petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******
Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat
Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.
Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.
Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa.
Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.
Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.
Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.
Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).
Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.
"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.
Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
PLN: Sabang miliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW******
PLN siap memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh para investor yang mengembangkan usahanya di sektor pariwisata
Banda Aceh (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh menyatakan saat ini Kota Sabang memiliki cadangan listrik sebesar 2,5 MW yang siap mendukung untuk pengembangan daerah tersebut khususnya untuk pariwisata. “Alhamdulillah untuk ketersediaan energi sangat cukup sehingga para investor yang ingin membuka industri dalam wilayah kerja UP3 Banda Aceh khususnya di Sabang dan Aceh umumnya sangat cukup,” kata Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh Eka Rahma Daniati di Banda Aceh, Senin. Ia menjelaskan PLN berkomitmen untuk mendukung pengembangan Kota Sabang dengan memastikan keandalan energi sehingga seluruh aktivitas ekonomi khususnya sektor pariwisata dapat terus eksis dan berkembang. Pihaknya juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Pemko Sabang yang bertujuan untuk mempercepat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang. Ia mengatakan dengan ketersediaan listrik yang ada saat ini, PLN UP3 Banda Aceh siap memberikan pelayanan maksimal kepada para investor yang ingin melakukan pengembangan usaha di Kota Sabang. “PLN siap memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh para investor yang mengembangkan usahanya di sektor pariwisata,” katanya. Ia menyebutkan dua PLTD yang ada di Sabang yakni di Aneuk Laot dan Cot Abeuk mampu menghasilkan daya sebesar 7,7 MW dengan beban puncak di Sabang mencapai 5,16 MW dari total daya yang dihasilkan. Pihaknya meyakini dengan daya yang tersedia saat ini sangat cukup untuk mendukung investasi di Pulau Weh itu untuk terus berkembang terutama untuk sektor pariwisata.Pj Walikota Sabang Reza Fahlevi menyampaikan terima kasih kepada PLN yang terus mendukung pembangunan daerah yang berada di ujung paling barat Indonesia itu.
Baca juga: PLN targetkan 2024 seluruh dusun di Aceh terlistriki Baca juga: PLN: Aceh dapat tambahan daya 240 MW dari dua pembangkit listrik
KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pendampingan terhadap SR (17) dan ER (14), dua anak perempuan yang menjadi korban perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau.
"TKP di Batam dan sudah dalam penanganan kepolisian dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Batam," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Korban mengalami perundungan yang dilakukan oleh empat pelaku yang terdiri atas seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).
Para pelaku merupakan teman korban.
Perundungan dilakukan karena pelaku merasa kesal kepada korban yang diduga mengambil barang milik pelaku. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban menjelek-jelekkan pelaku.
Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.
Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying
Baca juga: Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong
Pada Senin (4/3), UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.
"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.
Selain itu, pihaknya juga terus memantau proses hukum yang saat ini masih berjalan di Polresta Balerang, Batam.
Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.
Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.
Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku.
Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Baca juga: Polresta Malang Kota selidiki dugaan perundungan pelajar SMP
Polres Jakpus evaluasi ruang tahanan polsek respons tahanan kabur******
salah satunya dengan menambahkan alat deteksi metal di setiap ruang
Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat mengevaluasi ruang tahanan dan petugas jaga tahanan di seluruh jajaran polsek sebagai respons atas 16 orang tahanan yang kabur dari Polsek Metro Tanah Abang beberapa waktu lalu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin, membenarkan adanya evaluasi dan pengetatan kunjungan ke ruang tahanan bagi pengunjung.
Evaluasi yang dilakukan, salah satunya dengan menambahkan alat deteksi metal di setiap ruang kunjungan tahanan.
"Sudah ada (alat metal detector di ruang kunjungan tahanan). Iya (ada pengetatan kunjungan)," kata Susatyo.
Selain menambah alat metal detector, Polres Metro Jakarta Pusat juga memperketat pengawasan terhadap pengunjung tahanan di setiap polsek yang ada di Jakarta Pusat.
"(Pengawasan) sesuai standar, operasional, dan prosedur (SOP), termasuk barang bawaan (diperketat)," ujar Susatyo.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 16 tahanan Polsek Metro Tanah Abang kabur dari sel, Senin dini hari, 19 Februari.
Kejadian ini bermula diketahui pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 02.40 WIB. Polsek Metro Tanah Abang mendapat laporan dari warga belakang bahwa ada sekelompok orang tidak dikenal berlarian.
Setelah mendapat laporan tersebut, Polsek Metro Tanah Abang pun langsung melakukan pengecekan ruang tahanan dan didapati adanya ventilasi yang terbuka di salah satu ruang sel. Ditemukan ikatan kain sajadah terjuntai sampai bawah dari terali besi yang sudah terpotong.
