pion368 slot

Wuhuang Fentian

cara pinjam uang di bukalapak

KPPU: Kenaikan Harga Pakan Jagung di Sumut Ancam Peternak Mandiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga rata-rata jagung untuk pakan ternakdi Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga mengancam eksistensi peternak mandiri karena tak sanggup bersaing dengan pelaku usaha terintegrasi.

Kepala Kanwil I Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas mengatakan harga jagung di Sumut pada 2 Februari 2024 sebesar Rp6.119 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dari Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung di konsumen yang diatur pemerintah yaitu Rp5.000 per kilogram.

"Harga jagung saat ini masih bergerak fluktuatif, sempat mencapai puncaknya pada 23 Januari 2024 di harga Rp6.500 per kilogram, dan sempat berada di kisaran Rp5.381 pada 1 Januari 2024," kata Ridho di Medan, Sabtu (3/2/2024).

"Yang menarik, fluktuasi harga jagung ternyata tidak selalu berkorelasi positif dengan fluktuasi harga daging ayam ras," jelasnya.

Menurut Ridho kenaikan harga jagung tidak selalu dibarengi kenaikan harga daging ayam. Ada fenomena yang menarik, ketika harga jagung bergerak naik, harga daging ayam justru turun, namun ketika harga jagung turun, harga daging ayam bergerak naik.

"Artinya, pergerakan harga jagung tidak berkorelasi positif dengan pergerakan harga daging ayam" ujarnya.

Ridho menilai kondisi ini sangat mungkin terjadi karena perbedaan pola permintaan di pasar antara jagung dan daging ayam. Permintaan jagung untuk pakan ternak tergantung dari volume ayam hidup di peternakan.

"Sedangkan permintaan terhadap daging ayam dipengaruhi oleh momen-momen tertentu yang dapat mengubah permintaan konsumen serta harga komoditi pangan lain sebagai subsitusinya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kondisi struktur pasar dalam industri perunggasan," ungkapnya.

Ridho menyampaikan secara garis besar saat ini terdapat dua kelompok pelaku usaha dalam industri unggas nasional, yaitu pelaku usaha terintegrasi, yang umumnya merupakan pelaku usaha besar dan melakukan seluruh jenis usaha dari dari hulu ke hilir.

"Lalu kelompok pelaku usaha kecil peternak mandiri, yang umumnya berada di tengah-tengah rantai pasok, yakni pada usaha budidaya unggas," pungkasnya.

Ketidaksanggupan peternak membeli pakan ternak yang harganya terus naik, sementara harga daging ayam cenderung stagnan atau malah menurun akan paling memukul kelompok peternak mandiri.

"Peternak mandiri akan kalah bersaing apabila berhadapan head to head dengan pelaku usaha terintegrasi, yang juga memproduksi pakan ternak" tambah Ridho.

Dalam kondisi harga livebird di bawah biaya produksi, tambah Ridho, perusahaan terintegrasi dengan pola kemitraan masih dapat bertahan karena mendapat keuntungan dari penjualan DOC, pakan dan obat-obatan.

"Sementara bagi peternak mandiri, mereka harus mencari pasar yang mampu menyerap produksinya di atas harga pasar untuk mengurangi kerugian," urainya.

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

Ridho berpendapat bahwa dengan konsentrasi pasar yang terus meningkat, pelaku usaha terintegrasi dapat mengendalikan harga, hal itu akan mengakibatkan tingkat persaingan usaha akan menurun. Jika kondisi ini dibiarkan tentunya tidak sehat bagi iklim persaingan.

"Karena itu dalam waktu dekat ini, KPPU Kanwil I bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut akan melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan terhadap kemitraan sektor unggas," tutupnya.

(fnr/fea)

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

link slot olympus gacor

ULM terima 96 mahasiswa dari 53 PTN program PMM ******

Banjarmasin (ANTARA) - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan Selatan menerima sebanyak 96 mahasiswa dari 53 perguruan tinggi negeri (PTN) dan juga swasta dari berbagai wilayah di Indonesia dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) tahun 2024.

"Jadi 96 mahasiswa ini kita bagi penempatannya di kampus Banjarmasin 73 orang dan kampus Banjarbaru 23 orang," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Jumat.

Iwan menyatakan pihaknya akan optimal memberikan kesempatan kepada para mahasiswa itu untuk belajar dan menambah pengalaman di luar kelas.

