situs gacor hari ini 2023

Sistem monster kekerasan paling kuat

vip 99 slot

SAR Semarang evakuasi warga AS penumpang kapal pesiar yang kena stroke******

Saat kapal sudah berlayar sekitar 64 km dari Pelabuhan Semarang, ada laporan tentang penumpang yang membutuhkan evakuasi

Semarang (ANTARA) - Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang warganegara Amerika Serikat (AS), penumpang kapal pesiar Viking Cruise yang mengalami serangan stroke saat berada di perairan Laut Jawa, di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono dalam siaran pers di Semarang, Minggu, mengatakan Viking Cruise sempat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Menurut dia, Viking Cruise kemudian kembali berlayar dari Pelabuhan Semarang menuju Ho Chi Minh, Vietnam, pada Sabtu (2/3) malam.

"Saat kapal sudah berlayar sekitar 64 km dari Pelabuhan Semarang, ada laporan tentang penumpang yang membutuhkan evakuasi," katanya.

Baca juga: Tim SAR evakuasi jenazah korban bunuh diri di dalam sumur di Jepara

Kantor SAR Semarang, lanjut dia, mengirimkan tim dengan menggunakan KN Sadewa untuk melakukan evakuasi di tengah laut

"Viking Cruise sempat belayar kembali ke Semarang, kemudian dijemput oleh KN Sadewa untuk evakuasi," tambahnya.

Penumpang bernama Caldwell Besair Pearl kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Petugas kemudian membawa penumpang berusia 70 tahun tersebut ke rumah sakit di Kota Semarang setelah dievakuasi melalui pelabuhan pada Minggu dini hari.

Baca juga: Tim SAR evakuasi remaja tewas hanyut di sungai di Semarang
Baca juga: Anggota SAR di lima daerah peroleh pelatihan pertolongan air

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

pinjam uang perorangan

Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet******

Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi titik-titik rawan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

"Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang. Kami berharap masyarakat bisa mendukung pembangunan kedua bendungan ini, yang nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul di hilirnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Minggu.

Pembangunan dua bendungan tersebut, kata Basuki, dapat mengurangi risiko banjir di hilir Sungai Citarum.

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema kontrak tahun jamak dengan nilai kontrak untuk Bendungan Cibeet sebesar Rp5,5 triliun, dan Bendungan Cijurey sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut data Kementerian PUPR, untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya-PT Adhi Karya-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) yang meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.

Paket II dikerjakan oleh kontraktor PT PP-PT Marfri Jaya Abadi-PT Daya Mulia Turangga (KSO) yang meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses. Paket III dikerjakan PT Waskita Karya-PT Bumi Karsa-PT KPR (KSO) yang meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.

Bendungan Cibeet dibangun di Kecamatan Cariu dengan luas genangan sebesar 735,61 hektare (ha) yang mampu menampung volume efektif sebesar 22,53 juta meter kubik, volume tampung mati sebesar 28,75 juta meter kubik, dan volume tampung total sebesar 97,53 juta meter kubik.

Besarnya tampungan air kedua bendungan ini, menurut data Kementerian PUPR, diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi banjir di Sungai Citarum Hilir sebesar 66 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi baru seluas 1.000 hektare (ha) serta sawah 1.037 ha, menyuplai 5.000 ha lahan irigasi di Saluran Tarum dan menghasilkan air baku sebesar 3,77 meter kubik per detik dan PLTA sebesar 0,25 MW.

Selanjutnya pekerjaan pembangunan Bendungan Cijurey terbagi ke dalam 3 paket, meliputi Paket I oleh PT Brantas Abripraya-PT Minarta-PT Raya (KSO) mencakup bendungan utama, bangunan fasilitas pendukung, dan pekerjaan mekanikal elektrikal, Paket II oleh kontraktor PT Hutama Karya-PT Sacna (KSO) meliputi pekerjaan bendungan utama, jalan akses, dan bangunan pengendali sedimen, dan Paket III dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) meliputi bangunan pelimpah, jalan akses, hidro mekanikal elektrikal, dan fasilitas penunjang.

Bendungan Cijurey direncanakan untuk memiliki volume tampung efektif 9,76 juta meter kubik. Bendungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari ini diproyeksikan dapat mereduksi banjir dari hulu Sungai Cihoe sebesar 59,33 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi seluas 561 hektare. Selain itu, untuk menghasilkan air baku sebesar 0,71 m3/detik dan PLTA sebesar 2x0,5 MW.
Baca juga: PUPR targetkan konstruksi bendungan Cibeet dan Cijurey dimulai 2021
Baca juga: Menter PUPR: Proyek Bendungan Cibeet dan Cijurey rampung pada 2028
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pemurni Teknologi

erek 44

Pakaian MMA One Pride jadi buruan penggemar******

Jakarta (ANTARA) - Pakaian Mixed Martial Art (MMA) One Pride menjadi barang buruan para penggemar yang mengikuti One Pride Experience.

