petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pinjam uang 100 juta

daftar situs slot resmi 146Jutaan kata 32173Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang 100 juta》

"Eau de parfum" atau "eau de toilette"? Simak cara menggunakannya******

"Eau de parfum" atau "eau de toilette"? Simak cara menggunakannya
Seseorang memegang parfum di tangannya (atas) dan minyak atsiri yang menjadi bahan dasar parfum (bawah). (ANTARA/Putri Hanifa)
Jakarta (ANTARA) - Ketika berbicara parfum, seseorang seringkali mendengar berbagai jenisnya seperti extrait de parfum, eau de parfum, dan eau de toiletteyang memiliki ketahanan wewangian yang berbeda.

CEO sekaligus pendiri Alchemist Fragrance Naya Tinanda Nabila kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan yang membedakan extrait de parfum, eau de parfum, dan eau de toilette​​​​​​adalah kadar minyak atsiri yang terkandung di dalamnya.

Extrait de Parfummemiliki kadar oil(minyak atsiri) yang paling tinggi, diikuti oleh eau de parfum, daneau de toilette, yang membedakan hanya kadar oil-nya saja,” kata Naya.

Baca juga: Tips memulai usaha parfum sendiri

Namun, pilihan jenis parfum tersebut sangat bergantung pada preferensi dan kebutuhan pengguna. Eau de toilette cocok digunakan sehari-hari karena memiliki aroma yang segar dan ringan serta tidak mencolok.

Eau de parfum, yang memiliki kandungan minyak atsiri lebih tinggi dari eau de toilette, juga masih bisa digunakan saat berkegiatan sehari-hari.

Sementara, extrait de parfum, kata Naya, lebih cocok untuk acara khusus lantaran memiliki kadar minyak atsiri yang lebih tinggi sehingga aroma dapat bertahan lebih lama. Hanya perlu sedikit semprotan extrait de parfumuntuk mendapatkan aroma kuat dan tahan lama.

Mengingat sifatnya itu, harga extrait de parfumcenderung lebih mahal dibandingkan dua jenis parfum lainnya. 

“Biasanya kalau extrait de parfumtidak perlu menyemprot banyak-banyak, hanya perlu menyemprotkan pada berapa titik sudah bisa tahan lebih lama, tapi, memang harga lebih tinggi,” ujar Naya.

Selain kadar minyak atsiri, faktor lain yang mempengaruhi ketahanan parfum adalah sifat komposisi aroma itu sendiri. Misalnya, parfum dengan notes(munculnya rangkaian aroma dalam sebuah parfum) bunga atau clean (segar) cenderung memudar lebih cepat dibandingkan dengan parfum yang mengandung notes kayu atau vanila, yang sifat alaminya kental dan lebih tahan lama.

Baca juga: Kaitan aroma parfum dan suasana hati

Baca juga: Eau de Toilette vs Eau de Parfum, trik jaga wewangian agar awet

Baca juga: 4 tips memilih wewangian untuk musim panas

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"******

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan******

Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan
Ilustrasi - Sejumlah mahasiswa melakukan orasi lawan pelecehan seksual di lingkungan kampus. ANTARA FOTO/Maulana Surya/rwa/aa.
Tidak dicopot tapi dinonaktifkan
Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42). "Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal. Yoga menambahkan yang bersangkutan bakal dinonaktifkan sebagai rektor hingga masa jabatannya berakhir. "Sampai berakhirnya masa bakti rektor tanggal 14 Maret 2024," jelasnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/2). Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Polisi akan panggil rektor UP terkait pelecehan seksual pada Kamis
Baca juga: Rektor UP batal hadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot yang terbaru

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
rupiahku legal atau ilegal
akun baru slot gacor
dana sayang pinjol
daftar slot88
erek erek naga
wigobet
slot gacor naga
cara pasang protogel
buku mimpi 2a
Daftar isi semua bab
Bab 1 togel 74
Bab 2 cara mengajukan limit kredivo
Bab 3 slot gacor pola zeus maxwin
Bab 4 golden fire link slot machine
Bab 5 togelhoki8
Bab 6 trik menang main slot joker
Bab 7 web slot gacor
Bab 8 cara dapat uang dari fiverr
Bab 9 mbah barong bergambar 2d
Bab 10 roket288
Bab 11 bahasaslot
Bab 12 bonanza 138
Bab 13 situs donasi terpercaya
Bab 14 joker 89 slot
Bab 15 rekomendasi link slot gacor hari ini
Bab 16 45 erek erek togel
Bab 17 slot gacor cashback 100
Bab 18 harmonibet slot
Bab 19 link slot pagcor
Bab 20 semua situs judi slot online
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9663bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Raja Keberuntungan

bank oke indonesia pinjaman online
Garuda Indonesia siapkan 14 pesawat untuk Haji 1445 H
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra (kanan) dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief (kiri) dalam perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi yang ditandatangani di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.
Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami
Jakarta (ANTARA) - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan 14 pesawat berbadan lebar (wide-body) untuk mengangkut 109 ribu calon jemaah haji pada musim Haji 1445 H/2024 M.

Berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dikatakan ke-14 pesawat tersebut nantinya akan melayani calon jemaah haji asal Indonesia dari dan menuju Tanah Suci mulai 12 Mei -21 Juli 2024.

Tahun ini Garuda Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menghadirkan layanan penerbangan haji bagi sedikitnya 109.072 calon jemaah.

"Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangannya.

Irfan mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu prioritas utama Garuda Indonesia adalah menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman bagi jemaah lansia dan bagi masyarakat yang jarang atau belum pernah melakukan penerbangan jarak jauh.

Kesiapan operasional penerbangan haji tersebut ditandai dengan perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/2).

Irfan menjelaskan, pada tahun ini, Garuda Indonesia melayani calon jemaah haji yang nantinya akan terbagi ke dalam 294 kelompok terbang (kloter). Calon jemaah tersebut akan diberangkatkan dari sembilan embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

Ia menambahkan, calon jemaah haji itu nantinya akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci mulai 12 Mei hingga 10 Juni 2024, dengan keberangkatan menuju Madinah pada 12–23 Mei 2024 dan keberangkatan menuju Jeddah pada 24 Mei–10 Juni 2024.

Selanjutnya, fase pemulangan jemaah akan dimulai pada 22 Juni sampai dengan 21 Juli 2024.

“Lebih lanjut, untuk menambah nilai layanan penerbangan haji tahun ini, Garuda Indonesia akan menghadirkan inflight entertainmentbernuansa islami serta sajian makanan yang disesuaikan dengan menu khas daerah embarkasi,” kata Irfan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief menyampaikan apresiasinya kepada Garuda Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

“Kami tentunya berharap kiranya pelaksanaan haji tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Hilman.

Baca juga: Kemenag-Garuda Indonesia teken MoU angkutan jamaah haji 2024

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia janjikan layanan tambahan untuk jamaah haji

Baca juga: Bergambar Pikachu, Garuda Indonesia kepakkan sayap jangkau dunia

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penyelamatan diri ilahi

joswd805
Pemungutan suara ulang di Bukittinggi minim pemilih
Petugas KPPS melakukan perhitungan suara ulang (PSU) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menetapkan dua TPS di Kelurahan Belakang Balok Bukittinggi harus melakukan pemilihan ulang suara karena terjadinya kesalahan pada pemberian surat suara Pemilu 2024, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Altas Maulana/aa.
Bukittinggi,- (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024, namun dihadiri sebagian kecil pemilih yang terdaftar. "Pemungutan suara ulang yang digelar di dua TPS di Kelurahan Belakang Balok Bukittinggi, memang ada penurunan kehadiran pemilih dibanding pemilihan awal, apalagi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ratusan kini hanya dihadiri puluhan pemilih," kata Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra di Bukittinggi, Sabtu. Ia mengatakan, PSU diselenggarakan di TPS 01 dan TPS 03 karena kesalahan pemberian surat suara ke pemilih sebelumnya. Untuk TPS 01 dengan 264 DPT dan di TPS 03 sebanyak 232 pemilih. "Namun di PSU ini di TPS 01 hanya dihadiri 71 pemilih dan TPS 03 dihadiri 81 pemilih. Di hari pemilihan 14 Februari lalu TPS 01 dihadiri 198 dan TPS 03 sebanyak 164 orang. Memang terjadi penurunan," katanya. Menurut dia, PSU di TPS 01 dilakukan untuk DPR RI dan di TOS 03 untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden. "Semua berjalan aman dan lancar, seluruh DPT sebelumnya telah dipanggil ulang untuk memberikan hak politiknya meski tidak semua hadir kembali ke TPS," ujarnya.

