slot gacor sore ini 713Jutaan kata 218162Orang-orang telah membaca serialisasi
《37 di erek erek》
Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******Jakarta, CNN Indonesia--
Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.
Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.
Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.
Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.
Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.
Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Lihat Juga :Blak-blakan Jasa Marga soal Rangka Tol MBZ Berubah dari Beton ke Baja |
Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.
Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.
ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.
Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?
Lihat Juga :Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN |
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.
"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).
Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).
Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.
Lanjut ke halaman selanjutnya...
UMP DKI Jakarta 2024 Diketok Hari Ini******Jakarta, CNN Indonesia--
Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 diputuskan hari ini (17/11).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya akan rapat bersama beberapa elemen hari ini. Ada pakar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pusat Statistik (BPS), serikat buruh, hingga perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
"Direncanakan Jumat (17/11) akan dilakukan sidang dewan pengupahan untuk menetapkan UMP 2024. Yang hadir lengkap dari Pemprov DKI Jakarta, tim pakar dari akademisi, BPS, serikat pekerja, serta Apindo dan Kadin wakil dari pengusaha," katanya, dikutip dariCNBC Indonesia.
"Terkait tuntutan pekerja atau buruh UMP dinaikkan 15 persen merupakan masukan untuk Dewan Pengupahan dalam sidang (hari ini)," tambah Hari.
Hari menyebut isi pembahasan rapat hari ini mencakup komponen penetapan UMP, di antaranya inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB) DKI, serta indeks tertentu. Khusus variabel alpha akan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata upah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Jika menggunakan rumus Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam PP 51 Tahun 2023, kemungkinan upah buruh di Jakarta hanya naik maksimal Rp174 ribu.
UMP DKI Jakarta 2023= Rp4.901.798
Inflasi DKI Jakarta per Oktober 2023= 2,08 persen year on year (yoy)
PDRB DKI Jakarta kuartal III 2023= 4,93 persen yoy
Indeks tertentu atau alpha di PP Nomor 51 Tahun 2023= 0,1-0,3
Rumus UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
Lihat Juga :Mengintip Anggaran Militer Israel di Tengah Agresi ke Gaza |
UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,1)= 2,57 persen
UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 2,57 persen= Naik Rp126.123
UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,2)= 3,06 persen
UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 3,06 persen= Naik Rp150.289
UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,3)= 3,55 persen
UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 3,55 persen= Naik Rp174.454
UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 15 persen= Naik Rp735.269
[Gambas:Video CNN]
Erick Thohir Larang Bos******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.
Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.
"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.
"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.
Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.
Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.
"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.
(fby/wiw)Label:apk slot gacor、dadunations、slot resmi terpercaya gacor
Terkait:cara mendapat uang 2 juta dengan cepat、panah4d、slot deposit 5000 dana、togel 03、pg slot88、number angka jitu、buku mimpi 2d az、ratu338、link slot new member 100 to kecil、link okeslot terbaru
bab terbaru:keong4d(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《37 di erek erek》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pejuang 138 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《37 di erek erek》bab terbaru。