Setelah sukses digelar di One Pride 76, One Pride Experience kedua menyajikan sejumlah keseruan untuk para penggemar yang berlangsung di Jakarta International Velodrome Rawamangun Jakarta, Sabtu (2/3).
Salah satu yang menjadi tujuan utama para penggemar MMA yaitu booth merchandiseOne Pride MMA, yang banyak menjual beragam macam jenis pakaian, mulai dari kaus, jaket, hingga celana petarung. Salah satu penjaga booth merchandise One Pride MMA, Yana mengatakan bahwa booth merchandiseOne Pride mulai digelar sejak siang hari. Ia mengatakan bahwa para pecinta One Pride yang datang ke Velodrome tidak sekedar melihat jagoannya bertanding. Namun mereka juga berburu untuk membeli merchandise One Pride MMA yang dijual mulai dari Rp99 ribu. "Produk-produk di sini dijual mulai dari Rp99 ribu sampai Rp699 ribu, di sini banyak berbagai macam produk merchandise yang dijual. Mulai dari celana fighter, kaos, jaket, sport bra, topi dan masih banyak lainnya," kata Yana.

Baca juga: Windri Patilima tegaskan diri jadi raja kelas welter di One Pride MMA One Pride Experience merupakan rangkaian acara dari One Pride MMA 77 King Size New Champion. Selain menyediakan both merchandise, One Pride Experience menghadirkan kompetisi Tabox, kompetisi dance, seminar dengan komunitas, power challenge, hingga aneka kuliner dan games. Pergelaran One Pride MMA 77 menghasilkan dua raja di kelas welter dan kelas bantam. Petarung Mixed Martial Art (MMA) Windri Patilima menegaskan diri menjadi raja kelas welter di One Pride MMA 77 usai menumbangkan Sandi Pramana dalam satu ronde.

Sedangkan di pertarungan perebutan sabuk lainnya, petarung Mixed Martial Art (MMA) Gugun Gusman menjadi raja kelas bantam lima kali berturut-turut usai mengandaskan perlawanan Mario Satya.

Baca juga: Gugun Gusman jadi raja kelas bantam lima kali setelah kandaskan Mario

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

belanja bayar nanti

Bupati: Pameran JIFFINA perkuat Bantul sebagai kabupaten kreatif kriya******

Event internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Bantul adalah kabupaten kreatif kriya yang kuat di Indonesia.

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih mengatakan pameran bertajuk Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) yang digelar di Jogja Expo Center Banguntapan, 2-5 Maret 2024, dapat memperkuat daerah ini sebagai kabupaten kreatif kriya di Indonesia.

"Pemerintah Kabupaten Bantul sangat mendukung event internasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Bantul adalah kabupaten kreatif kriya yang kuat di Indonesia," kata Bupati Bantul dalam pernyataannya saat mengunjungi pameran JIFFINA, di Bantul, Minggu.

Dia mengatakan, terlebih Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah yang memiliki pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di DIY ini turut serta dalam pameran internasional yang digelar setiap beberapa tahun sekali tersebut.

"Pameran furniture dan craft tingkat internasional yang terselenggara pada 2 sampai 5 Maret 2024 diikuti banyak sekali pelaku craft dan mebel, tidak hanya dari Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi juga berbagai daerah di Indonesia," katanya lagi.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pameran JIFFINA tahun 2024 dengan mengusung tema "The Eco lifestyle Inspiring Forever" tersebut juga sekaligus bagian dari sirkuit pameran furniture negara negara ASEAN.

"Pemkab Bantul mendukung penuh kegiatan JIFFINA, karena sinergi yang dibangun antara pemerintah dengan pelaku ekonomi kreatif dalam ajang pameran dapat mendongkrak UMKM dan pergerakan roda perekonomian yang bersumber dari industri kreatif," katanya lagi.

Bupati juga mengatakan, agenda tahunan skala internasional ini juga ibarat lokomotif yang mampu mengerek perkembangan industri furniture dan craft di Indonesia, sehingga pemerintah bisa melanjutkan kegiatan yang strategis dalam kemajuan industri kreatif.

"Khususnya industri furniture dan craft. Apalagi, JIFFINA ini bisa dikatakan sebagai salah satu lokomotif dalam perkembangan mebel dan kerajinan di Indonesia," katanya pula.
Baca juga: Karnaval kriya Bantul tunjukkan kesiapan menuju Kota Kreatif Dunia
Baca juga: Bantul ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia sektor kriya

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

penyedia sistem

hokqbet88

P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan******

Sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.  

Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.  

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.  

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau per hari sekitar Rp2.830.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Baca juga: Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

gospin123 demo

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024