surabaya Gubeng, berangkat 17.00 WIB

Baca juga: KAI Daop 8 buka pemesanan tiket KA arus balik lebaran pada 27 Februari
Baca juga: KAI Palembang catat 11.169 tiket Lebaran telah terjual

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia dukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dalam KTT GNB******

Indonesia dukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dalam KTT GNB
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok yang berlangsung di Uganda, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI/aa.
Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok (GNB).

Ketika menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam konferensi yang berlangsung di Kampala, Uganda, pada Sabtu, Wamenlu Pahala menggarisbawahi semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung menegaskan pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.

“Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang", kata Pahala seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.

Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Saat ini, terdapat lima anggota GNB yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.

Selain di pertemuan utama KTT GNB, Wamenlu Pahala juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina.

Pahala menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Selanjutnya, Indonesia mendorong GNB untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan.

“Kita harus menjamin hak negara berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas nasionalnya, misalnya melalui hilirisasi industri", papar Wamenlu.

Wamenlu Pahala menekankan bahwa GNB adalah kekuatan politik yang sangat besar.

“Anggota GNB saat ini 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen penduduk dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua", ujar dia.

Selain menyampaikan pernyataan nasional Indonesia, di sela-sela KTT tersebut Wamenlu Pahala juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara lainnya, yaitu dengan Menteri Negara Uganda, Menlu Bangladesh, Menlu Belarus, Menlu Nikaragua, Deputi Menlu Malaysia, Deputi Menlu Venezuela, serta Sekjen UNCTAD.

KTT ke-19 GNB dilaksanakan di bawah Keketuaan Uganda dengan tema “Deepening Cooperation for Shared Global Affluence".

KTT GNB di Uganda dihadiri 121 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional pengamat. Pertemuan menyepakati empat dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.

Baca juga: Anggota Gerakan Non-Blok wajib dukung Palestina jadi anggota penuh PBB
Baca juga: RI ajak Gerakan Non-Blok bersatu demi kepentingan negara berkembang

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:heroslot77

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
safir777
erek2 2d bergambar
mojok34
rtp gas138
cara kredit dengan kredivo
slotbola88 demo
pinjol bayar cicilan bulanan
link daftar slot gacor
slot online gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 rtp cuan368
Bab 2 link gacor slot 2023
Bab 3 hari slot gacor
Bab 4 situs tergacor
Bab 5 slot win 5000
Bab 6 78 togel
Bab 7 barcatoto
Bab 8 slotmania89
Bab 9 jam jam gacor slot
Bab 10 ug234
Bab 11 duit pinjaman online
Bab 12 xyz388
Bab 13 judi slot terbaru
Bab 14 akun demo slot pragmatic
Bab 15 pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit 2022
Bab 16 389sport
Bab 17 zetslot
Bab 18 bonus harian
Bab 19 checkout shopee dapat uang
Bab 20 slotgacor hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2735bab
kotaBacaan TerkaitMore+

mitos horor

erek erek makan bersama
KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

h2slot
Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

spektrum kebobrokan

buku erek erek tafsir mimpi
Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu
Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E diundur ke 2025 atau tahun depan karena masih berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Diundur tahun depan, jadi tahun ini kita tidak ikut karena pemilu," kata Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya yang telah diputuskan sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kita mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujarnya.

Ivan menambahkan, pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

"Nanti itu ada pengumuman khusus kalau sudah yakin," tambahnya.

Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024.

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menegaskan balap mobil listrik internasional, Formula E 2024 semestinya tetap diselenggarakan di Jakarta karena sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Karena itu, dia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Anak usaha Jakpro targetkan bangun SJUT sepanjang 84,5 km hingga 2025
Baca juga: Jakpro tetap jadi penyelenggara Formula E pada 2023
​​​​​

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Sistem memasak Shaolin

mw88toto
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

surgapaly
KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikan-nya dengan menetapkan Tersangka baru yaitu dua orang ASN
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang aparatur sipil negara (ASN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Benar, KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikan-nya dengan menetapkan tersangka baru yaitu dua orang ASN," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Namun, Ali menuturkan penetapan tersangka tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah keberatan dituntut 8 tahun

"Menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan terpidana Dion Renato Sugiarto dan kawan-kawan," ujarnya.

Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK periksa tiga PPK DJKA Kemenhub soal aliran uang

Baca juga: Alexander Marwata sebut ada upaya intervensi dalam kasus DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

cara mengajukan shopee pinjam
Pemkab Pasaman Barat pastikan stok beras tersedia jelang Ramadhan
Pemkab Pasaman Barat saat mengadakan gelar pangan murah beras jelang Ramadhan. Pemkab setempat pastikan stok beras di daerah itu mencukupi saat ini. ANTARA/Altas Maulana
Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton
Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyatakan stok pangan beras tersedia menjelang Ramadhan 1445 Hijriah. "Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Ekadiana Oktavia di Simpang Empat, Senin. Selain itu, katanya bantuan pangan ke Pasaman Barat juga ada sebanyak 321 ton per bulan. Serta cadangan pangan Pemkab Pasaman Barat sekitar 46 ton di Bulog. Menurut dia, stok beras pangan pemerintah dapat digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kekeringan, gagal panen, kebakaran, atau kenaikan harga yang signifikan. "Jika terjadi kejadian seperti itu, kita dapat meminta bantuan dari Bulog untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat. Stok ini masih tersedia hingga saat ini," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa selain untuk keperluan darurat, pemerintah daerah juga mengadakan program pangan murah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang wajar. Pemerintah juga secara rutin memantau harga pangan lainnya di semua pasar yang ada di 11 kecamatan untuk memastikan stabilitas harga. "Jika harga pangan melonjak, kami akan menggelar program pangan murah untuk membantu masyarakat sehingga pedagang tidak dapat seenaknya menaikkan harga," katanya. Pihaknya juga telah melakukan gelar pangan murah di sejumlah nagari atau desa dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pihaknya menyediakan beras sebanyak 3 ton atau 600 karung kemasan 5 kilogram per nagari dengan harga Rp57.500 per karung atau Rp11.500 per kilogram. Ia berharap dengan tersedianya beras SPHP ini dapat meringankan beban masyarakat Pasaman Barat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama beras. Baca juga: Pemkab Pasaman Barat catat stok beras mencukupi di awal tahun

Baca juga: Pemkab Pasaman Barat sebut ketersediaan beras capai 1.842 ton

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024