slot gacor miabet88

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Cari Baju Anak ke Transmart Aja Mumpung Ada Potongan Harga******

Bunda lagi cari baju bayi dan anak terbaru? Jangan sampai terlewat ragam promo dan diskonnya yang berlaku hari ini saja di Transmart Full Day Sale.

Transmart punya banyak pilihan baju bayi dan anak-anak yang modis dan kekinian dengan harga kompetitif. Jadi, Bunda tak perlu khawatir banyak pengeluaran meski belanja di akhir bulan.

Lihat Juga : Belanja Pakai Allo PayLater di Transmart Dapat Ekstra Diskon 20%

Jangan sampai terlewat ya Bun, lengkapi koleksi baju anak-anak dengan beli di Transmart yang dijamin harganya lebih murah daripada di tempat lain.

Apabila ada barang yang lebih murah di tempat lain, maka Transmart akan mengganti dua kali dari selisih harga tersebut.

Nggak cuma itu, Bunda juga bisa pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya dapat harga paling miring dan bikin hemat kantong.

Download Allo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Selain pakai Allo Paylater, Bunda bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Erick Thohir Buat Kajian Agar Mobil Listrik Bisa Dapat Tarif Tol Murah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan tarif tol lebih murah bagi mobil listrik. Menurutnya, kajian dilakukan karena penggunaan kendaraan listrikbisa menurunkan tingkat polusi udara.

"Apakah bisa jalan tol juga misalnya lebih murah mobil listrik. Ini juga sedang kita kaji," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8).

Selain tarif jalan tol yang lebih murah, Erick juga mengkaji untuk menerapkan tarif parkir lebih murah bagi mobil listrik di fasilitas publik milik BUMN.

Erick mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta perlu didorong sama seperti Beijing, China, dan Sao Paolo, Brasil. Kedua kota itu telah berupaya memperbaiki kualitas udaranya sejak 10 tahun lalu.

Namun, Erick menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak supaya itu bisa terwujud.

"BUMN tidak mungkin berdiri sendiri karena konteksnya lebar terkait kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga kebijakan berbagai kementerian," kata Erick.

Kualitas udara Jabodetabek dan sekitarnya disebut memburuk beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah wilayah terlacak jadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Penyebab polusi udara pun telah diungkap oleh sejumlah ahli dan pemerintah. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab polusi udara, di antaranya PLTU, kebakaran hutan, dan transportasi.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Drama Musikal Gemilang Transportasi Indonesia Meriahkan Hub Fest 2023******

Drama musikal bertajuk Gemilang Transportasi Indonesia sukses memeriahkan panggung Hub Fest sebagai bagian dari perayaan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Tampil dengan medley beberapa lagu pop dan daerah dari seluruh Indonesia, penampilan yang dibawakan oleh para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut sukses mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjoget mengikuti musik.

Nampak saat lagu koplo Rungkad dibawakan, Budi terlihat ikut berdiri untuk bergoyang mengikuti irama lagu asal Jawa Barat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara tersebut.

Set musikal ini dibuka dengan lirih lewat lagu Tanah Airku, bersamaan dengan spoken words yang membicarakan soal terbentang luasnya wilayah Indonesia.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya terbentang dari ujung Sumatera hingga ke Papua," ujar pembaca puisi membuka set musikal tersebut.

Setelahnya, para penari masuk ke agas panggung untuk membawakan beragam tarian tradisional dari berbagai daerah Indonesia, diiringi oleh lagu Zamrud Khatulistiwa.

Di balik para penari latar, satu persatu vokalis utama dari DWP Kemenhub terlihat saling bergantian untuk menyanyikan bait demi bait lagu yang dipopulerkan mendiang Chrisye tersebut.

Lihat Juga : Pertunjukan Marching Band Kemenhub Buka Puncak Perayaan Harhubnas 2023

Energi para penonton pun semakin tergugah ketika aransemen musik mulai meningkat, seiring dengan lagu Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi yang dinyanyikan.

Puncak penampilan musikal ini hadir ketika deretan medley lagu bertempo tinggi dibawakan. Dimulai dengan Rungkad, para penari berpakaian tradisional mendadak berdiri di area tribun penonton untuk mengajak seluruh pengunjung bergoyang.

Setelah Rungkad, lagu-lagu daerah seperti Kicir-kicir, Sinanggar Tulo, hingga Goyang Maumere dimainkan untuk sukses menggoyang pengunjung.

Sebelumnya, pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubungan resmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan.

Dalam perhelatan bertajuk Hub Fest dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, terdapat juga beragam aktivasi dan panggung hiburan yang meramaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023.

Selanjutnya, pertunjukan di area Indoor akan menghadirkan pertunjukan paduan suara dan tari tradisional dari DWP Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung oleh Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.

Buku Dunia Lain

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

Naga kebanggaan satu generasi

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]