Baca juga: KPU Bukittinggi ingatkan coblos dua kali pada Pemilu dipidana 18 bulan
Baca juga: Satu TPS lakukan pemungutan suara ulang pilpres Ia menegaskan hal yang mendasari dilaksanakan PSU di dua TPS tersebut karena adanya rekomendasi dari Bawaslu dan ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara. Pada TPS 01 ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI. Kemudian di TPS tiga ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Inilah yang menyebabkan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan," katanya. Dalam PSU tersebut, hasil pencoblosan untuk calon presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 66 suara. Untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka mendapat 13 suara dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih dua suara.  

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kurir dunia bawah

kaikoslots
Mahfud enggan komentari hak angket usulan Ganjar
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) bersama mantan Menko Polhukam Mahfud Md (kiri) bersiap mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Pertemuan tertutup yang dilakukan selama kurang lebih 50 menit itu membahas tentang permasalahan yang belum diselesaikan di Kemenko Polhukam. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.

"Saya ndaktahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis.

Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndaktahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.

Baca juga: Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat

Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.

"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndakmau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.

Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.

Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,91 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,09 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17 persen.

Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

fortunesslot88
Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

kejahatan

situs slot gampang jp
Wanita usia 50 tahun harus lebih perhatikan faktor kesehatan jantung
Ilustrasi seorang perempuan terkena serangan jantung. (ANTARA/Shutterstock/Ruigsantos)
Jakarta (ANTARA) - Saat wanita memasuki usia 50 tahun, penting untuk lebih memperhatikan faktor mengenai kesehatan jantung.

Ditulis laman New York Post, Selasa (20/2), penyakit kardiovaskular atau jantung adalah penyebab utama kematian pada wanita menurut ahli jantung Northwell Health dan ahli medis relawan American Heart Association Dr. Stacey Rosen, yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Rosen mengatakan hampir 45 persen berusia di atas 20 tahun mengidap penyakit kardiovaskular.
Rosen juga melihat ada faktor risiko penyakit jantung yang berhubungan dengan jenis kelamin, tarmasuk riwayat menstruasi dan adverse pregnancy outcome (APO) atau kehamilan dengan luaran buruk.
 “Faktor risiko spesifik jenis kelamin lainnya termasuk kecemasan dan depresi, peningkatan risiko akibat pengobatan tertentu untuk kanker payudara, dan kondisi reumatologi,” kata Rosen.

Baca juga: Dokter: Nutrisi dalam udang bermanfaat bagi kulit hingga tulang Faktor risiko utama peningkatan risiko penyakit kardiovaskular bagi wanita berusia 50 tahun ke atas dimulai sejak menopause karena penurunan kadar hormon estrogen. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi juga sering meningkat seiring bertambahnya usia.
Kepala petugas medis WebMD dan berbasis di Washington, DC, John Whyte mengatakan risiko diabetes juga meningkat seiring bertambahnya usia, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan penyakit jantung, seperti halnya faktor kesehatan lainnya seperti obesitas, merokok, dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak.

“Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kondisi penyakit penyerta lainnya,” kata Whyte menambahkan.

Wanita seringkali mengalami gejala penyakit jantung yang berbeda dibandingkan pria. Alih-alih mengalami nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri, wanita mungkin akan merasakan kelelahan yang tidak biasa atau ekstrem, sesak napas, pusing, mual, dan gangguan pencernaan.

Baca juga: Olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan masalah serangan jantung

Mayoritas penyakit kardiovaskular dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Mulailah konsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya akan vitamin, mineral, serat dan antioksidan, biji-bijian utuh untuk serat dan nutrisi, protein tanpa lemak seperti ikan dan unggas, kacang-kacangan dan biji-bijian untuk lemak sehat, kacang-kacangan untuk serat dan protein, dan kopi dan teh untuk antioksidan.

Di antara makanan yang harus dihindari adalah lemak jenuh dan lemak trans, yang ditemukan dalam daging merah, mentega, keju, dan makanan olahan, kata para ahli.

Menghindari kelebihan garam juga akan membantu menghindari tekanan darah tinggi, sementara membatasi makanan dan minuman manis akan membantu mencegah obesitas dan diabetes.

Selain menjaga asupan makanan, wanita di atas 50 tahun juga dianjurkan beraktivitas fisik secara teratur, yaitu setidaknya 150 menit 
aktivitas aerobik sedang atau 75 menit aktivitas berat setiap minggu.

Baca juga: Serat dalam pisang bisa atur tekanan darah untuk kesehatan jantung

Baca juga: Konsumsi Vitamin B3 berlebih bisa picu risiko penyakit jantung

Baca juga: Ada hubungan stres saat kecil dan risiko penyakit jantung
 

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

tafsir togel
KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto  telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini  sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024