trislot96

Orde Langit

dewatoge

Khofifah ungkap alasan peringatan Harlah ke******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan alasan di balik majunya peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-78. Ditemui di Jakarta, Sabtu, Khofifah menjelaskan Muslimat NU didirikan pada 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 1946 Masehi. "Jadi ini bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara Hijriah dan Masehi. Hijriahnya 26 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk 8 Rajab kira-kira itu kawan-kawan," ujarnya. Kemudian, Khofifah juga mengemukakan terdapat sejumlah cabang Muslimat NU yang telah merayakan peringatan harlah terlebih dahulu, seperti di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Maluku Utara.
Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU

Baca juga: Harlah ke-78, Muslimat NU ucapkan ikrar tekan stunting di Indonesia
 Ia menambahkan masing-masing cabang berhak untuk memilih tanggal berapapun dan bulan apapun untuk merayakan peringatan serupa. "Biasa sampai enam bulan kita harlah keliling itu ya, begitu," ucapnya.

Selain itu, Khofifah mengungkapkan alasan gelaran harlah diadakan pada 20 Januari ini sekaligus merayakan Harlah NU yang jatuh pada 31 Januari mendatang. Perayaan harlah yang bersamaan ini, kata dia, bukanlah perayaan yang pertama kali dilakukan, sebab, perayaan serupa telah dilaksanakan pada Harlah ke-60 Muslimat NU. "Kalau kita merangkai, kan Harlah NU di GBK ini juga bukan yang pertama, jadi kita juga pernah melakukan secara bersamaan antara Harlah NU dan Harlah Muslimat NU, pada zaman Kiai Hasyim Muzadi waktu itu," tutur Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

sintoto

Jokowi sapa pendengar Tanah Air lewat siaran perdana RRI dari IKN******

Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyapa pendengar Radio Republik Indonesia dalam siaran perdana yang dilakukan dari Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk menyampaikan progres pembangunan infrastruktur di IKN.

"Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara. Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik pembangunan, baik penanaman pohonnya, baik pembangunan infrastrukturnya. Saya kira masyarakat di seluruh Tanah Air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi dalam siaran di studio RRI, seperti disampaikan melalui keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, Rabu.

Dalam siarannya tersebut, Presiden menyambut baik siaran perdana yang dilakukan RRI di Studio Mini RRI yang berlokasi di Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menilai siaran RRI dapat menyampaikan progres pembangunan IKN ke seluruh Tanah Air.

Baca juga: Jokowi apresiasi investor lokal bangun kompleks pergudangan pintar IKN

Baca juga: Presiden sebut pembangunan Training Center di IKN sudah 20 persen 

Saat menyapa pendengar di beberapa daerah, Kepala Negara berharap setiap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat diketahui rakyat dari berbagai pelosok Indonesia.

"Yang paling penting seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui seluruh progres, mengetahui perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara sehingga baik yang ada di perbatasan, yang ada di Aceh, ada di Papua semuanya tahu mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita dan tentu saja informasi-informasi yang lainnya," tutur Presiden.

Dalam siaran perdana tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan progres pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN, mulai dari kantor-kantor pemerintah hingga hotel.

Dengan banyaknya infrastruktur yang telah dibangun, Presiden Jokowi pun optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.

Baca juga: Jokowi berharap SUN Hub bantu kontraktor kebut infrastruktur IKN

Baca juga: Jokowi optimistis Upacara HUT Ke-79 RI digelar di IKN

"Kita optimistis nanti di 17 Agustus itu insya Allah juga bisa melakukan upacara bendera dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam siaran tersebut yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Direktur Utama RRI I. Hendrasmo.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

macam slot online

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

pencetjudi

Sainz semakin dekat dengan gelar keempatnya di Dakar******

Jakarta (ANTARA) - Carlos Sainz semakin dekat dengan gelar keempatnya di Reli Dakar setelah rival utamanya, Sebastien Loeb tersandung masalah teknis pada etape 11 di Yanbu, Arab Saudi, Kamis.

Apabila tidak mengalami kendala di etape terakhir, Sainz akan menambah koleksi trofinya setelah memenangi reli ketahanan tersebut pada edisi 2010, 2018, dan 2020, serta kesuksesan yang pertama kali bagi mobil listrik.

Mengendarai purwarupa RS Q E-Tron E2 Audi, Sainz menuju special stage sejauh 175km pada etape terakhir di Yanbu dengan keunggulan satu jam 26 menit dari pembalap tim Overdrive Guillaume De Mevius.

Sedangkan Loeb, mendapati harapannya merebut gelar pertama di Dakar terjegal kendala mekanik yang membuatnya terdampar di gurun pasir selama lebih dari satu jam pada etape 11.

