qqmercy

Tuhan tanpa Batas

Sandiaga Sambut Kolaborasi Lintas Kementerian******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, menandatangani prasasti Groundbreaking Investasi PT Labersa Hutahaean di SR 5 Lahan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Rabu (21/12).

Berada di ketinggian perbukitan Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pemerintah pusat bersama PT Labersa Hutahaean akan membangun resortdan hotel bintang lima pertama di Danau Toba.

Lewat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta sektor swasta, Sandiaga berharap Hotel dan Resort Labersa dapat menjadi tujuan wisata baru di Danau Toba.

"Rekor ada empat menteri yang menyaksikan groundbreakinghotel berbintang lima pertama di kawasan Toba Kaldera,"imbuh Sandiaga sembari menunjukkan indahnya perbukitan kaldera Danau Toba.

Menurutnya, kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta sektor swasta dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Dengan begitu, tak hanya mampu bertahan menghadapi resesi global yang diyakini terjadi pada 2023, tetapi justru membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Nantinya, Sandiaga menambahkan, Hotel dan Resort Labersa akan menyajikan keindahan alam Danau Toba serta menjadi etalase bagi aneka produk ekonomi kreatif khas Sumatera Utara. Sehingga menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

"Ini akan menjadi resortdan waterparkkelas dunia di Toba Kaldera yang akan menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya Danau Toba, Sumatera Utara," pungkasnya.

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

PHK Twitter Masih Berlanjut, Elon Musk Kembali Pangkas Karyawannya******

Bos Twitter Elon Musk kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya. PHK lanjutan ini berdampak ke tim kebijakan publik serta media dan hiburan.

Mengutip CNN, PHK lanjutan ini terjadi pada Kamis (22/12). Salah seorang korban PHK dari tim kebijakan publik Twitter mengatakan timnya kembali dipangkas sekitar setengahnya menjadi 15 karyawan.

Eks karyawan Twitter tersebut mengatakan tim kebijakan publik memiliki lebih dari 60 karyawan sebelum Musk resmi mengakuisisi platform media sosial tersebut.

Tim ini juga mengelola program hak asasi manusia (HAM) untuk melindungi pengguna rentan termasuk aktivis, terlibat dalam upaya transparansi, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, dan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan global.

Terlepas dari PHK lanjutan, sekitar 100 eks karyawan Twitter mengajukan tuntutan ke pengadilan arbitrase lantaran merasa proses pemecatan mereka tidak adil.

Para karyawan tersebut menilai proses pemecatan tidak adil karena lebih banyak memecat wanita daripada pria. Twitter juga memecat karyawan yang sedang cuti melahirkan atau sakit serta tidak mematuhi janji menyediakan uang pensiun yang layak.

Sementara itu, Musk diklaim sedang mempertimbangkan mencari orang lain untuk memimpin Twitter. Pasalnya, para pengguna media sosial ini meminta Bos Tesla itu mengundurkan diri sebagai CEO Twitter.

Twitter tercatat melakukan PHK terhadap 3.700 karyawan pada awal November dalam rangka perampingan budget oleh Elon Musk.

Selain karena PHK, ada pula ratusan karyawan yang memilih mundur dari perusahaan tersebut setelah akuisisi Musk pada awal Oktober lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Bloomberg Diklaim Ingin Akuisisi Wall Street Journal & Washington Post******

Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg LP, diklaim ingin mengakuisisi Wall Street Journaldari Murdoch's News Corp, atau Washington Postdari Amazon.com milik Jeff Bezos

Demikian dikutip dari situs berita Axios, Jumat (23/12).

Sementara itu, mengutip dari Reuters, berdasarkan sumber kantor berita tersebut, sejauh ini Bloomberg belum menghubungi Rupert Murdoch untuk membahas kemungkinan pembelian Dow Jones dan surat kabar andalannya Wall Street Journal.

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGANMelihat Jebakan yang Perlu Dipelototi Sebelum Membeli Produk Asuransi

Sebelumnya diberitakan upaya mengakuisisi surat kabar besar telah menarik minat Bloomberg sebelumnya, termasuk New York TimesdanFinancial Times.

Sumber Reutersmengatakan akuisisi bentuk apa pun diklaim akan memberi miliarder berusia 80 tahun itu properti media raksasa untuk memublikasikan agenda politiknya seperti menangani perubahan iklim, atau mempromosikan undang-undang senjata yang lebih ketat.

Hal itu pun diamini akademisi dari sekolah bisnis Universitas Columbia, Eli Noam.

"Akuisisi Bloomberg atas [Washington Post] belum tentu hanya keputusan bisnis. Mike B adalah seorang pembuat kebijakan/politik, walikota, kandidat presiden, dan akuisisi semacam itu akan memberikan alat untuk memengaruhi kebijakan publik Washington," kata Eli Noam, profesor emeritus di sekolah bisnis Universitas Columbia.

Bloomberg pernah menjadi wali kota tiga periode New York City. Dia juga pernah sempat ingin maju pemilihan Presiden 2020 dari Partai Demokrat.

Menurut perhitungan Forbes, Bloomberg adalah orang terkaya ke-12 di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US,8 miliar.

Penggabungan dengan Wall Street JournalatauDow Jonesakan menciptakan raksasa data dan berita keuangan sehingga memperkuat cengkeraman Bloomberg pada industri sambil menarik pengawasan dari regulator antimonopoli.

Axios memberitakan bahwa Bloomberg melihat Dow Jones, juga penerbit Barron's dan MarketWatch, sebagai pilihan ideal. Namun, tak menutup kemungkinan Bloomberg akan pula membeli Washington Post seandainya Bezos tertarik untuk menjualnya.

Juru bicara Bloomberg L.P. menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi. "Tidak ada yang perlu dikomentari," katanya.

Sementara itu, Dow Jonestidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Michael Bloomberg dan Bezos juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Rupert Murdoch pun menolak untuk memberikan komentar.

Lihat Juga : Waspada Iklan Penipuan Berkedok Tawaran Upgrade Fitur BI FAST

Pelukis Buku One Piece

Jokowi Pede Larangan Ekspor Bijih Bauksit Hasilkan Rp62 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bauksitmulai Juni 2023. Dengan larangan ini, Jokowi memprediksi pendapatan negara bisa meningkat menjadi Rp62 triliun.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi kurang lebih sekitar Rp62 triliun," kata Jokowi, Rabu (21/12).

Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit dengan beberapa pertimbangan.

Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri." kata Jokowi.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]