indonesia slot 88

Dewa Binatang Misterius

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

3 Juta Ton Beras Impor Bakal Banjiri RI Tahun Ini******

Sebanyak 3 juta ton beras imporbakal membanjiri Indonesia tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu silam.

Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India.

"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).

Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.

Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

Lihat Juga : Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi

Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.

Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.

Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.

Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.

"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.

Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.

Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

3 Juta Ton Beras Impor Bakal Banjiri RI Tahun Ini******

Sebanyak 3 juta ton beras imporbakal membanjiri Indonesia tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu silam.

Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India.

"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]