mataharibet88

Sebuah peternakan di dunia lain

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Bobby Nasution Bakal Bangun Rumah Kemasan Buat UMKM di Medan Tahun Ini******

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membangun Rumah Kemasan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Medan pada tahun ini. Rumah Kemasan akan menjadi tempat pembuatan kemasan produk-produk UMKM di Medan.

"Insyaallah, tahun ini, kita akan membangun Rumah Kemasan. Hal ini berangkat dari aspirasi para teman-teman pelaku UMKM. Kita juga telah siapkan hal-hal teknis terkait agar dalam pelaksanaannya semua berjalan lancar," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution, Senin (19/6).

Menurut mantu Presiden Jokowi itu, Rumah Kemasan digagas untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar lebih berkembang dan naik kelas.

Tak hanya itu, Bobby mengungkapkan jika pemkot juga membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara gratis.

"Kita memahami hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melindungi mereka dan produk yang dimiliki. Mungkin bukan hari ini dampaknya dirasakan, tapi nanti setelah brand dan produk mereka dikenal dan terkenal. Jadi, jika sudah terdaftar maka akan lebih aman dalam menjalankan usaha," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Luhut Soal Tesla ke India: Cuma Buka Showroom******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal wacana Elon Musk yang bakal membuka pabrik mobil listrikdi India.

Menurut Luhut, hal itu tidak benar. Ia mengklaim Tesla hanya akan membuka showroom di negara tersebut.

"Enggak, enggak ada (buka pabrik), belum. Mereka (Tesla) itu adalah buka showroom," ucap Luhut di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

"Kalau dengan Tesla kita masih terikat dengan non-disclosure agreement (NDA). Meksiko itu backyard mereka, tentu mereka membangun di sana. Kalau di region ini mereka masih punya komitmen yang saya tahu kira-kira 1 juta mobil. Apakah nanti ke Indonesia, kita lihat saja nanti beberapa hari ke depan," kata Luhut.

Bos Tesla Elon Musk menyampaikan minatnya untuk mendirikan pabrik mobil listrik di India. Hal itu Musk ungkapkan setelah dirinya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di New York.

Dia (Modi) sangat peduli dengan India karena dia mendorong kami untuk melakukan investasi signifikan di India, yang merupakan sesuatu yang ingin kami lakukan," kata Musk, dikutip dari Reuters, Rabu (21/6).

"Saya yakin Tesla akan berada di India dan akan melakukannya secepat mungkin," imbuhnya.

Bulan lalu, Musk menyebut Tesla sedang mengincar pabrik baru. Ia mengatakan India menjadi salah satu tempat prospektif untuk membangun pabrik kendaraan listrik tersebut.

Jika investasi Tesla di India terealisasi, ini menambah daftar panjang negara yang menikung Indonesia. Padahal, RI sudah pendekatan lama dengan Musk.

Indonesia sudah merayu Tesla investasi mobil listrik di tanah air sejak 2020. Niatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau memaksimalkan kekayaan cadangan bijih nikel RI untuk baterai kendaraan listrik.

Jokowi dua kali berbicara secara langsung dengan Elon Musk di fasilitas SpaceX, Texas pada 2022 lalu. Bahkan, Jokowi menawarkan konsesi nikel kepada Tesla jika ingin berinvestasi di Indonesia.

"Saya bilang ke dia kalau bapak (Musk) investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel. Kalau mereka mau mulai dari baterai electric vehicle (EV), tidak apa-apa," ujar Jokowi beberapa waktu lalu soal investasi Tesla di RI.

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

PTBA Tebar Dividen Rp12,5 T, Cek Jadwal Lengkapnya******

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan membagikan dividenkepada pemegang saham pada 14 Juli 2023 mendatang. Dividen yang akan dibagikan senilai Rp12,56 triliun

Pembagian dividen ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA pada 15 Juni 2023. Setiap pemegang satu saham PTBA akan mendapat dividen Rp1.094.

Mengutip situs Bursa Efek Indonesia, jadwal pembagian dividen Bukit Asam (PTBA) sebagai berikut:

PTBA mencatatkan sejarah tertinggi untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan pada 2022. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp12,6 triliun atau 159 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,9 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung dengan pendapatan sebesar Rp42,6 triliun atau 146 persen dibandingkan 2021 yang sebesar Rp29,3 triliun. Kemudian total aset perusahaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 45,4 triliun atau 126 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp36,1 triliun.

Total produksi batu bara PTBA pada 2022 mencapai 37,1 juta ton, naik 24 persen dibanding pada 2021 yakni sebesar 30,04 juta ton. Sedangkan penjualan batu bara PTBA sebanyak 31,6 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding pada 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Daftar Fasilitas Kesehatan Gratis yang Dicabut Usai Covid Jadi Endemi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia Rabu (21/6) ini. Di masa endemi, ada beberapa fasilitas kesehatan yang dulunya gratis kini berbayar, seperti vaksin dan perawatan covid.

Minggu (19/6) lalu, Jokowi mengatakan pemerintah tidak lagi menanggung biaya penanganan pasien Covid-19 bila status pandemi sudah diganti menjadi endemi. Masyarakat diminta memahami situasi ini yang dikatakan Jokowi sebagai konsekuensi.

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah. Begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujarnya di peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), seperti dikutip Antara.

"Sejak hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi, dan kita mulai masuk ke endemi," ujarnya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6).

"Sero survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia miliki antibodi covid-19. WHO juga sudah cabut status public health emergency of international concern," imbuhnya.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di cakupan geografis yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020.

Setelah hampir tiga tahun, WHO mengakhiri status darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian nasional (PHEIC) tetapi masih menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Juni 2023. Beda dari pandemi, endemi merupakan wabah penyakit yang tersebar hanya di daerah tertentu.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

74 Kabupaten dan Kota di Indonesia Rentan Rawan Pangan******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut ada 74 kabupaten/kota di Indonesia atau14 persen yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy merinci data tersebut diambil dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas(FSVA) 2022. Sedangkan, 86 persen daerah sisanya alias 440 kabupaten/kota masuk dalam kategori ketahanan pangan baik.

"Semua stakeholderdiharapkan dapat berkolaborasi dalam menurunkan daerah rentan rawan pangan minimal 1 persen atau 7 kabupaten/kota per tahun," ujar Edhy, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/6).

"Untuk itu, penanganannya diperlukan langkah-langkah nyata kita bersama. Harus beranitake action, take decision, dan take the riskuntuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dan sinergi kegiatan merupakan kunci dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan," jelas Edhy.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan sinergi pengendalian kerawanan pangan salah satunya dilakukan dengan menyerahkan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp142 miliar untuk 38 provinsi kepada pemerintah provinsi melalui Organisasi Pangan Daerah (OPD) Pangan Provinsi.

Ia menyebut Rp45 miliar di antaranya digunakan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan.

Selain itu, Bapanas menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui pemanfaatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG).

Ada juga upaya mendorong stabilisasi harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk mengurus fasilitasi distribusi pangan di daerah dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]