pola gacor wild bandito

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Penjualan Rokok dan Kopi Meroket di Tahun Pemilu 2024******

Penjualan rokokdan kopi meningkat di tahun politik 2024. Hal ini diakui oleh pengusaha yang bergerak di bidang tersebut.

Mengutip CNA, Senin (12/2), salah satu pengusaha rokok lokal di Jawa Timur, Rosalina mengatakan produksi rokoknya di pabrik PT Mustika Tembakau Indonesia meningat hingga 10 persen sejak kampanye dimulai pada November 2023.

Rokok yang diproduksi bermerek Mustika Oranye dan Mustika Gold.

Menurut Rosalina, bila tidak musim pemilu, pabriknya biasanya memproduksi sekitar 400 dus rokok per minggunya. Namun, kini naik menjadi sekitar 500 dus.

"Satu kotak berisi 500 bungkus rokok," jelasnya.

Pemerintah memang beberapa kali menekankan bahwa setiap pesta demokrasi dilakukan, terutama pemilu serentak, maka perekonomian akan terdampak positif.

Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan hal ini lantaran permintaan meningkat tajam, terutama sektor makanan minuman hingga transportasi.

"Sektor-sektor yang terkena dampak positif antara lain makanan dan minuman, telekomunikasi, transportasi, dan manufaktur dalam negeri," kata Dian.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan permintaan rokok biasanya meningkat selama pemilu karena banyak pertemuan yang berlangsung.

"Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berkumpul karena para kandidat ingin mempromosikan agendanya dan beberapa barang yang biasanya disajikan dalam pertemuan tersebut adalah rokok," jelasnya.

Dwi menyebutkan selain rokok, yang mengalami kenaikan permintaan di masa pemilu adalah kopi. "Karena rokok dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Jika Anda merokok tetapi tidak minum kopi, rasanya kurang enak," pungkasnya.

Kenaikan konsumsi rokok juga meningkat pada pemilu terakhir pada 2019 lalu. Berdasarkan data Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, selama musim kampanye, yang dimulai dari September 2018 hingga April 2019, produksi rokok rata-rata mencapai 29,6 miliar batang setiap bulannya.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 24,36 miliar batang per bulan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun pemilu 2019, konsumsi kopi mencapai 335.540 ton dibandingkan tahun 2018 sebanyak 314.365 ton.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Kemenperin Akui Kinerja Industri Tekstil Melemah Meski Ada Pilpres******

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) mengakui industri tekstilmelemah. Salah satunya akibat kampanye Pilpresdan Pileg 2024 marak dilakukan secara online atau di media sosial.

Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan biasanya di tahun politik, produksi tekstil meningkat. Namun, kali ini kondisinya memang terlihat berbeda.

"Kita tadinya berharap pesta demokrasi yang ada mengangkat permintaan produksi, namun itu yang kami coba periksa ternyata kemungkinan besar, peran media elektronik dalam rangka kampanye cukup berpengaruh," ujarnya dalam konpers IKI di Gedung Kemenperin, Rabu (31/1).

"Jadi permintaan terhadap atribut, spanduk, kaos itu tidak begitu banyak terjadi," jelasnya.

Padahal, industri tekstil dan bahan baku dalam negeri sebelumnya menetapkan target ada peningkatan produksi dan permintaan hingga 60 persen pada pesta demokrasi tahun ini. Sehingga ini menjadi persoalan dan dikhawatirkan akan banyak industri, terutama yang kecil rugi.

"Jadi ini memang jadi persoalan. Diharapkan ada peningkatan tapi malah kontraksi," pungkasnya.

Kondisi di sektor industri tekstil ini berbeda dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari yang meningkat pada Januari 2024 dari 51,32 jadi 53,32.

Selain itu, sektor industri menduduki peringkat pertama tujuan investasi terbesar yaitu 42 persen atau Rp596,3 triliun dari total realisasi investasi nasional sepanjang 2023. Naik 19,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tenaga kerja sektor Industri juga mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen pada Agustus 2023 yang mencapai 19,34 juta orang dari 19,17 juta orang pada tahun sebelumnya, diiringi dengan kenaikan upah sebesar 7,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Bingung Para Pakar Bab Hilirisasi Digital Gibran: Tak Ada di Literatur******

Beberapa pengamat kebingungan soal hilirisasi digitalyang dijanjikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka saat debat calon presiden Jumat (22/12) lalu.

Kebingungan bahkan dialami oleh pakar ekonomi digital. Salah satunya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda.

Sebagai pengamat ekonomi digital, Nailil mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia juga secara jujur mengaku tidak mengerti maksud hilirisasi digital yang dikatakan oleh putra sulung Jokowi tersebut.

"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw materialmenjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah kalau hilirisasi digital katanya, tidak diketahui apa yang mau disasar.

"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?," katanya.

Segendang sepenarian dengan Nailul, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.

Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.

"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 dimana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.

Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.

"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Izzudin karena itu mengatakan yang sebaiknya menjelaskan pengertian hilirisasi digital ala Gibran adalah tim sukses Prabowo-Gibran.

Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).

"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.

"Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli block chain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto," imbuhnya.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.

Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.

Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.

Ia menilai pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).

"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.

Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri.

Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.

gadis perunggu di sebelah

Zulhas Proyeksi Transaksi E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memproyeksi transaksi diecommerce bisa mencapai Rp533 triliun sepanjang 2023.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhirecommercemenunjukkan potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian RI.

"Nilai transaksiecommercesepanjang 2022 Rp476,3 triliun kalau 2023 diperkirakan Rp533 triliun," ucap Zulhas dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan ekonomi digital ini atauecommerce ini jangan sampai merugikan kita," imbuh Zulhas.

Ia menuturkan dengan Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah mengatur agar barang impor yang masuk memiliki regulasi yang sama dengan produk dalam negeri. Ia mencontohkan produk impor juga harus memiliki izin halal, SNI, hingga izin BPOM.

Ia pun mengimbau agar UMKM turut menyoroti potensi ekonomi di ecommerce. Zulhas berharap para pengusaha dalam negeri itu ikut memanfaatkan ecommerce.

"Ini peluang besar untuk UMKM dari seluruh negeri untuk ikut sistem digital ini. Jadi kita manfaatkan ecommerce ini untuk kita, untuk UMKM dan produksi dalam negeri kita," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Qin Jianji

Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup******

Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula," imbuh Hery.

Lihat Juga : Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua

Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

"Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya," tutupnya.

Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hery.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

[Gambas:Video CNN]