erek2 1 sampai 100

pinjaman website langsung cair 283Jutaan kata 285976Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek2 1 sampai 100》

Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024

DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan pilkada serentak 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspardi.

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

”Saya kira pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Guspardi meminta penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” pesannya.

Baca juga: DPR dan Pemerintah bahas lebih lanjut perpu majukan Pilkada 2024
Baca juga: Kemendagri keluarkan SE wajibkan pemda untuk anggarkan dana pilkada
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

AS lanjutkan serangan terhadap target******

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat melanjutkan serangannya terhadap target-target milik Houthi di Yaman pada Jumat (19/1), menghancurkan tiga peluncur rudal yang menurut militer AS sudah siap melancarkan serangan jika tidak dihancurkan, kata Gedung Putih.

John Kirby, koordinator komunikasi strategis di Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan dalam konferensi pers harian Gedung Putih bahwa serangan yang "sukses" pada Jumat tersebut merupakan "tindakan pencegahan" keempat yang telah dilakukan oleh militer AS dalam sepekan terakhir terhadap target-target Houthi.

Dia mengatakan bahwa Komando Pusat (CENTCOM) AS diperkirakan akan mengungkapkan lebih detail mengenai serangan-serangan tersebut di kemudian hari.

Kirby menyebutkan bahwa serangan-serangan ini bersifat "mempertahankan diri," "tetapi juga sekaligus membantu membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal-kapal angkatan laut maupun kapal dagang."

Serangan pada Jumat tersebut terjadi hanya satu hari setelah militer AS menyerang dan menghancurkan apa yang disebutnya sebagai dua rudal antikapal yang siap diluncurkan di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman, menurut unggahan CENTCOM di platform media sosial X pada Kamis (18/1).

Washington mengungkapkan bahwa serangannya bertujuan melemahkan kemampuan Houthi untuk melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal, baik sipil maupun militer, yang berlayar melalui Laut Merah, Bab-el-Mandeb, serta Teluk Aden.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina******

Ramallah (ANTARA) - Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp yakin777、slot akun baru、alexabet88

Terkait：cr7vip slot、gudang game slot login、ucokslot、airbet88 slot online、togel quezon hari ini、pinjol cepat cair dan mudah 2021、data oregon 3 paito、1betqq、maxwin adalah、cara dapat uang dengan cepat

---

---

bab terbaru：slot gacor terbaru（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01