galaxyslot88

Pedang Peri dan Berita Aneh

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Jasindo******

Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilangsungkan pada 1 Agustus 2023.

Dalam perombakan itu, Erick memutuskan untuk memberhentikan Bayu Rafisukmawan sebagai direktur keuangan dan investasi Jasindo dan mengangkat Jhon Harlen Butar Butar sebagai penggantinya.

Perubahan susunan jajaran direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SK222/MBU/08/2023 dan Nomor 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023.

"Segenap manajemen Indonesia Financial Group (IFG) mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Rafisukmawan atas kontribusi dan dedikasinya selama ini, sehingga membuat kinerja perusahaan semakin maju," ujar Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8).

Oktarina berharap perubahan susunan jajaran direksi ini dapat menjadi semangat baru bagi Jasindo dalam menghadapi tantangan serta peningkatan kinerja perusahaan ke depannya.

Jasindo adalah salah satu perusahaan BUMN yang merupakan anggota dari holding asuransi dan penjaminan yang dipimpin oleh IFG.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia menjadi sebagai berikut:
• Direktur Utama : Andy Samuel
• Direktur Pengembangan Bisnis : Diwe Novara
• Direktur Bisnis Strategis : Syah Amondaris
• Direktur Operasional : Ocke Kurniandi
• Direktur SDM & Umum : Linggarsari Suharso
• Direktur Keuangan & Investasi : Jhon Harlen Butar-Butar

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Harga Cabai Rawit Kian 'Menggigit', Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabai rawit terpantau melejit pada Senin (7/8).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit yang sebelumnya rata-ratanya secara nasional masih Rp45.500 per kg, selama sepekan terakhir berangsur naik jadi Rp46.050 per kg.

Untuk cabai rawit hijau, harga naik dari Rp41.250 menjadi Rp41.350 per kg. Sementara itu untuk cabai rawit merah harga naik dari Rp47.800 menjadi Rp50.650 ribu per kg.

Sementara harga pangan lainnya kompak turun. Harga daging sapi turun dari Rp135.050 menjadi Rp133.350 per kg. Untuk daging ayam, harga turun dari Rp35.850 menjadi Rp34.900 per kg.

Untuk bawang merah, harganya turun dari Rp34.750 menjadi Rp33 ribu per kg. Untuk bawang putih, harga turun dari Rp42.350 menjadi Rp41.500 per kg.

Untuk beras, harganya turun dari Rp13.550 ke Rp13.400 per kg. Sementara harga minyak goreng stabil di Rp19.150 dan gula pasir turun dari Rp15.400 ke Rp15.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Erick Thohir Akan Jadikan PKPU Sebagai Cara Benahi Keuangan Waskita******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

"Kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kemarin, salah satu opsinya dengan PKPU atau restrukturisasi total. Jadi ini yang kita dorong, ini yang kita coba," ujar Erick seperti dikutip dari Antara,Senin (7/8).

Ia menyebut Kementerian BUMN bersama para pemangku kepentingan lain akan terus mendukung BUMN Karya dalam upaya membenahi kinerja keuangan mereka.

Selain soal PKPU, Erick juga blak-blakan soal langkah pemerintah batal memberikan memberikan modal negara Rp3 triliun untuk Waskita Karya. Modal tersebut akan dialihkan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

"PMN Waskita dialihkan ke HK. Dari situ, HK mengambil aset yg ada di Waskita. Proses merger HK dan Waskita serta PP (PT PP Presisi) dan WIka (PT Wijaya Karya Tbk) itu prosesnya 2 sampai 3 tahun. Tapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari 3 tahun lalu," ujar Erick.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Gelar FGD di Batam, Satgas UU Cipta Kerja Hasilkan 9 Rekomendasi******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion bertajuk 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

FDG yang digelar di Kota Batam, Jumat (4/8) lalu itu menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi implementasi UU Cipta Kerja. Terutama untuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone.

Dalam FGD tersebut, hadir sebagai pembicara utama Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada R.M. Gunawan Sumodiningrat, dan Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) Made Dana Tangkas. Selain itu turut hadir perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, serta perwakilan delapan kementerian.

Keempat, Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas stakeholder melalui pentahelix untuk melaksanakan dan implementasi kemitraan daerah. Kelima, Pemerintah perlu melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk memperbarui profil dan produknya dalam katalog usaha.

