cara mengatasi tagihan pinjol

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Mudik Gratis Kemenhub 2023: Cara Daftar, Syarat, dan Tujuan******

Program mudik gratis Kemenhub 2023 moda tranportasi bus telah dibuka sejak Senin (13/3). Terdapat 28 kota tujuan mudik yang tersedia, mulai dari Pulau Jawa hingga Sumatra.

Dikutip dari Instagram Kementerian Perhubungan RI @kemenhub151, pendaftaran mudik gratisyang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut berlangsung mulai 13 Maret hingga 14 April 2023.

Mudik gratis ini merupakan salah satu program tahunan Kemenhub yang memfasilitasi masyarakat supaya bisa mudik atau pulang kampung pada momen Idulfitri.

Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2023

Cara daftar mudik gratis Kemenhub 2023 hanya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi MitraDarat. Lantaran kuotanya dibatasi, ada baiknya Anda segera melakukan pendaftaran.

Anda bisa unduh aplikasi MitraDarat versi 1.0.4 di Google Play Store untuk pengguna Android dan versi 1.02 di App Store untuk pengguna iOS. Berikut cara daftarnya:

1. Login Aplikasi MitraDarat

• Download aplikasi MitraDarat di hp.
• Klik tombol Login.
• Masukkan alamat email/akun Google Anda.
• Masukkan nomor telepon (WhatsApp).
• Masukkan kode OTP.
• Login berhasil dan akan terlihat laman dashboard aplikasi MitraDarat.

2. Cara Pesan Tiket Mudik Gratis

• Di halaman utama klik ikon Mudik Gratis.
• Pilih titik keberangkatan dan tujuan kota mudik.
• Pilih armada mudik yang sesuai.
• Isi identitas data penumpang dengan lengkap dan benar.
• Klik tombol Selesaikan Pesanan.

3. Bukti Tiket Mudik

• Klik ikon Mudik Gratis.
• Klik ikon Tiketku.
• Pilih tiket yang telah dipesan.
• Lalu klik tombol Lihat Kode QR.
• Tampilan Kode QR ini menjadi bukti pemesanan (Tunjukkan Kode QR pada petugas di posko validasi untuk proses verifikasi tiket).

Lihat Juga : Kemenkes Belum Putuskan Booster Kedua Jadi Syarat Mudik 2023

Syarat Mudik Gratis Kemenhub 2023

Terdapat sejumlah syarat mudik gratis Kemenhub 2023 yang perlu dipersiapkan, sebagai berikut:

1. Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/SIM/KK).
2. Peserta hanya bisa memilih 1 kota tujuan mudik.
3. Bila peserta akan mengikuti mudik-balik/PP, maka pendaftaran arus balik dilakukan bersamaan pada saat mendaftar arus mudik (dengan catatan, kota tujuan mudik yang dipilih ada pilihan kota arus balik dan peserta hanya bisa ikut arus balik sesuai dengan kota tujuan arus mudik).
4. Peserta hanya diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan.
5. Apabila lewat H+7 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap gugur/hangus (kuota akan otomatis bertambah), dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK diblok oleh sistem) agar memberikan kesempatan pada peserta lain yang ingin mendaftar/belum mendapatkan kuota mudik/balik.
6. Peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa kelengkapan surat kendaraan, dan menyerahkan motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 sebelum tanggal seremonial bus.
7. Peserta wajib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik.
8. Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan.

Lihat Juga : Pemesanan Tiket Kereta Api Tambahan Mudik 2023 Dibuka Mulai 13 Maret

Daftar Kota Tujuan Mudik Gratis Kemenhub 2023

Sementara itu, untuk kota tujuan mudik gratis Kemenhub 2023 ini terbatas. Totalnya hanya ada sekitar 28 kota. Berikut daftar kota tujuannya:

1. Jawa Barat

• Garut
• Tasikmalaya
• Cirebon

2. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

• Tegal
• Pekalongan
• Semarang
• Demak
• Jepara
• Pati
• Blora
• Boyolali
• Solo
• Klaten
• Wonogiri
• Purwokerto
• Cilacap
• Wonosobo
• Kebumen
• Magelang
• Wonosari
• Yogyakarta

3. Jawa Timur

• Tuban
• Madiun
• Surabaya
• Malang
• Tulungagung

4. Sumatra

• Lampung
• Palembang

Itulah informasi mengenai program mudik gratis Kemenhub 2023. Pendaftarannya hanya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi MitraDarat yang tersedia di App Store atau Google Play Store.

Menantu setingkat dewa

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Penjahat menjadi dewa

KAI Batalkan Operasi KA Pangrango Hari Ini Buntut Longsor di Bogor******

Seluruh perjalanan Kereta Api (KA) Pangrango lintas Bogor-Sukabumi (PP) dibatalkan Rabu (15/3) ini. Pasalnya, rel lintas kereta tersebut terdampak longsor.

"PT KAI Daop 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA Pangrango lintas Bogor - Sukabumi dampak longsor yang terjadi di area jalur rel KM 2+6/7 antara Stasiun Paledang dan Batu Tulis," ujar Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Rabu (15/3).

Eva mengungkapkan calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor/Paledang dan Sukabumi dan stasiun lainnya.

Longsor terjadi pada Selasa (14/3) pukul 23.00 WIB menimpa lima rumah di RT07/RW04 Kampung Sirna Sari Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan jaringan rel kereta.

Empat orang diduga masih tertimbun longsoran tebing penahan tanah (TPT) rel kereta api di Kota Bogor, Jawa Barat.

Eva menambahkan saat ini upaya perbaikan jalur rel terdampak longsor dan cuaca ekstrem tersebut terus dilakukan seluruh tim Daop 1 Jakarta.

"Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dan Proses Pembatalan Tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial @KAI121," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Mitos Asing

Pemerintah Impor 200 Ribu Ton Daging Sapi******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan pemerintah siap mengimpor 200 ribu ton daging sapidandaging kerbauuntuk menyambut Ramadan dan Lebaran 2023. Rinciannya, daging sapi yang akan didatangkan sebanyak 100 ton, begitu juga untuk daging kerbau. 

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengungkapkan langkah ini ditempuh untuk menjaga pasokan daging sapi dan kerbau di dua momentum itu. Terlebih, stok awal daging sapi dan kerbau pada tahun ini hanya 56.444 ton, dengan perkiraan produksi dalam negeri 504.779 ton.

"Kami melakukan penugasan kepada Bulog dan ID Food untuk melakukan impor menjelang puasa dan Lebaran ini. Untuk Bulog, impor daging kerbau 100 ribu ton, untuk ID Food impor daging sapi 100 ribu ton," katanya dalam Executive Forum Media Indonesia yang tayang secara virtual, Kamis (9/3).

Berdasarkan data tersebut, Sarwo mengatakan neraca kebutuhan daging sapi dan kerbau tahun ini minus sekitar 254 ribu ton, sehingga pemerintah berencana mengimpor 318 ribu ton daging sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

"Kami sudah mengupayakan. Per 6 Maret 2023, harga rata-rata daging sapi nasional Rp134.830 per kg, masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan cenderung stabil sejak Oktober 2022," jelasnya.

Di lain sisi, cadangan daging sapi saat ini ada 2.694 ton, yang tersebar 2,45 ton di Bulog dan 2.692 ton, sisanya di ID Food. Sedangkan cadangan daging kerbau ada 13.615 ton yang seluruhnya dimiliki oleh Bulog.

Tidak hanya daging sapi dan kerbau, Bapanas mengatakan pemerintah juga bakal mengimpor kedelai 2,5 juta ton, bawang putih 588 ribu ton, dan gula konsumsi 1,2 juta ton. Sarwo mengatakan komoditas tersebut rawan karena produksi dalam negeri di bawah kebutuhan tahunan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Ling Tian

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.