jam gacor bermain slot 857Jutaan kata 418290Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek96》
Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******
Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.
“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.
Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.
“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.
Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.
Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.
“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.
Dikritik Akademisi UGM, UII, hingga UI, Jokowi Bilang Begini******
Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.
Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).
Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.
Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI”
Label:rtp idnscore、cara dapat uang dana cepat、berkah138
Terkait:link slot terbaik、slot paling gacor bulan ini、pinjam ke bank bri、cara meminjam di rupiah cepat、erek34、info situs gacor hari ini、mustikaslot、pinjam pay、prediksi judi bola parlay hari ini、rtp wajik777
bab terbaru:cara mudah dapat uang dari internet(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Ketua PMI Sragen Ismail Joko Sutresno menyampaikan ada ambulans Sragen yang ikut membantu evakuasi korban, yakni ambulans PMI Sragen, ambulans PSC 119 Sukowati Sragen, dan ambulans Nahdlatul Ulama (NU).
“Ada empat korban luka-luka yang dilarikan ke RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Informasinya ada dua korban meninggal dunia dievakuasi ke RSUD dr. Soeroto Ngawi, Jawa Timur,” ujarnya.
Selain berita tentang kecelakaan bus di Tol Ngawi, kabarlain terkait pejabat baru di Polres Karanganyar, Megawati batal berkampanye di Wonogiri, pernyataan sikap HMI, hingga tikus di Klaten bikin petani pusing juga masuk daftar berita terpopuler pagi ini.
Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Senin (5/2/2024) pagi:
Breaking News, Bus Terguling di Tol Ngawi, 4 Korban Dilarikan ke RSUD Sragen
Wakapolres dan Kasatreskrim Polres Karanganyar Diganti. Ini Pejabat Barunya!
Tim Gabungan Ambulans Sragen Tangani 10 Korban Bus Terguling di Ngawi
Megawati Batal Hadir pada Kampanye Akbar PDIP di Wonogiri, Ini Alasannya
Serangan Tikus di Sawah Bikin Rugi Jutaan Rupiah, Petani Klaten Pusing
HMI Solo Sampaikan 4 Butir Pernyataan Sikap, Salah Satunya Agar Gibran Mundur
Hujan Deras Guyur Solo, Kampung Todipan Purwosari Solo Tergenang Air
Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi
Polisi Usut Jual Beli Senpi Kasus Penembakan Colomadu Karanganyar
Cek Fakta Debat Capres 2024: Ganjar Klaim Gaji Guru Honorer Jateng UMP Plus 10%
Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.
Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.
“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Dari 46 tersangka yang ditangkap pada 2023, kata dia, salah satu tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Bayu Firmandi.
“Perkara TPPU ini masih dalam proses penelitian berkas oleh JPU di Kejaksaan Agung,” ujar Mukti.
Jenderal polisi bintang satu itu menyebut, Tim Operasi Escobar tidak akan berhenti untuk terus menghalau barang-barang narkoba yang dimasukkan oleh jaringan Fredy Pratama.
Sejak 2020 sampai dengan 2023, tim telah menyita barang bukti sabu dari jaringan Fredy Pratama sebanyak 10,3 ton.
“Jaringan ini tetap kami pantau, ya memang banyak modus operandi baru yang dilakukan oleh mereka,” ucap Mukti.
Modus operandi baru itu, kata dia, seperti modus keuangan dengan cara tidak lagi melalui rekening bank, tapi crypto currency atau mata uang digital. “Ini sedang kami dalami juga,” ujarnya.
Hingga kini, lanjut Mukti, pihaknya meyakini keberadaan Fredy Pratama setelah ditetapkan sebagai buron Polri masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berada di Thailand.
Polri telah menerbitkan red noticeterhadap Fredy Pratama. Dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand (Royal Thai Police) serta BNM Polri DEA Amerika untuk memburu Fredy Pratama.
“Kami berusaha kerja sama dengan DEA dan Royal Thai Police untuk mengetahui keberadaan Fredy Pratama yang berada di Thailand,” tuturnya.
Selain itu, tambah Mukti, pihaknya juga melacak aset-aset Fredy Pratama baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dilakukan penyitaan.
Dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Thailand, diketahui bahwa masih banyak aset tersangka Fredy Pratama yang disamarkan dengan modus baru di negara Gajah Putih tersebut.
“Untuk melakukan pengamanan aset sudah dapat kami lacak. Mohon doanya rekan semua, insya Allah 2024 ini Fredy Pratama dan aset-asetnya bisa kami ungkap,” ujar Mukti.
Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.
Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).
Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik.
Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.
Terkait langkah yang diambil Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud MD.
Andre berpandangan bahwa keputusan Mahfud MD tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.
“Saya menghormati atas keputusan pak Mahfud MD itu,” kata Andre.
Hal senada disampaikan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menhan.
“Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja,” ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis (1/2/2024).
Selain itu, Hashim juga mengatakan Prabowo Subianto telah siap dalam debat capres yang terakhir pada 4 Februari 2024 dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.
“Persiapan sudah bagus, mantap,” kata adik kandung dari Prabowo Subianto tersebut.
Tak hanya itu, pria yang juga Ketua Dewan Pembina Gema Desa Indonesia tersebut mengingatkan para mantan kepala desa untuk terus mendukung Prabowo-Gibran.
“Semua program yang dibawa oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menyejahterakan rakyat, guru bahkan untuk ibu-ibu dan balita-balita agar gizinya terpenuhi dan tidak ada stunting,” ujarnya.
Prabowo pun juga membenarkan pertanyaan lingkar dalamnya itu. Dia menanggapi aksi Mahfud Md. yang mengumumkan keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.
“Itu hak politik,” kata Prabowo, dilansir Antara.Ia kemudian langsung bergegas meninggalkan lokasi acara setelah menjawab pertanyaan terkait mundurnya Mahfud itu.
Selain itu, dia menyatakan bahwa KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia tersebut, dan memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak ditahan.
Menurut Iqbal, teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak 2016, dan sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku dalam proyek tersebut.
Adapun dia menegaskan bahwa proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin.
Sebagai informasi, insinyur Indonesia diselidiki atas kasus dugaan pencurian teknologi jet tempur buatan Korea Selatan (Korsel) KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh RI-Korsel.
Melansir Yonhap News Agency, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) kini mencurigai para insinyur yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) menyimpan data pengembangan jet tempur KF-21 di USB.
“Investigasi bersama yang terdiri dari lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional, saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki dugaan pencurian teknologi yang dilakukan oleh WNI,” kata DAPA.
Sementara itu, dilaporkan bahwa penyelidikan itu akan terfokus pada data yang disimpan berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21. Imbas kejadian itu, WNI kini dilarang meninggalkan Korea Selatan.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Insinyur Dituding Curi Teknologi Jet KF-21, Kemenlu Angkat Bicara”
《erek erek96》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredit hp pelajarHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek96》bab terbaru。