Sebanyak 11 tersangka dari 14 tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang telah berhasil ditangkap tim khusus. Sementara dua tahanan lainnya berhasil ditangkap saat berupaya kabur. Saat ini, polisi masih mengejar tiga tahanan DPO lainnya. Baca juga: Kompolnas sebut masih ada kelemahan dalam perawatan tahanan Baca juga: Polisi tangkap tiga dari enam DPO yang kabur dari Polsek Tanah Abang Baca juga: Petugas jaga Polsek Tanah Abang diperiksa terkait 16 tahanan kabur
Sudin KPKP Jakpus selenggarakan sembako murah untuk tekan harga pangan******
Program tersebut sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah
Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan penjualan sembako murah untuk menekan harga pangan menjelang bulan Ramadhan.
“Kegiatan ini menggandeng program tanggungjawab sosial perusahaan sehingga harganya bisa menjadi sangat terjangkau dari Rp135 ribu menjadi Rp100 ribu sudah mendapat beberapa barang (items) terdiri atas beras, minyak goreng, terigu, gula,” kata Kepala Suku Dinas, Penty Yunesi Pudyastuti di Jakarta, Senin.
Program tersebut sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah. Hari ini, kegiatan sembako murah juga dilakukan kembali di kedai Swadarma, Kecamatan Tanah Abang.
Di samping itu, Penty juga menjelaskan selain dengan program sembako murah, gerakan menanam cabai di wilayah Jakarta Pusat juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan mengatasi kenaikan harga.
Sehingga, untuk kebutuhan cabai minimal bisa terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga, lanjut Penty.
Selain itu, Satuan tugas (satgas) pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan pemantauan stok, harga, dan mutu beras di Jakarta secara rutin menjelang Ramadhan 2024.
Pemprov DKI Jakarta pun turut menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan antar pelaku usaha dengan konsep kerja sama bisnis (business to busienss/ b2b) dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya. Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari Baca juga: Wali Kota: Stok dan harga beras di Jakarta Barat terkendali Baca juga: Meski hujan, warga Jaksel tetap berburu sembako murah
SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah******
Pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060
Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Refuse-Derived Fuel(RDF) atau bahan bakar alternatif dari hasil olahan sampah.
"Kerja sama ini tidak hanya membantu Pemkab Gresik menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga membantu SIG mendapatkan bahan bakar alternatif ramah lingkungan sebagai upaya dekarbonisasi," kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari di Jakarta, Senin.
Pengelolaan bahan bakar alternatif sampah tersebut akan dilakukan di TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik, Kabupaten Gresik.
TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik telah dilengkapi fasilitas RDF, yang masing-masing memiliki kapasitas pengelolaan sampah sebesar 200 ton/hari dengan kapasitas input mesin 20 ton/hari, yang dapat menghasilkan 3,8 ton/hari RDF dari sampah anorganik dan 9 ton/hari RDF dari sampah organik.
Melalui kerja sama ini, nantinya RDF dari dua fasilitas tersebut akan dikirimkan ke SIG Pabrik Tuban untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara.
Menurut Reni, pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular seperti RDF, memiliki banyak keunggulan.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan gangguan kesehatan, pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060.
Terlebih, volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan lahan tempat pembuangan dan fasilitas pengelolaan sampah.
Hal itu yang melandasi SIG berkolaborasi dengan pemda dalam mengatasi persoalan sampah.
Sebelum menjalin kerja sama dengan Pemkab Kabupaten Gresik dan Bantul, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, seperti Aceh, Cilacap, DKI Jakarta, Banyumas, Temanggung, Sleman, Wonosobo, dan pengelola sampah di Bali.
Di Kabupaten Cilacap, Jateng, SBI tidak hanya memanfaatkan RDF hasil produksi RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap, tetapi juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia.
Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020, fasilitas RDF Cilacap kini mengolah 160 ton sampah/hari untuk menghasilkan 70-80 ton RDF/hari. Jumlah itu berpotensi menggantikan 50-60 ton batu bara/hari.
Baca juga: SIG turunkan emisi CO2 Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif
Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN******
Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.
Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.
"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin.
Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.
"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of developmentsekaligus value creator.
"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," kata Ateh.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari Baca juga: Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan Baca juga: BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74
Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang******Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.
Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.
“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.
“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.
Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”
Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.
Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.
Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.
“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.
“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.
Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.
Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.
Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.
Sumber: Yonhap
Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan
Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******
Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat
Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.
Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.
Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa.
Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.
Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.
Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.
Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).
Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.
Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.
"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.
Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
《voucher alfamart gratis 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bonus new member tanpa toHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher alfamart gratis 2022》bab terbaru。