link new member 100

Angin datang dari hati

Buruh Tuntut 9 Poin Revisi Perppu Ciptaker: Upah hingga Pesangon******

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Buruh menuntut 9 poin utama sebagai landasan revisi Perppu Ciptaker.

"Sikap Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan pasal yang ada di perppu itu harus dicabut dan diperbaiki. Dengan demikian ada peluang untuk memperbaiki pasal-pasal lain yang diminta, diusulkan oleh serikat buruh, termasuk Partai Buruh kepada pemerintah," tegas Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (2/1).

Iqbal menjelaskan serikat buruh sebenarnya sudah berdiskusi secara informal dengan unsur pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Buruh juga telah mencapai kesepahaman berupa 9 poin penting yang harus diakomodasi dalam Perppu Ciptaker.

"Kami sudah minta perbaiki itu (jam kerja). Bahwa kalau 5 hari kerja, liburnya 2 hari dalam seminggu. Kalau 6 hari kerja, liburnya sehari. Eh, pembuat perppu ini malah gak ngikutin, buru-buru dan nampaknya pembuatnya sama (dengan UU Ciptaker)," tegas Iqbal.

Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan. Menurut Iqbal, upah pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan atau haid harus dibayarkan. Namun, dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker hal tersebut tidak dijamin.

Iqbal menyalahkan pembuat perppu yang tak mendengar aspirasi buruh tersebut. Menurutnya, jangan salahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mendetail mencermati keseluruhan isi Perppu Ciptaker tersebut, melainkan pembuat yang menurutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, sekaligus yang terakhir adalah tentang sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.

"Ada 9. Itu sudah ada kesepahaman dengan tim Kadin. Partai Buruh tidak percaya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami juga tidak percaya dengan DPR RI. Dibahas-dibahas, dibentuk tim kecil di DPR RI, hasilnya dibuang ke keranjang sampah," pungkas Iqbal.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Penyebab Pesawat Jetstar Putar Balik dan Gagal Mendarat di Bali******

Pesawat Jetstar JQ35 dari Melbourne, Australia, gagal mendarat di Denpasar, Bali, Selasa (27/12). Miskomunikasi menjadi dalang pesawat ini gagal mendarat dan berujung putar balik.

Setelah gagal mendarat, pesawat Boeing 787 itu sempat berputar-putar di udara sebelum akhirnya memutuskan putar balik menuju Melbourne.

Manajer Perencanaan Evaluasi dan Operasi AirNav Bandara I Gusti Ngurah Rai Partoyo menjelaskan tidak ada penolakan mendarat untuk pesawat Jetstar JQ35.

"Tidak ada (penolakan). Jetstar itu, dia masih di wilayah udaranya Australia dari (Melbourne) dia berangkat ke Bali, cuma alasan operasional katanya, jadi dia kembali ke bandara asal," kata Partoyo saat dihubungi, Kamis (29/12).

Partoyo mengatakan pihak maskapai Jetstar tidak merinci alasan operasional apa yang dimaksud. Ia menduga masalah terjadi di pesawat atau ada cuaca ekstrem di Australia.

Meski begitu, ia menegaskan tidak ada penolakan mendarat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pesawat Jetstar tersebut kembali ke bandara asal murni karena alasan operasional maskapai.

Mengutip News.com,Jetstar JQ35 dijadwalkan berangkat dari Bandara Melbourne ke Denpasar dan tiba pukul 01.25 waktu Indonesia. Namun, pesawat delay 5 jam sebelum akhirnya berangkat sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Pesawat sudah hampir tiba di pinggiran Australia sebelum kemudian kembali lagi ke Melbourne setelah sempat berputar-putar di angkasa.

Berdasarkan cuplikan FlightRadar24, pesawat Boeing 787 itu putar balik di langit sebelum menuju arah Victoria. Para penumpang pun menumpahkan kekesalannya di media sosial karena terpaksa mengudara selama 12 jam.

"Saya sangat lelah secara fisik dan mental. Saya hampir tidak bisa marah. Saya menyerah," kata seorang penumpang.

"Syukurlah pilot dan awak kabin sangat baik. Saya merasa kasihan pada mereka karena mereka juga tak tahu apa-apa," tambahnya.

Juru bicara Jetstar juga sudah buka suara setelah muncul spekulasi mengenai alasan pesawat ditolak masuk ke Bali. Dia mengatakan terjadi miskomunikasi internal yang membuat pesawat terpaksa putar balik.

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

AirNav Tegaskan Tidak Ada Penolakan Jetstar Mendarat di Bali******

Manajer Perencanaan Evaluasi dan Operasi AirNavBandara I Gusti Ngurah Rai Partoyo menjelaskan tidak ada penolakan terkait pesawat maskapai Australia Jetstar yang terbang dari Melbourne dan gagal mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Ia menyebutkan hal itu memang permintaan dari maskapai untuk return to base(RTB) atau putar balik ke negaranya.

