cara beli hp lewat kredivo

Pengembangan diri para bos hiburan

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Zulhas Ramal Transaksi Belanja Online Capai Rp1.211 T pada Akhir 2022******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memprediksi nilai transaksi atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digitalakan mencapai US miliar atau Rp1.211 triliun (asumsi kurs Rp15.732 per dolar AS) pada akhir 2022.

Zulhas mengatakan dalam lima tahun terakhir, ekonomi digital Indonesia berkontribusi besar pada perekonomian dalam negeri. Besaran nilai transaksi diprediksi akan terus meningkat pada 2025 dan 2030.

"Setelah tumbuh 22 persen selama setahun terakhir hingga 2025, ekonomi digital diproyeksikan akan mencapai US0 miliar. Diperkirakan akan tumbuh lebih dari tiga kali lipat di kisaran US0 miliar hingga US0 miliar pada 2030 nanti," ramal Zulhas dalam Indonesia Digital Economy Conference Lazada Indonesia, Selasa (29/11).

Ia memaparkan transaksi e-commerce di Indonesia meningkat secara nominal sebesar 22,1 persen yoy. Peningkatan tersebut membawa nilai transaksi mencapai Rp227,8 triliun sepanjang semester pertama 2022.

"Secara volume transaksi, meningkat 39,9 persen yoy mencapai Rp1,74 juta transaksi, sedangkan transaksi uang elektronik tumbuh 40,6 persen mencapai Rp185,7 triliun," paparnya.

Zulhas tak menutup mata bahwa pasar digital memang mengalami penurunan di tengah gejolak ekonomi dunia. Namun, ia menenangkan masyarakat bahwa hal tersebut bersifat sementara.

"Memang pasar digital kalau kita perhatikan agak menurun sedikit, tapi sedikit saja. Ibarat habis mati lampu, penyesuaian sedikit sajalah. Gak usah khawatir menurut saya. Karena kita tahun depan, walaupun dunia katanya lebih lambat dan resesi, saya meyakini kita akan lebih baik," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Harga Sewa Kampung Susun Bayam******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) bakal menetapkan harga sewa Kampung Susun Bayam(KSB) di bawah Rp1,5 juta per bulan. Besaran sewa tersebut merupakan hasil diskusi antara JakPro dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya betul (harga sewa di bawah Rp 1,5 juta), untuk tarif sewa Kampung Susun Bayam, sudah kami diskusikan kembali dengan Pemprov DKI," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (JakPro) Syachrial Syarief dikutip detikcom, Selasa (29/11).

Harga sewa tersebut merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018. JakPro juga mengklaim telah melakukan sosialisasi harga sewa itu kepada warga.

"Kemarin kita ketemuan rapat tuh Rabu. Rapat itu belum ada kesepakatan. Pihak JakPro maupun dengan warga belum ada kesepakatan mengenai masalah nominal dan serah terima kunci belum ada informasi itu," ucapnya.

Selain itu, warga juga menagih janji JakPro untuk bisa menempati rumah susun tersebut. Di mana, calon penghuni dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam per 20 November, namun sampai saat ini belum ada serah terima kunci.

"Ini rencana kita mau menuntut penyerahan kunci sesuai dengan pernyataan dari pihak JakPro dan pihak Pemprov dan disaksikan waktu itu ada Pak Lurah, sama staf Lurah pada 20 (November). Itu dinyatakan di dalam satu ruangan, penyerahannya sekarang. Waktu pernyataan itu dibuat Oktober kemarin, dan itu dinyatakan di dalam kantor dalam situasi kita rapat. Artinya kan itu pernyataan resmi dari pejabat JakPro dan Pemprov," kata Asep.

"Tapi sampai hari ini, sampai kemarin, kita tunggu-tunggu nggak ada realisasi penyerahan kunci itu. Kita nggak ngerti kendalanya seperti apa dan bagaimana kendalanya, kita nggak tahu, karena memang itu bukan ranah kita," imbuhnya.

Sebagai informasi, kampung susun ini memang diperuntukkan bagi warga eks Kampung Bayam. Perkampungan mereka digusur untuk pembangunan Stadion BMW yang kini diberi nama JIS.

Pada awal Januari 2022 Jakpro menyebut ada program Resettlement Action Plan (RAP) atau permukiman kembali. Jakpro menyebut ada 642 keluarga yang terdaftar dalam program tersebut.

Jakpro berpegang pada arahan Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk penataan kawasan JIS.

Kampung Susun Bayam dibangun dalam kurun waktu 4 bulan 20 hari sejak 7 Mei 2022 lalu. Bangunan ini berdiri di atas area seluas 17.354 meter persegi, dibangun 3 tower 4 lantai yang terdiri dari 138 unit hunian.

Setiap unit memiliki luas 36 m persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur ruang keluarga balkon dan ruang cuci pakaian mengambil konsep mezzanine.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

RI Berencana Buka Hypermart di Makkah dan Madinah******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sedang melobi PemerintahArab Saudi untuk membuka Hypermart di Makkah dan Madinah.

Menurut Zulhas, eksistensi ritel modern Indonesia menjadi hal yang penting untuk mendukung kemajuan negara. Ia menjelaskan sistem segitiga ekonomi antara ritel modern, UMKM, dan marketplace.

Ia menuturkan ritel modern Indonesia sudah ada 1.000 lebih di Filipina. Menurutnya, perlu dilakukan perluasan ke negara-negara lain, seperti di kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Selatan.

"Jadi kalau kita ada Hypermart di Makkah, Madinah, satu lagi di Jeddah, tentu juga di tempat-tempat lain maka UMKM kita akan mudah mengisi tempat-tempat di Hypermart yang sudah ada ini," sambung Zulhas.

Mendag Zulhas juga mencontohkan bahwa ritel-ritel modern negara lain, seperti Korea Selatan, Arab Saudi, hingga India, sudah menjamur di Indonesia. Hal itu yang mendorong bahwa ritel modern Indonesia juga bisa go international. Ia menegaskan ritel modern Indonesia tidak kalah hebat dari negara-negara lain.

Zulhas menganggap ada dua kunci jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Pertama, adalah keberanian menyerbu pasar-pasar potensial di negara lain.

Sementara dari dalam dalam negeri adalah membuat konsep segitiga yang mendukung pertumbuhan UMKM. Menurutnya, jika UMKM tidam tumbuh, Indonesia sulit menjadi negara maju.

"Kedua kita harus benahi di dalam negeri, kuncinya ada di UMKM. Kalau UMKM ini kita bisa fasilitasi, ini luar biasa. Kita bikin segitiga, UMKM kerja sama dengan marketplace dan ritel modern. Tiga ini, kuncinya kerja sama atau kolaborasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Buruh soal Kenaikan UMP DKI: Tak Layak, Akan Selalu Miskin******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden Aspek Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP jauh dari kelayakan hidup buruhyang tinggal di Jakarta.

Menurut Mirah, jika kenaikan UMP masih jauh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh akan selalu berada dalam kehidupan yang miskin.

"Alasan penolakan karena angka tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk biaya hidup seorang buruh yang tinggal di Jakarta. Artinya, buruh akan selalu miskin dan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya," tutur Mirah lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

"Aspek Indonesia mendesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk berani menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang baru untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022," ucapnya.

Mirah meminta agar Surat Keputusan Gubernur yang baru perlu segera diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja.

Apalagi, rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,5 persen telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Selasa (22/11) di Balai Kota DKI Jakarta.

Mirah juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melihat langsung ke masyarakat dan mengetahui sulitnya kehidupan buruh jika kenaikan upah terus ditekan. Ia menyebut SK Gubernur tersebut tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai kehilangan kepekaan dan kehilangan empati, ketika menerbitkan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," tegasnya.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan.

[Gambas:Video CNN]