Sesuai dengan tujuan dari dibentuknya program oleh kementerian yakni memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme, maka para mahasiswa tersebut akan lebih banyak diajak berinteraksi di luar kampus.

"Selama satu semester ke depan mereka kami kenalkan tentang kearifan lokal di Kalimantan Selatan melalui ragam seni budaya masyarakat termasuk adat istiadatnya," jelas Iwan.

Selain menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain, ULM juga telah mengirimkan 263 mahasiswanya ke 65 perguruan tinggi dalam program PMM batch 4 tahun 2024.

Program PMM menjadi salah satu program prioritas dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat menggunakan hak belajar di luar perguruan tinggi asal mereka.

Melalui PMM diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan memiliki pemahaman tentang kebhinekaan dan toleransi serta sebuah langkah transformasi perguruan tinggi yang tidak hanya menjadi tempat belajar mahasiswa di ruang kelas tetapi bertemunya ragam bahasa, budaya dan tradisi agar saling mengenal satu sama lain.

Baca juga: Dishut Kalsel minta ULM gali potensi ekonomi di lahan basah Kotabaru

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru

Baca juga: Prestasi mahasiswa ULM di Program MSIB capai tingkat nasional

Pewarta: Firman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

sugesbola

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Sang Penyihir dalam Film dan TV

demo slot parametrik

Pastika usulkan pusat rehabilitasi narkoba di resort berpadu herbal******

Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengusulkan pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Provinsi Bali dapat menggunakan tempat akomodasi wisata berupa resort dan dipadukan dengan terapi pengobatan herbal.

"Bali adalah tempat ideal untuk itu (rehabilitasi pecandu narkoba-red). Saya yakin ilmu pengobatan Ayurveda dan usadha Bali dengan pengobatan herbalnya luar biasa, tetapi tentu nanti juga digabung dengan metode lainnya," kata Pastika di Denpasar, Jumat.

Pastika menyampaikan hal tersebut saat mengadakan reses ke Herbal Usadha Taru Pramana di Jalan Tukad Badung XXIII No 27 Renon Denpasar yang diterima oleh penekun herbal Usadha Taru Pramana dan penyembuh tradisional Bali Dr I Nyoman Sridana SKes, MSi.

"Pecandu narkoba jika dimasukkan ke lapas itu bukannya sembuh, malah bisa menjadi-jadi. Dosis narkoba yang dibutuhkan bisa semakin banyak karena mereka menjadi bergaul dengan pelaku bisnis narkoba. Selain itu, lama kelamaan bahkan malah dapat beralih menjadi pengedar," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.

Baca juga: Mangku Pastika berharap regulasi daerah sesuai kebutuhan petani Bali

Bahkan, lanjut dia, mereka sangat rentan tertular HIV dan AIDS karena mereka beralih ke penggunaan narkoba suntik dan menggunakan jarum suntik secara bergantian.

Pastika yang juga mantan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menyampaikan pemanfaatan herbal untuk para pecandu narkoba sudah lebih dulu diterapkan di China, yang juga dipadukan dengan akupuntur dan akupresur.

Bahkan pusat rehabilitasi didesain layaknya hotel sehingga para pecandu dapat merasakan seakan sedang berlibur dan sekali waktu dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.

"Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut. Selain itu mereka juga mendapatkan layanan psikologi. Hasilnya luar biasa," ujarnya.

Pastika tidak memungkiri pusat rehabilitasi narkoba dengan menggunakan resort serta pengobatan tradisional dan herbal itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Untuk di Bali, bisa pula dipadukan dengan kegiatan yoga.

"Tetapi bagi orang-orang kaya yang anaknya menjadi pecandu, tentu akan mati-matian berusaha untuk anaknya sembuh. Dengan cara rehabilitasi layaknya mereka berlibur, tentu juga akan mempercepat pemulihan," ucapnya lagi.

Sedangkan bagi para pecandu narkoba dari keluarga menengah ke bawah, tentunya tetap dapat memanfaatkan pusat rehabilitasi narkoba yang sudah disiapkan pemerintah.

Baca juga: Pastika: Penggunaan eco enzyme jadi cara untuk merawat lingkungan Bali

Pastika dalam kesempatan itu juga memuji I Nyoman Sridana yang telah menekuni pengobatan herbal dan usadha Bali untuk membantu kesehatan masyarakat Bali.

