trik pola gacor

Gadis ini akan menentang surga

PM Palestina: Keputusan Mahkamah Internasional Berakhirnya Impunitas Israel******

YERUSALEM — Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan pada Jumat (26/1/2024) bahwa keputusan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) “menegaskan berakhirnya era impunitas Israel.”

Melansir Antara, tanggapan atas putusan ICJ, yang memerintahkan Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina serta memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Keputusan ini berarti berakhirnya era impunitas Israel, dan hal ini memaksa negara-negara yang mendukung Israel untuk berhenti mendukung dan membantu Israel,” katanya, dilansir Antara.

“Kami berharap bahwa keputusan pengadilan akan mencakup gencatan senjata segera, mengingat penderitaan parah yang dialami rakyat kami di wilayah tersebut… pembantaian setiap hari merenggut nyawa ratusan orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan, selain penyebaran kelaparan dan epidemi di antara mereka yang terkepung di tempat perlindungan.”

Shtayyeh mengatakan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan Afrika Selatan mempunyai “tingkat kepentingan yang tinggi,” dan menempatkan Israel “dalam hukuman sebagai penjahat perang… pertama kalinya Israel berdiri dalam kapasitas ini di hadapan Mahkamah Internasional.”

Dia mengungkapkan rasa terima kasih negaranya terhadap Afrika Selatan “atas presentasi berkas pengadilan dan argumen profesional yang mengecam Israel atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”

Shtayyeh juga menyatakan harapannya bahwa “pengadilan akan melanjutkan pertimbangannya sampai keputusan akhir dikeluarkan, mengutuk Israel atas tindakan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia ke-2.”

Perdana Menteri tersebut menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang sangat parah yang dialami rakyat kami di wilayah itu.”

Dia menyerukan agar “tekanan diberikan untuk memaksa Israel menghentikan agresinya serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan ke wilayah tersebut.”

ICJ memerintahkan Israel pada Jumat (26/1/2024) untuk mengambil “semua tindakan sesuai kewenangannya” untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak mengeluarkan mandat soal gencatan senjata.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang.

Sedikitnya 26.083 warga Palestina  tewas, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan 64.487 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu (27/1/2024).

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1/2024), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.

Puncak seni bela diri

Militer Israel Kembali Serang RS Indonesia di Gaza, Sedikitnya 8 Orang Tewas******

YERUSALEM — Tentara Israel mengepung rumah sakit (RS) Indonesia di utara Jalur Gaza dan melepaskan tembakan dari tank, sedikitnya 8 orang tewas, pada Senin (20/11/2023).  

Tank-tank Israel menempatkan diri di sekitar RS Indonesia dan melepaskan tembakan ke gedung tersebut. Korban jiwa merupakan dari kalangan pasien dan tenaga medis. 

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Melansir TASS via Bisnis.com, staf di rumah sakit Indonesia di Gaza utara itu kemudian meminta bantuan segera setelah serangan Israel tersebut. 

Pasukan Israel juga sebelumnya dilaporkan menembakkan peluru artileri berat ke rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza.  

Saluran TV Lebanon Al Mayadeen melaporkan bahwa unit bedah rumah sakit hancur total, dan semua generator yang menyediakan listrik ke fasilitas medis mati. 

Diketahui, saat ini sedikitnya 150 pasien luka dan sekitar 100 dokter masih dirawat di RS Indonesia. Bangunan ini juga menjadi rumah bagi para pengungsi yang mencari perlindungan di Jalur Gaza. 

Seperti diketahui, ketegangan kembali berkobar di Timur Tengah ketika militan Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel dari Jalur Gaza, pada 7 Oktober 2023. 

Serangan itu membunuh penduduk pemukiman perbatasan Israel dan menyandera, termasuk wanita, anak-anak dan orang tua.  

Hamas menggambarkan serangannya sebagai respon terhadap tindakan agresif otoritas Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem.  

Israel telah mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan serangan udara ke Gaza serta beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah. Bentrokan juga terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Militer Israel Kembali Serang RS Indonesia di Gaza, Sedikitnya 8 Orang Tewas”

Siswa Lurus A

Israel Tuduh RS Indonesia di Gaza Markas Hamas, MER******

JAKARTA–Militer Israel menuduh Rumah Sakit Indonesia di Gaza terdapat terowongan bawah tanah sebagai markas dan akses bagi Hamas. Israel bahkan dilaporkan telah menargetkan daerah-daerah yang dekat dengan RS Indonesia  yang terkepung, Minggu (5/11/2023).

Juru bicara militer Israel Daniel Hagari, sebelumnya menunjukkan video dan foto, yang menunjukkan strategi Hamas menggunakan sejumlah rumah sakit untuk bersembunyi.  “Hamas secara sistematis mengeksploitasi rumah sakit-rumah sakit sebagai bagian dari mesin perangnya,” ujarnya dilansir Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

MER-C sebagai pengelola rumah sakit Indonesia di Gaza membantah tuduhan itu. Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad mengatakan tuduhan itu sebagai suatu cara bagi Israel untuk bisa melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia di Gaza.