Baca juga: Guerlain Chicherit menangi etape 11 Reli Dakar 2024

Padahal juara dunia reli sembilan kali itu terpaut hanya 13 detik dari Sainz saat start special stage sejauh 420km dari Al Ula ke Yanbu hari itu.

"Ini etape yang sulit bagi kami. Kami kehilangan lebih dari satu jam duduk di atas batu pada awal etape ini. Kami sempat mengira ini sudah berakhir," kata Loeb yang masih berpeluang sebagai runner-up karena terpaut hanya sembilan menit di belakang De Mevius.

"Pada akhirnya, kami sedikit beruntung saat seorang pembalap China yang mengendarai Hunter memiliki suku cadang yang kami butuhkan, jadi kami mengambilnya, dan memperbaikinya, dan melaju lagi.

"Lalu kami mendapati sejumlah ban bocor. Bahkan mengemudi dengan pelan, kami sering mendapati ban bocor. Etape hari ini sangat menyiksa ban. Kami sampai di garis finis dengan ban bocor, tapi kami akhirnya sampai finis."

Kontras dengan apa yang dialami Loeb, Sainz hanya mendapati satu ban bocor menuju finis dan mendapat cukup ruang menuju etape pemungkas.

Baca juga: Sainz perlebar jarak di puncak klasemen seusai etape 8 Dakar 2024

"Setelah kami melihat Seb, kami mengemudi dengan hati-hati. Etape ini sangat sulit karena banyaknya batuan... Bahkan mengemudi dengan pelan di sini Anda bisa kena ban bocor," kata Sainz.

"Tersisa 170km lagi. Saya paham betul bahwa reli ini Anda harus benar-benar melintasi finis dan ini yang akan kami lakukan.

"Gap-nya satu jam, maka saya tidak perlu buru-buru," kata Sainz.

Di kategori sepeda motor, pembalap Botswana Ross Branch merebut kemenangan di etape 11 demi memangkas 32 detik dari Ricky Brabec yang finis kedua hari itu.
m
Mengincar gelar keduanya di Dakar, Brabec kini terpaut 10 menit 22 detik dari Branch dan 14 menit 31 detik dari rekannya sesama pembalap HOnda, Adrien Van Beveren.

"Persaingannya ketat... Tapi rasanya ini akan jadi pertarungan antara saya, Adrien dan Ross di tiga besar besok," kata Brabec.

Baca juga: Loeb terus beri tekanan Sainz jelang dua etape terakhir Dakar 2024
Baca juga: Harapan Loeb untuk meraih kesuksesan di Reli Dakar semakin menguap 

Pewarta: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Wukong membaca obrolan pribadi

web slot paling gacor

Mahfud nilai peretasan akun Instagram miliknya tak ada muatan politis******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai peretasan oleh pihak tidak bertanggungjawab terhadap akun media sosial Instagram miliknya tidak memiliki muatan politis apa pun.

"Itu hanya setengah hari. Hanya sempat mem-posting (menggungah) satu gambar (video) yang juga tidak punya nilai politis apa-apa." kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan saat ini akun Instagram @mohmahfudmd miliknya sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Menurut dia, peretasan itu tidak menjadi pembahasan di internal pemerintah.

"Nggaklah, yang kayak begini sudah banyak. Sudah tahu, Pemerintah sudah tahu. Banyak kayak gini sejak dulu. Politikus banyak, tokoh-tokoh figur publik juga banyak (pernah diretas). Itu biasa orang nakal begitu," kata Mahfud.

Baca juga: Peretasan akun Mahfud, Ganjar tekankan pentingnya jaga keamanan siber

Dia juga tidak berencana mengusut siapa pelaku peretasan akun media sosial tersebut.

Sebelumnya, Selasa (16/1), akun media sosial Instagram @mohmahfudmd milik Mahfud MD diretas dengan menampilkan video orang-orang menyundul bola berdurasi selama 12 detik.

Dalam video tersebut ada keterangan (caption) berbahasa Ibrani dalam aksara Hebrew, yang jika diartikan secara literal bertuliskan, "Tuhan ada di atasku, siapa yang dapat mengendalikan diriku?".

Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary sempat menyampaikan bahwa segala unggahan dan pesan yang dikirim dari akun @mohmahfudmd sejak Selasa, sekitar pukul 16.00 WIB, bukan atas kendali Mahfud MD.

Akun media sosial Mahfud pun dalam beberapa saat berhasil dipulihkan kembali.

Baca juga: Mahfud pastikan segera bahas kelanjutan mekanisme kerja Satgas TPPU

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Gambar Dewa Takdir

oxplay bonus new member 100

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024