link slot paling lama

usia fantasi

Jokowi soal RI Kalah di WTO: Nggak Apa******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan Uni Eropa mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di Uni Eropa, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Presdir Sampoerna Nilai Disrupsi Katalisator Inovasi dan Perubahan******

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna), Vassilis Gkatzelis, mengungkapkan disrupsi dalam bisnis jangan hanya dipandang dari sisi negatifnya saja. Justru, menurutnya disrupsi merupakan salah satu katalisator inovasi atau perubahan.

Pada Conference IdeaFest 2022 di Jakarta, Minggu (27/11/2022), dia memaparkan, disrupsi baik dalam konteks positif maupun sebaliknya, menuntut para pelaku bisnis untuk mampu melakukan inovasi. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bisnisnya berlanjut harus mampu beradaptasi, sehingga tidak hanyut terbawa arus perubahan.

Selama ini, inovasi yang bersifat disruptif datang dari pemain baru, seperti perusahaan rintisan. Namun, dia menegaskan bahwa perusahaan besar pun perlu ambil bagian dalam berinovasi.

Salah satunya adalah bagaimana industri otomotif berinovasi melalui kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih baik bagi lingkungan. Contoh lainnya adalah energi terbarukan, seperti turbin angin dan panel surya, yang berpotensi mengurangi emisi karbon dan melindungi bumi.

Maka dari itu, dia menegaskan bisnis perlu melakukan inovasi. Diyakini, inovasi tersebut akan membawa pertumbuhan positif bagi bisnis.

"Pada saat yang sama, disrupsi inovasi hanya dapat berkembang dalam lingkungan dan ekosistem yang mendukung. Oleh karena itu, sebagai enabler, kebijakan berbasis sains yang inklusif dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat inovasi yang mengganggu," imbuhnya.

Dalam menghadapi disrupsi, perusahaan induk Sampoerna, Philip Morris International (PMI), telah mengembangkan produk tembakau bebas asap. Produk ini merupakan alternatif bagi para perokok dewasa yang ingin terus menikmati produk tembakau dan nikotin, atau yang mengalami kesulitan berhenti merokok.

Produk ini memiliki risiko yang lebih rendah karena mengeliminasi proses pembakaran. Alhasil, paparan zat berbahaya dan berpotensi berbahaya berkurang 90-95 persen.

Pada kesempatan yang sama, CEO sekaligus Co-Founder Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, mengakui bahwa pada masa pandemi, bisnisnya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pengunjung selama pemberlakuan pembatasan. Oleh karena itu, pihaknya terus berinovasi dalam disrupsi yang menghadang ini.

"Kita tentunya mempunyai banyak masalah karena toko kita di sekitar SCBD tidak ada konsumen. Tetapi di sini kita sangat penting untuk resilien. Karena pandemi salah satu dalam sebuah bisnis problem," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa tidak mungkin ada bisnis yang tidak menghadapi masalah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dihadapi. Adapun dalam menghadapi krisis selama pandemi, Edward menjelaskan bahwa Kopi Kenangan melakukan berbagai strategi.

"Dari situ pada 2020 ketika badai PHK, kita menjadi brandyang tidak akan pernah PHK. THR dibayar. Dan tahun lalu, seluruh co-founderdan CEO dibayar Rp 1 saja. Itu menjadi komitmen kita untuk menjadi backup baik kepada customermaupun employeekita," tegas dia.

Jiuyao Ajaib

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

8 Sektor Saham Menguat IHSG Bangkit ke 7.081******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.081 pada Rabu (30/11) sore. Indeks saham menguat 69,24 poin atau plus 0,99 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,98 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 265 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 176 lainnya stagnan. Terpantau, delapan dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor keuangan di angka 1,8 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 0,14 persen ke level Rp15.734 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,21 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 2,15 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan plus 1,61 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,51 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,06 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,19 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika dominan memerah. Indeks S&P 500 turun 0,16 persen, indeks NYSE menguat 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,59 persen.

[Gambas:Video CNN]

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Bandara Bone Kembali Beroperasi Setelah Mati Suri Sejak 2017******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanmengoperasikan kembali Bandar Udara (Bandara) Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulsel.

Rencananya maskapai Susi Air membuka tiga rute penerbangan dan penerbangan perdana mulai 1 Desember 2022 mendatang untuk mendukung operasi bandara tersebut.

Ada tiga rute yang akan dilayani Susi Air. Pertama, Makassar-Bone (PP) 5 kali seminggu dengan harga tiket Rp300 ribu.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengoperasian kembali bandara itu dilakukan setelah Pemprov Sulsel memberikan subsidi tiket sebesar Rp2,5 Miliar.

"Jadi arahan presiden dan menteri untuk diaktifkan bandaranya, karena sudah dianggarkan. Sehingga kita tindak lanjuti dengan pemberian subsidi," kata Andi Sudirman Sulaiman, Senin (28/11).

Sebelumnya kata Andi Sudirman bahwa pihaknya telah memberikan subsidi penerbangan untuk rute Toraja-Balikpapan. Ia berharap beroperasinya bandara ini bisa menghidupkan kembali perekenomian masyarakat di wilayahnya.

"Karena dengan adanya bandara, mobilitas barang dan jasa lebih cepat dan murah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wakil Bupati Bone Ambo Dalle memberikan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, karena bandara yang pernah tidak bisa melakukan penerbangan sejak 2017 lalu itu akhirnya bisa beroperasi lagi. 

"Bandara Arung Palaka Kabupaten Bone sudah cukup lama tidak beroperasi sejak 2017 karena adanya beberapa masalah. Alhamdulillah dengan dukungan Pemprov Sulsel, kita mendapatkan subsidi dalam rangka mengaktifkannya kembali," kata Ambo Dalle. 

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]