“Kami membantah bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza, baik saat itu maupun saat ini. Oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi merupakan satu prakondisi untuk Israel melakukan serangan ke RS Indonesia yang ada di Gaza,” katanya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (8/11/2023).

Sarbii meminta komunitas internasional untuk melindungi rumah sakit Indonesia di Gaza dari kemungkinan tindakan dan serangan brutal Israel ke rumah sakit tersebut.

“Kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia karena itu merupakan tumpuan masyarakat Gaza yang ada di utara,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium MER-C Henry Hidayatullah menegaskan rumah sakit Indonesia di Gaza tidak pernah didesain untuk menghubungkan dengan pihak manapun.

Lebih lanjut, dia menekankan kembali bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza didesain sejak awal untuk pengobatan pasien di Palestina.

“Rumah sakit dirancang tidak pernah ada kanal yang menghubungkan dengan pihak manapun. Dari settingawal benar-benar rumah sakit ini di-settingdidesain sedemikian rupa untuk penggunaan ke pasien-pasien pengobatan dan tidak ada fungsi lain kecuali untuk fungsi rumah sakit murni,” ucapnya.

Lalu, insinyur yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza Faried Thalib mengatakan memang ada terowongan bawah tanah di rumah sakit Indonesia. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa terowongan bawah tanah itu tempat menaruh tangki solar untuk menghidupkan generator rumah sakit Indonesia di Gaza.

“Itu kan mudah terbakar dan juga kalau terjadi keributan seperti sekarang gampang ditembak, meledak jadinya. Kalau di bawah kan lebih aman lebih safety,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pun telah angkat suara mengenai tuduhan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza.  Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan.

“RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/11/2023).

Dia menjelaskan bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza sudah dikelola secara penuh oleh otoritas Palestina.  “RS Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya saat ini rumah sakit Indonesia di Gaza saat ini merawat pasien dalam jumlah jauh melampaui kapasitasnya.

“RS Indonesia adalah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza di tengah jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah setiap harinya,” ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Pemerintah Bantah Tuduhan Israel soal RS Indonesia di Gaza Jadi Markas Hamas.

Jenderal Dinasti Song

Moeldoko Sebut Presiden Punya Hak untuk Berpolitik******

SOLO —Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan seusai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak politik juga melekat kepadanya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, hak politik seperti turut serta dalam kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara lainnya.

Aturan presiden boleh mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

maniak kecepatan

Mahfud Md Sebut Hukum Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyadari hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud dengan tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga hukum tak lagi hanya tumpul ke atas.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud Md berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang memiliki keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.

mata evolusi

Indonesia dan Timor Leste Sepakat Majukan Sektor Komunikasi dan Informatika******

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat memajukan sektor komunikasi dan informatika (kominfo) kedua negara.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Budi Arie dengan Menteri Komunikasi dan Transportasi Timor Leste Miguel Marques Gonçalves Manetelu di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Menkominfo Budi Arie, dalam rilis pers, Sabtu (27/1/2024), menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama dengan Timor Leste mencakup bidang komunikasi radio, jasa telekomunikasi, aplikasi informatika serta layanan pos dan kurir.

“Bentuk kerja sama dalam MoU untuk bidang komunikasi radio nantinya kedua negara akan melakukan koordinasi dan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan. Selain itu pertukaran data dan informasi stasiun radio di daerah perbatasan dan sistem manajemen spektrum radio,” kata Menkominfo Budi Arie.

Menurut Budi Arie, Indonesia mendukung promosi dan pengembangan kerja sama teknologi 5G dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Selain itu, kedua negara berupaya meningkatkan pembangunan jaringan komunikasi, termasuk menjembatani kesenjangan digital dan sistem penanggulangan bencana.

“Tentunya hal ini akan dilaksanakan penyelenggara telekomunikasi termasuk sektor swasta dengan skema investasi di Timor Leste,” ucap Menkominfo.

Indonesia dan Timor Leste juga menyepakati pertukaran informasi dan kerja sama mengenai Tata Kelola Internet dan memperkuat kerja samastart-up business matchmakingagar ekosistem ekonomi digital lebih berkembang.

Kedua negara, kata dia, juga bekerja sama mempromosikan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, Big Data, dan Internet of Things.

Pada sektor layanan pos dan kurir, Indonesia dan Timor Leste menyepakati kerja sama filateli dan penerbitan perangko, pengembangan layanan remitansi dan pertukaran kiriman pos di daerah perbatasan.

“Sesuai MoU, kedua negara juga melakukan pertukaran informasi kebijakan dan regulasi radio, telekomunikasi, aplikasi informatika, serta pos dan kurir,” kata Budi Arie.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao.