komunitas slot gacor

maxwin 516Jutaan kata 289576Orang-orang telah membaca serialisasi

《komunitas slot gacor》

Pandemi percepat reformasi bidang kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengalami reformasi kesehatan yang sangat cepat mulai dari aspek sumber daya manusia hingga teknologi akibat kemunculan pandemi COVID-19 yang menyebar secara merata di seluruh dunia.  

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan alat-alat yang dulu didatangkan dari luar negeri ternyata bisa diproduksi di dalam negeri secara mandiri.

"Banyak keahlian yang dulu samar-samar, ternyata ada orang-orang yang sebetulnya basisnya sudah ada tinggal penguatan dan mereka muncul menjadi ahli-ahli baru," kata Fasli dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 yang diumumkan di Indonesia. Saat itu ada dua orang yang terinfeksi virus Corona di Depok, Jawa Barat. Mereka adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan puterinya yang berusia 31 tahun.   

Fasli menerangkan pandemi menyadarkan semua pihak bahwa cara yang selama ini dilakukan baik di tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan belum memadai.

Ketika krisis itu muncul, orang-orang masih belum siap dan gelagapan tentang bagaimana cara menangani penularan penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.

"Kita mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 dan kita juga belajar dengan sangat cepat," kata Fasli.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa koordinasi berbagai laboratorium di Indonesia menjadi kian mapan akibat kemunculan pandemi tersebut.

Ketika pemeriksa reaksi berantai polimerase atau PCR belum ada di Indonesia, kata Fasli, Rumah Sakit Yarsi adalah salah satu lembaga kesehatan yang menyediakan alat itu di Jakarta.

Metode pemeriksaan PCR dipakai untuk mendeteksi virus Corona. Bahkan, Rumah Sakit Yarsi yang saat itu baru diresmikan langsung beralih fungsi menjadi rumah sakit COVID-19.

"Kami menangani lebih dari 200 pasien COVID-19. Rumah sakit baru, orang mencari-cari rumah sakit yang bisa, kami pindahkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit COID-19," kata Fasli yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jaringan laboratorium juga dibangun dengan negara-negara maju, seperti Belanda, Australia, maupun Korea Selatan. Hubungan kerja sama lintas negara dalam lembaga global memperkuat kapasitas laboratorium di Indonesia.

Praktik berbasis bukti kian menggelora tidak hanya di kalangan pakar dan ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang bekerja di bidang non medis maupun masyarakat secara umum.

Setiap keputusan maupun kebijakan berlandaskan data dan bukti yang menepiskan berbagai keraguan, sehingga orang-orang tidak bertengkar atas perbedaan pendapat karena terbukti secara ilmiah dan atas rekomendasi para ahli.

"Kita belajar banyak dan belajar sangat cepat dari pandemi. It can be done!" pungkas Fasli.

Baca juga: Menkes: Indonesia terus lakukan reformasi sistem kesehatan

Baca juga: Menkeu: Dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI

Baca juga: Bappenas: Inovasi teknologi kunci reformasi sistem kesehatan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Huawei Luncurkan Dua Solusi yang Mempercepat Perkembangan Teknologi Pintar di Bandara******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - Di MWC Barcelona 2024, Huawei meluncurkan dua solusi untuk industri bandara global— Fully Connected Fiber Network dan Perimeter Security with Fiber Sensing. Lewat dua solusi ini, Huawei ingin meningkatkan perkembangan teknologi pintar industri dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang inovatif.

Investasi bandara pintar (smart airport) di dunia kini benar-benar melesat. Ketika fokus industri penerbangan beralih dari investasi infrastruktur menuju pemutakhiran dengan teknologi pintar, terlihat dari konstruksi digital dan cerdas, berbagai bandara di seluruh dunia juga ingin menghadirkan koneksi yang sangat baik, serta pengalaman yang nyaman ketika penumpang pesawat menempuh perjalanan. "Artinya, industri bandara berupaya mempercepat transformasi teknologi pintar dengan jaringan yang lebih andal, aplikasi yang lebih cerdas dan nyaman, serta layanan yang lebih optimal.
Moussa Huang, Director, Global Aviation Business, Smart Transportation BU, Huawei, berkata, "Pengembangan bandara pintar pada masa depan melibatkan proses jangka panjang. Maka, Fully Connected Fiber Network Solution dari Huawei mengintegrasikan teknologi IP dan optik untuk membangun jaringan terkonvergensi. Solusi ini menghadirkan access network dan backbone network yang semakin andal, tangkas, sederhana, dan ramah lingkungan. Solusi ini mendukung jaringan yang canggih untuk aplikasi pintar di industri bandara."

Di ajang ini, Zhang Hao, Director, Optical Fiber Sensing, Enterprise Optical Network, Huawei, dalam paparannya menyebutkan, perimeter bandara, unsur yang melindungi kegiatan operasional di lapangan terbang, berfungsi sebagai barikade keamanan pertama yang mengisolasi lapangan terbang dari lingkungan sekitarnya. Perimeter Security with Fiber Sensing Solution yang inovatif dari Huawei memakai sensor serat optik terdistribusikan dan analisis video. Dengan demikian, solusi ini melengkapi sistem proteksi perimeter bandara dengan sensor multidimensi yang sangat akurat. Solusi ini mengatasi hambatan teknis dalam bentuk missed alarm dan false alarm. Hasilnya, false alarm berkurang hingga lebih dari 90%. Solusi ini sangat relabel untuk melindungi perimeter bandara.
Ke depan, Huawei akan terus berkolaborasi dengan klien dan mitra untuk mengeksplorasi skenario penggunaan di industri bandara secara lengkap. Secara kolaboratif, Huawei dan pihak-pihak terkait segera mengembangkan berbagai solusi lain, mengintegrasikan TIK dan skenario industri, serta menerapkan solusi tersebut secara luas dalam proyek-proyek teknologi pintar guna memfasilitasi transformasi cerdas.
Narahubung: hwebgcomms@huawei.com  

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：togel virginia day、slot 123 terbaru、rekomendasi slot gacor hari ini

Terkait：ligadunia365、buku mimpi 51、asia777、slot paling gacor maxwin、69 erek、situs togel resmi aman dan terpercaya、website slot tergacor、angka main virdsam、bo slot gacor 2023、bri4d

---

---

bab terbaru：voucher gosend februari 2022（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07