situs slot terbaik di indonesia 458Jutaan kata 138460Orang-orang telah membaca serialisasi
《game slot gampang menang》
Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.
"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).
Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.
Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.
"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).
Lihat Juga :Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN |
Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.
Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.
Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.
Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.
Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.
Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.
"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.
Lihat Juga :Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam |
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.
Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.
Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.
"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.
Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.
"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.
"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.
[Gambas:Video CNN]
Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN******
Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi mengubah harga propertidi Jakarta dan melahirkan peluang alih fungsi gedung kementerian/lembaga (K/L) menjadi hunian.
Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan pihaknya memang masih belum memastikan apakah properti di Jakarta akan murah jika pusat pemerintahan bergeser ke IKN. Ia menegaskan semuanya masih tergantung dengan penawaran dan permintaan yang ada di Jakarta.
"Kalaupun itu terjadi (harga properti di Jakarta jadi murah atau makin mahal), enggak dalam jangka pendek. Dan kalau memang kita bicara Jakarta harganya (properti) bakal naik atau turun, itu memang supply dan demand yang ada di Jakarta. Jadi, pergerakan harganya boleh dibilang tidak tergantung pada IKN," jelas Monica dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).
Colliers juga membahas peluang menyulap gedung-gedung K/L di Jakarta untuk menjadi hunian warga. Monica mengatakan ada tiga faktor utama yang perlu ditimbangkan untuk mewujudkan ide ini.
Pertama, regulasi. Namun, menurutnya saat ini tata kota dari gedung-gedung kementerian yang ditinggalkan itu adalah untuk perkantoran.
Kedua,zoning atau pemetaan wilayah. Monica menyebut zoning dari bangunan kementerian/lembaga itu kantor pemerintahan, sehingga perlu dipikirkan ulang jika ingin diubah menjadi hunian.
Ketiga,teknis mengubahnya. Ia mengatakan ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji matang-matang jika ingin menjadikan gedung tersebut sebagai hunian warga.
"Jadi, jawabannya memang enggak semudah itu kalau memang langsung di-convertjadi hunian," ungkapnya.
"Bahkan, kalau misalnya tetap mau (jadi) officepun juga ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi regulasinya dan harus dihitung juga kebutuhan ruangnya seperti apa. Memang ada rencana-rencana seperti itu, tapi ini rasanya akan bertahap karena suplai di IKN-nya juga bertahap," imbuh Monica.
Monica juga menekankan perpindahan pejabat pemerintah ke IKN pun tak akan langsung dan membuat Jakarta kosong. Ia menyebut semuanya akan dilakukan bertahap.
Akan tetapi, ia tak menutup kemungkinan dengan opsi menyulap gedung tersebut menjadi hunian. Meski, lokasinya yang di tengah kota bakal menjadi pertimbangan khusus.
[Gambas:Video CNN]
Label:puncakqq、putarslot88、gacor hari ini
Terkait:pinjaman bank online tanpa jaminan、situs judi slot paling lengkap、erek erek penari、erek erek 3d abjad lengkap、88 situs slot、bocoran slot gacor admin riki、situs slot terpercaya 2022 resmi、rajahoki89、cakrabet、slot yang lagi gacor
bab terbaru:slot yang bagus(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.
"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).
Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.
Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.
"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).
Lihat Juga :Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN |
Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.
Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.
Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.
Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.
Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.
Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.
"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.
Lihat Juga :Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam |
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.
Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.
Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.
"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.
Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.
"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.
"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto buka suara soal lahan500 ribu hektare yang dikuasai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Hadi mengatakan penguasaan tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) memang bersifat sah. Namun, ada jangka waktu yang ditetapkan.
"Oh, kalau HGU semuanya kan ada (di) keputusan menteri," komentar Hadi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/1).
Mantan Panglima TNI itu hanya menekankan HGU bisa diperpanjang. Perpanjangan lahan tersebut bakal dilihat berdasarkan kepentingannya.
"Tentunya kita lihat sesuai kebutuhan, dan bisa diperpanjang," tandasnya.
Persoalan lahan Prabowo yang seluas Provinsi Bali atau Brunei Darussalam itu mencuat dalam debat ketiga calon presiden di Istora, Jakarta, Minggu (7/1). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan tanah Prabowo itu.
Mulanya Anies menyebut tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, di mana kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo.
Prabowo tak terima dengan pernyataan Anies. Selain memotong pernyataan Anies dalam debat, capres nomor urut 2 itu mengklarifikasi lahan yang dipermasalahkan.
Menhan Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan hampir mendekati 500 ribu hektare. Namun, ia menekankan lahan seluas ratusan ribu hektare itu merupakan tanah HGU yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk proyek food estate.
"Saya sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! Saya siap!" katanya dalam Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).
"Kemarin juga salah-salah mulu itu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya," tegas Prabowo.
Ia menegaskan lahan tersebut dimilikinya sebelum menjabat sebagai menteri pertahanan. Bahkan, Prabowo mengklaim sudah menyerahkan tanah tersebut ke negara.
[Gambas:Video CNN]
Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.
"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).
Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.
"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.
"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.
Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.
Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengecek langsung Terowongan Kembar Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat yang sempat viral dikabarkan retak akibat gempa bumiyang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.
Usai mengecek, Basuki memastikan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya di Terowongan Cisumdawu akibat gempa tersebut.
Ia mengatakan memang ada pola mirip retakan pada terowongan tersebut. Tapi itu bukan retakan, melainkan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton tidak rata di terowongan.
Keamanan didasarkan pada hasil pengukuran SHMS (Structural Health Monitoring System) yang tidak menunjukkan kerusakan struktur terowongan akibat gempa.
Ia mengatakan berdasarkan pengukuran SHMS, regangan terowongan akibat gempa bumi pada 31 Desember 2023 dan gempa susulan pada 1 Januari 2024 yang lalu relatif kecil.
Malahan katanya, regangan masih kalah akibat akibat perubahan suhu yang terjadi setiap hari.
"Jadi suhu siang-malam atau panas-dingin itu menyebabkan adanya regangan pada terowongan. Dampak dari gempa kemarin lebih kecil dari pengaruh perbedaan suhu harian pada terowongan ini. Terowongan ini dilengkapi dengan expansion joint untuk menyerap regangan tersebut, jadi secara struktural aman," jelasnya Rabu (10/1) seperti dikutip dari detikfinance.
Terowongan Cisumdawu memiliki panjang 472 meter. Terowongan itu sempat dikabarkan retak akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.
Hal itu juga dikonfirmasi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Ia mengatakan pascagempa di Kabupaten Sumedang, ada keretakan di terowongan ganda Tol Cisumdawu.
"Gempa bumi yang M 4,8, ketiga menyebabkan adanya sedikit keretakan di dinding Terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Pihak pengelola melakukan asesmen dan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Namun atas keretakan itu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas dan kondisi masih aman terkendali," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan dua BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PP dipercaya membangun prasarana perkeretaapian di Filipina, yakni Malolos-Clark Railway Project.
Erick menyampaikan kepercayaan Filipina terhadap Adhi Karya dan PP terwujud dalam penandatanganan pada Juli 2023 yang disaksikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
"Malolos-Clark Railway Project ini menjadi bukti bahwa jika pengelolaan BUMN Karya dijaga dengan benar dan governance-nya mengikuti standar terbaik, maka BUMN Karya dapat berkinerja dan memberikan kontribusi yang optimal," ujar Erick saat kunjungan kerja di Manila, Filipina, Kamis (11/1).
Hal ini merupakan catatan prestasi yang menjadi bukti bahwa BUMN Karya dapat bersaing dengan pemain besar internasional di bidang kontruksi dan menjadi modal BUMN Karya dalam mengikuti pelelangan internasional.
Saat ini, lanjut Erick, ADHI dan PP dalam proses penerbitan untuk Phillippine Contractors Accreditation Board (PCAB) atau Surat Usaha Jasa Kontruksi (SUJK) dari Pemerintah Filipina.
Sementara, proses pembebasan lahan juga tengah dilakukan Pemerintah Filipina dan groundbreakingatas proyek ini direncanakan pada Maret 2024.
"Dari 9 kontrak pekerjaan yang dilelang dengan nilai proyek sebesar US,75 miliar, Joint Venture Adhi Karya dan PP mendapatkan 2 kontrak package secara profesional," ucap Erick.
Erick mengatakan dari total nilai kontrak sebesar US,75 miliar atau setara Rp 41,25 triliun, JV ADHI dan PP memperoleh kontrak sebentar US0 juta atau setara Rp8,4 triliun, dengan porsi 51 persen ADHI dan 49 persen PTPP .
(agt/agt)《game slot gampang menang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,koin138 loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《game slot gampang menang》bab terbaru。