sistem kehidupan tertinggi

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Solopos Hari Ini : Presiden Harus Jadi Teladan******

JOGJA–Permintaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar Presiden menjadi teladan yang baik dalam penyelenggaraan negara diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Selasa (30/1/2024). PP Muhammadiyah juga mendesak DPR mengawasi Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Diberitakan Soloposhari ini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam pernyataan resmi, Senin (29/1/2024), mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawasan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024). Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendi­dikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi de­ngan de­mikian, pernyataan Pre­siden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum un­tuk melakukan kampanye dan ber­pihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dile­paskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Buah Sampai Baju Jadi Buruan Jelang Imlek

Perayaan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek menjadi perayaan pula bagi para pedagang buah. Banyak warga yang memburu aneka buah impor untuk kebutuhan upacara-upacara dan hidangan atau bingkisan saat Imlek. Yang merasakan hal ini di antaranya para pedagang buah di Pasar Gede Solo.

Penjual buah di Pasar Gede Solo mengaku mulai kebanjiran pesanan sejak pekan lalu. Banyak orang yang memesan jauh-jauh hari untuk dikirim mendekati puncak perayaan Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang.

Jumadi, seorang pedagang buah di Pasar Gede Solo, menyebut jeruk ponkam, buah pir, dan apel menjadi yang paling dicari konsumen. Hingga saat ini, Jumadi mengaku telah mengirimkan pesanan ke beberapa tempat dan akan berlanjut mendekati puncak perayaan Imlek. Jika ditotal dia telah mengirim ratusan kemasan dan akan bertambah mendekati Imlek.

Bisnis Sehat Kuliner Nondaging

SURABAYA—Gaya hidup vegan dinilai mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha kuliner. Saat ini, gaya hidup vegan telah menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Republik Indonesia Angela Tanoesoedibjo seusai menghadiri acara bertajuk Vegan Festival yang digelar di salah satu mal di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024) malam seperti diberitakan antaranews.

Selain itu, menurut Allied Market Research, pasar makanan vegan diperkirakan mencapai US,4 miliar pada 2026. Nilai ini setara dengan Rp495 triliun. “Kami lihat potensi yang ditimbulkan dari gaya hidup ini bisa menumbuhkan perekonomian signifikan karena masyarakat mulai mengadopsi vegan lifestyle,” kata Angela.

Angkutan Publik Dulu, Baru Naikkan Pajak

JAKARTA – Pemerintah harus betul-betul menyiapkan dan memperbaiki transportasi publik sebelum mengambil keputusan menaikkan pajak kendaraan pengguna bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno menanggapi wacana yang sempat terlontar soal kenaikan pajak kendaraan bermotor pengguna BBM. Mengiringi wacana yang muncul dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu disampaikan alasan bahwa kenaikan pajak akan digunakan untuk mensubsidi kendaraan umum dan kendaraan listrik.

“Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma,” katanya, Senin (29/1/2024). Djoko mengapresiasi dukungan pemerintah untuk mendorong transportasi umum, namun ia menyayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. “Pemerintah seperti memaksakan diri agar orang beli motor listrik. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (30/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Menikah dengan iblis

Prabowo Tak Berencana Mundur seperti Mahfud Md******

“Pak Prabowo kan bisa memisahkan waktu, kapan akan melakukan kampanye sebagai calon presiden, dan kapan untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan RI,” ujarnya.

Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik. Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.

Sementara terkait langkah yang diambil Mahfud Md untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud Md.

Andre berpandangan keputusan Mahfud Md tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.

