pinjol pake rek dana

Melbourne, andalkan cinta

Central Park Mall Dijual Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central Park Mall(CPM) yang berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Mal itu dijual kepada PT CPM Assets Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan, aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Nilai transaksi tersebut mencapai Rp4,53 triliun. Uang hasil penjualan akan digunakan perseroan untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022.

"Di samping itu, pelaksanaan transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kondisi finansial perseroan di kemudian hari, mengingat perseroan masih memiliki kepemilikan (secara tidak langsung melalui CPM Assets Indonesia) terhadap Pusat Perbelanjaan Central Park," tulis perseroan dalam keterbukaan, Selasa (18/10).

Adapun transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Selanjutnya, perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, merupakan transaksi yang menjadi bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Luhut Yakin Pendapatan Per Kapita RI Tembus US Ribu di 2030******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis pendapatan per kapitaIndonesia bisa menembus US ribu pada 2030.

Targt tersebut lebih dari dua kali lipat pendapatan per kapita Indonesia yang dicatat CEIC pada 2021 lalu, US.349,17.

"Kami yakin pendapatan per kapita bisa naik sampai US ribu per kapita. Kami optimis bisa mencapai itu," ujar Luhut dalam SOE International Conference secara virtual, Senin (17/10).

Menurutnya, para pembuat kebijakan di berbagai belahan dunia hanya bisa membuat prediksi perekonomian negaranya selama satu kuartal saja, selebihnya harus mencermati segala risiko yang begitu tak menentu.

"Tidak ada yang bisa menduga, memprediksi keadaan ekonomi dalam waktu lebih dari tiga bulan pada saat ini," ujarnya.

Luhut menyebutkan, hampir seluruh negara sedang menghadapi tekanan karena risiko yang datang secara bertubi-tubi. Covid-19 belum usai, tapi langsung dihadapkan dengan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan krisis energi, pangan, hingga keuangan.

"Saat ini kita menghadapi perfect storm (badai sempurna), sangat-sangat volatil dan setiap negara harus serius dalam menangani kondisi ini dengan segala strategi," imbuhnya.

Tekanan ke perekonomian dunia dinilai tak akan berhenti disini. Sebab, terbaru ada ancaman perang nuklir antara Rusia dan sekutu Nato. Kondisi ini dikhawatirkan akan kembali memberikan tekanan ke harga minyak mentah dunia.

"Ekonomi dunia masih dibayangi dengan kemungkinan menuju situasi terburuk, peran nuklir. Harga komoditas bisa makin tinggi dengan harga minyak kembali mendekati US0 per barel. Ini perlu diwaspadai terutama Indonesia, karena ada tren penurunan harga komoditas unggulan kita," jelasnya.

Luhut menjelaskan jika kenaikan harga terjadi, inflasi akan kembali meningkat, terutama di negara maju. Dalam hal ini, inflasi Indonesia dikatakan masih akan bisa dijaga dengan baik seperti tahun ini.

Menurutnya, meski terjadi kenaikan harga BBM dan berbagai barang di dalam negeri, inflasi tak akan melebihi 6 persen sampai akhir tahun.

"Kenaikan harga picu inflasi, meskipun begitu inflasi Indonesia masih lebih moderat dibandingkan negara lain yang bahkan sudah naik 10 persen. Dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, kami yakin dan percaya diri inflasi tahun ini akan berada di sekitar 6 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

Saya tidak terkalahkan

Binar Academy PHK 20 Persen Karyawan******

Startup pendidikan Binar Academymelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 20 persen dari total karyawannya. Hal itu merupakan bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

CEO Binar Academy Alamanda Shantika mengatakan langkah PHK merupakan keputusan sulit yang diambil oleh perusahaan. Ke depan, perusahaan disebut akan berfokus untuk menguatkan lini bisnis utama, mengoptimalkan aktivitas investasi, dan men-streamline-kan operasional agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi.

"Meskipun perusahaan telah mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kami harus menyiapkan strategi yang kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global, salah satunya dengan mengambil keputusan ini (PHK)," ujar Alamanda dalam keterangan resmi, Senin (17/10).

Ia menambahkan perusahaan akan melakukan perubahan peran pada beberapa fungsi bisnis dengan kapabilitas yang sesuai dengan strategi bisnis ke depan.

Alamanda berjanji perusahaan akan membantu pekerja yang terkena PHK untuk berkonsultasi seputar karier. Perusahaan akan memberikan pendampingan bagi karyawan untuk menemukan peluang baru dengan menghubungkan mereka dengan perusahaan mitra yang mencari karyawan baru di berbagai tingkat pekerjaan.

"Dalam proses transisi ini, perusahaan akan memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan skilllewatcoursesyang tersedia di Binar," ujar Alamanda.

Perusahaan juga memastikan seluruh karyawan menerima pesangon sesuai ketentuan yang berlaku dan jaminan kesehatan karyawan beserta anggota keluarga akan tetap dilanjutkan hingga 30 Oktober 2022.

Di sisi lain, Binar Academy memastikan bahwa penyesuaian organisasi ini tidak mengganggu tingkat layanan klien dan kelangsungan bisnis.

Binar disebut akan terus berkomitmen untuk melayani pengguna dengan menyediakan layanan peningkatan kemampuan digital dan penempatan kerja.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Harga CPO untuk Bea Keluar Turun Jadi US3,89 per Ton******

Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) untuk penetapan bea keluar(BK) periode 16-31 Oktober 2022 turun 9,88 persen atau US,30 ke US3,89 per Metric Ton (MT) dibandingkan periode 1-15 Oktober 2022,

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan penurunan harga referensi CPO itu telah mendekati ambang batas sebesar US0 per MT.

Penurunan tersebut pun berdampak pada turunnya BK CPO periode 16-31 Oktober 2022 menjadi sebesar US per MT, sesuai Kolom 2 Lampiran Huruf C pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022.

Ia mengatakan penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Seperti kekhawatiran resesi global, melimpahnya stok CPO di Indonesia dan Malaysia, serta menurunnya harga minyak nabati lainnya terutama harga minyak kedelai pada akhir September 2022.

Adapun harga referensi CPO terbaru ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1436 Tahun 2022 tentang Harga Referensi CPO yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.