Kemudian, rekomendasi keenam, Pemerintah perlu melakukan monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola yang transformatif. Ketujuh, Pemerintah perlu memperjelas kewenangan pelaksanaan dan implementasi peraturan UU Cipta Kerja oleh pemda yang berada di wilayah kawasan perdagangan bebas.

Kedelapan, Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan pengenaan pajak, bea masuk, dan bea keluar atas kegiatan supply chain dan produksi barang jasa yang dihasilkan oleh UKM, IKM di wilayah Batam.

Terakhir, Pemerintah perlu menegakkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 kepada usaha menengah dan besar.

Satgas UU Cipta Kerja menilai, sembilan rekomendasi ini menjadi masukan penting yang harus segera dicari solusinya, mengingat Batam masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas. Artinya, kawasan Batam tidak dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Terdapat sejumlah ketentuan dalam lalu lintas barang dan produksi perdagangan yang perlu diatur lebih rinci sehingga tidak memberatkan dunia usaha dalam negeri, terutama pelaku UMKM," demikian keterangan tertulis Satgas UU Cipta Kerja, Senin (7/8).

Adapun, tujuan FGD di Batam dalam rangka mencari titik temu atas permasalahan pada aspek kemitraan di lapangan dan bersama-sama mencari solusinya.

Aspek ini menjadi penting seturut UU Cipta Kerja membawa amanat untuk mewujudkan target angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi nol persen.

Meski begitu, implementasi kemitraan tidak semudah membalik telapak tangan. Sebagian besar pelaku UMKM di Batam serta asosiasi usaha menyatakan implementasi kemitraan belum berjalan sesuai harapan.

"Kami senang ada UUCK karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ujar Bayu, salah satu perwakilan UMKM.

Ia juga meminta pemerintah membimbing UMKM untuk mengisi dan memperbaharui katalog kebutuhan pemerintah, serta memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan besar terhadap rantai pasok.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Harga Cabai Rawit Kian 'Menggigit', Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabai rawit terpantau melejit pada Senin (7/8).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit yang sebelumnya rata-ratanya secara nasional masih Rp45.500 per kg, selama sepekan terakhir berangsur naik jadi Rp46.050 per kg.

Untuk cabai rawit hijau, harga naik dari Rp41.250 menjadi Rp41.350 per kg. Sementara itu untuk cabai rawit merah harga naik dari Rp47.800 menjadi Rp50.650 ribu per kg.

Sementara harga pangan lainnya kompak turun. Harga daging sapi turun dari Rp135.050 menjadi Rp133.350 per kg. Untuk daging ayam, harga turun dari Rp35.850 menjadi Rp34.900 per kg.

Untuk bawang merah, harganya turun dari Rp34.750 menjadi Rp33 ribu per kg. Untuk bawang putih, harga turun dari Rp42.350 menjadi Rp41.500 per kg.

Untuk beras, harganya turun dari Rp13.550 ke Rp13.400 per kg. Sementara harga minyak goreng stabil di Rp19.150 dan gula pasir turun dari Rp15.400 ke Rp15.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Ridwan Kamil: Seluruh Kota Bandung Raya Terancam Macet Total pada 2037******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilmengatakan Kota Bandungterancam macet total pada 2037 mendatang. Karenanya, pemerintah perlu mencari solusi tepat dari sekarang.

Menurutnya, salah satu solusinya adalah menata transportasi massal di kota tersebut, terutama di wilayah Cekungan Bandung.

"Bandung Raya ini kemacetannya saat ini 40 persen, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," ujar Ridwan usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).

Kedua, menyiapkan moda transportasi massal cable car. Awalnya diusulkan adalah BRT, tetapi karena banyak warga Bandung tinggal di perbukitan, maka solusi terbaik cable car.

"Insyaallah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada pak presiden, di mana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga di masa Presiden Pak Jokowi ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya akan sangat berarti. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD, maka tidak akan mencukupi melakukan pembangunan transportasi yang tentunya membutuhkan anggaran besar.

"Kami harus akui bahwa anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal sebesar ini. Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan dan menaikkan dari 13 persen warga menjadi 50 persen warga Bandung raya naik transportasi publik," pungkasnya.