“Saya menghormati atas keputusan Pak Mahfud Md itu,” kata Andre.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN: Prabowo Belum Ada Rencana Mundur dari Kabinet Indonesia Maju”

Katalog dewa perang terkuat

Simak! Peraturan Pemerintah tentang Gaji PNS Terbaru******

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Dirut BRI: Digitalisasi Tak Picu PHK, Justru Tingkatkan Produktivitas Pekerja

“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,” bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Berikut adalah daftar lengkap penyesuaian gaji PNS dalam peraturan terbaru:

Golongan I:

Golongan Ia : Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Golongan Ib : Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Golongan Ic : Rp1.918.700 – Rp2.783.700

Golongan Id : Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II:

Golongan IIa Rp2.184.000 – Rp3.633.400

Golongan IIb Rp2.385.000 – Rp3.797.500

Golongan IIc Rp2.485.900 – Rp3.958.200

Golongan IId Rp2.591.000 – Rp4.125.600

Golongan III:

Golongan IIIa Rp2.785.700 – Rp4.575.200

Golongan IIIb Rp2.903.600 – Rp4.768.800

Golongan IIIc Rp3.026.400 – Rp4.970.500

Golongan IIId Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan IV:

Golongan IVa Rp3.287.800 – Rp5.399.900

Golongan IVb Rp3.426.900 – Rp5.628.300

Golongan IVc Rp3.571.900 – Rp5.866.400

Golongan IVd Rp3.723.000 – Rp6.114.500

Golongan IVe Rp3.880.400 – Rp6.373.200

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kabar Baik! Gaji PNS Resmi Naik, Cek Besarannya”

Dia adalah figur tongkat

Ahok Bersedia Ikut Kampanye Ganjar******

Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.

Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, dengan catatan, para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Aku belum lihat detailnya, tapi kalau ikut kampanye tidak boleh. Begini saja, lihat definisi kampanye KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya pada Selasa (30/1/2024) siang.

Aturan yang membatasi direksi dan komisaris BUMN terkait kegiatan pemilu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: S-560/S.MBU/10/2023 pada 27 Oktober 2023.

Surat edaran itu mengatur keterlibatan direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Sebelumnya, Ahok sempat dikabarkan akan hadir dalam kampanye terbuka Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Dia disebutkan hadir dalam acara itu untuk mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun Ahok menyatakan dirinya tidak menghadiri kampanye tersebut lantaran memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ahok Buka Peluang Kampanyekan Ganjar, Bakal Mundur dari Komut Pertamina?”

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Mahfud Md Mundur dari Menkopolhukam, Ganjar: Semoga yang Lain Mengikuti******

PONTIANAK —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendukung langkah calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, yang mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Rabu (31/1/2024). Ganjar pun berharap calon lain yang terlibat kontestasi Pilpres 2024 namun masih menjabat sebagai menteri maupun pejabat negara, mengikuti langkah Mahfud Md.

Ganjar menilai langkah Mahfud Md untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan wujud sikap pemimpin yang berintegritas. “Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat,” ujar Ganjar saat berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Ganjar juga berharap keputusan Mahfud Md mundur dari jabatan diikuti capres-cawapres lainnya. Mereka yang masih menjabat sebagai menteri atau pejabat negara, sebaiknya mundur dari jabatannya untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024.

“Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti,” ucap Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com. 

Disinggung apakah yang dimaksud Ganjar adalah Prabowo dan Gibran juga harus mundur, Ganjar membenarkan.

“Iya, termasuk. Siapapun yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud,” tegas Ganjar.

Ditanya kenapa Mahfud Md baru mengundurkan saat ini, Ganjar menegaskan bahwa sebenarnya rencana tersebut sudah lama dibicarakan. Namun, Mahfud menunggu waktu yang tepat.

“Tapi meski baru mundur sekarang, apakah yang lain ada yang mundur lebih dulu? Kan tidak. Maka Pak Mahfud lah yang selalu pertama,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud Md telah menyampaikan rencana pengunduran dirinya dari jabatan Menkopolhukam. Hal itu ia sampaikan saat menggelar kampanye di Lampung, Rabu (3/1/2024).

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” ujar Mahfud Md.

Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan disampaikan begitu mendapat jadwal bertemu Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya akan diserahkan Kamis (1/2/2024).