"Herbal jika dikembangkan dengan profesional bisa memberikan kontribusi pada kemanusiaan dan sekaligus memberikan pendapatan. Apalagi sekarang di tengah tren back to nature atau kembali ke alam," katanya.

Sementara itu I Nyoman Sridana mengatakan usahanya menekuni pengobatan herbal sejak tahun 2013 itu terus berkembang.

Peminatnya cukup banyak karena produknya terbukti mampu membantu menyembuhkan berbagai gangguan seperti asam urat, migrain, sakit kepala, gangguan persendian, dan sebagainya juga bermanfaat untuk meningkatkan imun dan kesehatan.

"Intinya taru pramana dapat menstimulasi saraf, menggunakan bahan organik dan tanpa pengawet. Selain digunakan orang dewasa juga bisa untuk anak-anak," ujarnya Sridana.

Sridana mengatakan ada puluhan produk yang diproduksinya dengan menggunakan bahan baku seluruhnya merupakan tanaman lokal. Ada 13 produk yang sudah mengantongi izin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan 28 produk dengan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Kami juga menyediakan bahan obat gratis dan masyarakat yang datang bisa merebus sendiri di rumah. Selain itu, bersama teman-teman di komunitas Gotra Pengusada Bali yang merupakan asosiasi penyehat tradisional juga rutin melakukan kegiatan bakti sosial membantu masyarakat," katanya.

Selain itu, Sridana juga kerap menerima kunjungan mahasiswa yang ingin belajar herbal dan usadha Bali.
 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Penciptaan tanpa batas

slot 138 gacor

Mentan siapkan benih hingga pupuk tingkatkan produksi petani Sumsel******

Yang tanam cepat akan kami berikan benih gratis selama 3 bulan ke depan. Kami siapkan 2 juta hektare di seluruh Indonesia secara gratis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan menyiapkan benih unggul, pupuk hingga hingga prasarana alat mesin pertanian atau mekanisasi guna meningkatkan produksi pertanian petani di Sumatera Selatan.

 

"Yang tanam cepat akan kami berikan benih gratis selama 3 bulan ke depan. Kami siapkan 2 juta hektare di seluruh Indonesia secara gratis," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

 

Amran mengunjungi petani di Desa Sumber Urip, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, di Sumatera Selatan. Dia memastikan bahwa petani di daerah tersebut akan mendapat bantuan benih dan pupuk. Namun, Mentan tidak menyebutkan secara rinci jumlah benih gratis dan pupuk yang telah disiapkan.

 

Meski begitu, Mentan mengatakan bahwa pembagian benih gratis hanya berlaku selama 3 bulan ke depan dan diharapkan mampu memperkuat produktivitas hingga menekan kebijakan impor.

 

Amran mengatakan, saat ini Presiden sudah menyiapkan berbagai dukungan terhadap jalannya pembangunan pertanian masa depan bangsa. Di antaranya penambahan anggaran pupuk yang naik dua kali lipat.

 

"Bapak Presiden sudah menambahkan pupuk 2 kali lipat nilainya naik Rp40 triliun. Itu kami sampaikan kepada bapak presiden atas masukan dari petani, termasuk dari para bupati," katanya.

 

Selain itu, kata Mentan, pemerintah juga telah menyiapkan program pompa dan pipa untuk memenuhi kebutuhan air yang didatangkan dari sungai-sungai terdekat. Dia ingin, masalah air dapat dipenuhi secara cukup sehingga ke depan petani bisa berproduksi setiap hari.

 

"Mimpi besar kita semua sungai airnya kita jadikan pangan, karbohidrat dan sumber pangan lain. Karena itu harus dipompa. Yang penting petani mau tanam dan yang ada sawah kami beri gratis pompanya," kata Amran.

 

Selain itu, dalam peningkatan produktivitas pangan, Mentan mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas diputuskan bahwa pupuk subsidi pada 2024 naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

 

“Jadi petani tidak perlu khawatir untuk segera melakukan pertanaman. Karena pupuk sudah ditambah menjadi dua kali lipat. Dalam tiga bulan ke depan saya mengajak petani Sumsel segera tanam, benihnya akan kita berikan gratis namun jika setelah 3 bulan tapi tidak tanam maka kesempatan ini hangus,” kata Amran.

Baca juga: Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor

Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lahan rawa di Sumsel

Baca juga: Mentan tinjau pelaksanaan optimalisasi lahan di Banyuasin Sumsel

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

catatan pembunuhan bardik

pinjaman online untuk mahasiswa

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024