untung138 rtp

Bertarung di langit

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Sandiaga Akan Libatkan Santri untuk Kembangkan Desa Kreatif******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bakal melibatkan para santri dalam pengembangan Desa Kreatif.

Hal itu disampaikan Sandiaga usai nonton bareng (nobar) film Jejak 2 Ulama di Depok pada Sabtu (22/10). Film yang mengisahkan perjalanan Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari sebagai cikal bakal Muhammadiyah dan Nahdiatul Ulama yang kini menjadi salah satu tiang kokoh Republik Indonesia tersebut dinilai membuktikan bahwa peran santri penting dalam pembangunan bangsa.

"Saya sangat mendukung film Jejak 2 Ulama, Ini adalah bagian dari perayaan Hari Santri Nasional yang sangat kita maknai sebagai kebangkitan yang tadi diperlihatkan oleh dua ulama besar kita, dan ini meningkatkan ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiah maupun ukhuwah wathania dan ukhuwah basyariyah kita," kata Sandiaga.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus menggali potensi yang dimiliki para santri lewat program digital santripreneur.

Program yang kini sudah diterapkan terhadap para santri di pesantren seluruh Indonesia itu terbukti berhasil mencetak beragam karya luar biasa selama satu tahun terakhir. Sebagai puncak program, pada 28 November Kemenparekraf akan menampilkan berbagai karya santri yang berkelas nasional hingga internasional.

"Saya melihat para santri memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa, digital maupun juga talenta-talenta ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, sehingga santri tidak mencari lapangan kerja, tetapi justru menciptakan lapangan kerja," kata Sandiaga.

"Santri digitalpreneur ini mendukung program pariwisata melalui Desa Wisata dan Desa Kreatif. Pesantren ini akan menjadi pusat-pusat ekonomi kreatif, pusat digitalisasi yang akan berkembang menjadi USD 150 di tahun 2025 nanti," lanjutnya.

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Badan Otorita Sebut Korsel Bakal Investasi Taksi Udara di IKN******

Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan Korea Selatan (Korsel) akan berinvestasi taksi udara tanpa awak di ibu kota baru.

Investasi advance urban air mobility itu akan menggunakan bahan bakar energi terbarukan. Nantinya, sambung Dhony, Korsel akan mengembangkan pusat inovasi dan penelitian advance urban air mobilityAsia Tenggara di IKN.

"Ini nanti bisa jadi wahana yang tidak merusak lingkungan karena tidak membuat infrastruktur di darat untuk menghubungkan kota-kota mitra dan penyangga dari IKN," ujar Dhony kepada di Menara BNI, Kamis (20/9).

Selain advance urban air mobility,Korsel juga akan berinvestasi pada sektor perumahan di IKN. Namun, Dhony tidak menyebutkan total nilai investasi Korea di IKN.

"Korean Land and Housing sudah menyatakan akan berpartisipasi membangun apartemen dan area komersial. Kemudian ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan,"ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur segala bentuk investasi di IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan aturan tersebut akan mengatur pemberian insentif bagi pelaku usaha di IKN Nusantara, berupa fiskal dan non fiskal.

Selain itu beleid yang sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Bappenas itu juga akan akan mengatur agar investor bisa menanamkan modal dan usaha serta melakukan usaha di IKN dengan sebaik mungkin.

"Itu bakal bermanfaat untuk semua pihak, baik mereka yang bermukim di sana hingga pelaku usaha itu sendiri," imbuh Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Langit Fantasi Sembilan Warna

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Mentan Respons Isu Reshuffle: Saya Kerja Saja******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar banyak soal wacana isu reshufflekabinet terhadap menteri dari Partai NasDem.

"Saya tak mau tanggapi itu. Jabatan ini bagi kita dia datang dan pergi. Yang penting kita performancekerja yang baik. Aku tidak pusing, aku kerja baik," kata SYL di Makassar, Senin (24/10).

Menurut Syahrul, saat ini dirinya tengah fokus bekerja untuk menghadapi krisis pangan. Masalah reshuffle, kata dia, menjadi hak prerogatif dari presiden.

Keputusan itu sudah bulat, terlepas dari kursi menteri dari NasDem hilang atau tidak akibat reshuffle kabinet.

Hermawi mengungkapkan Partai NasDem sejak awal menyatakan sikap mendukung Jokowi tanpa syarat. Ia pun memastikan partainya bakal menghormati keputusan presiden jika melakukan reshuffle.

"Dukungan kami kepada Jokowi itu tanpa syarat. Reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden, kami hormati," kata Hermawi dalam diskusi KedaiKOPI di Jakarta Pusat, Minggu (23/10).

"Apa pun yang terjadi dari sekarang sampai 2024, dukungan NasDem terhadap pemerintahan Jokowi tidak akan terganggu sedikit pun," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]