"Tidak ada (penolakan). Jetstar itu, dia masih di wilayah udaranya Australia dari (Melbourne) dia berangkat ke Bali, cuma alasan operasional katanya, jadi dia kembali ke bandara asal," kata Partoyo, saat dihubungi Kamis (29/12).

"Operasional seperti apa itu yang tau mereka dari airline. Mungkin dari pesawatnya barangkali atau pas ada cuaca (ekstrem) di Australia. Dan yang jelas memberikan tau ke kita, kembali ke bandara asal karena alasan tertentu, alasan operasional mereka. Tidak ada penolakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pesawat Jetstar JQ35 dari Melbourne, Australia, ditolak mendarat di Denpasar, Bali, pada Selasa (27/12) malam buntut miskomunikasi.

Mengutip News.com, pesawat itu mulanya dijadwalkan berangkat dari Bandara Melbourne ke Denpasar untuk tiba pada pukul 01.25 waktu Indonesia. Namun pesawat delay lima jam sebelum akhirnya berangkat sekitar pukul 23.00 waktu setempat.

Pesawat itu sudah hampir tiba di pinggiran Australia. Namun, pesawat itu kemudian kembali lagi ke Melbourne setelah sempat berputar di udara.

Berdasarkan cuplikan FlightRadar24, pesawat itu berputar balik di langit sebelum menuju arah Victoria. Para penumpang lantas menumpahkan kekesalannya di media sosial setelah terpaksa mengudara selama 12 jam.

"Saya sangat lelah secara fisik dan mental. Saya hampir tidak bisa marah. Saya menyerah," kata seorang penumpang.

"Syukurlah pilot dan awak kabin sangat baik. Saya merasa kasihan pada mereka karena mereka juga tak tahu apa-apa," tambahnya.

Juru bicara Jetstar pun buka suara setelah muncul spekulasi mengenai alasan pesawat ditolak masuk. Dia mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi internal sehingga mengakibatkan pesawat terpaksa putar balik. 

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Volume Transaksi Cash Management QLola by BRI Capai Rp6.788 Triliun******

Platform QLola yang diluncurkan BRI pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan volume transaksi cash management nasabah sebesar 33,9 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp6.788 triliun, yang terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale.

Sementara itu, QLola sebagai integrated corporate solution dari BRI juga mendapatkan penambahan jumlah klien hingga lebih dari 4.800 klien baru.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, peluncuran Qlola sekaligus menjadi strategi transformasi digital, yang antara lain memberikan unique value proposition kepada nasabah.

Agus menyatakan, QLola akan selalu memberi kemudahan agar nasabah dapat memonitor aktivitas bisnis secara langsung, mulai holding atau principal hingga subsidiary, termasuk dengan mitra di luar negeri.

Menurutnya, kemudahan bertransaksi dan kemampuan memonitor saldo rekening adalah hal penting bagi pelaku bisnis.

"Qlola Cash Management Infopool merupakan solusi bagi nasabah untuk melakukan monitoring atas seluruh rekening perusahaan baik rekening di BRI maupun di bank lain dalam satu laporan. Nah, itu adalah salah satu fitur yang menarik yang kami siapkan untuk meningkatkan efisiensi nasabah," tutur Agus.

Selanjutnya, BRI juga akan berfokus pada sektor digital melalui kolaborasi dengan perusahaan fintech guna meningkatkan layanan transaksi. Sehingga, BRI dapat memiliki nilai kompetitif di pasar, yang antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan payment gateway, dan perusahaan e-commerce.

Melalui sinergi ini, Agus berharap BRI dapat mengkolaborasikan kerja sama menggunakan teknologi yang dimiliki perusahaan fintech untuk mendukung inovasi pelayanan bagi nasabah.

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Kemenhub Gandeng BMKG, BRIN, dan BNPB Antisipasi Cuaca Ekstrem******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang terjadi pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

"Karena lonjakan penumpang yang tinggi pada libur Nataru kali ini dan adanya potensi cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan perjalanan, maka kami akan terus berkoordinasi secara intensif," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti dikutip dari Antara, Kamis (29/12).

Ia menyampaikan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait membahas prakiraan cuaca dan rekomendasinya dilakukan sebagai bahan rujukan yang sangat penting bagi pengelolaan transportasi yang berkeselamatan. Dengan begitu, pihaknya dapat memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan.

Selain itu, beberapa selat yang akan ramai dilalui penumpang kapal penyeberangan yakni Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Lombok juga tak luput dari perhatian.

Menurut Budi, rekomendasi keadaan cuaca sangat dibutuhkan oleh Kemenhub bersama para pengelola sarana dan prasarana transportasi untuk mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi. Misalnya, penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) di sektor penerbangan untuk menunda penerbangan ataupun membatalkan penerbangan.

Kemudian, mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di sektor laut dan penyeberangan untuk melakukan penundaan kapal untuk berlayar selama cuaca, gelombang, dan arus laut dinyatakan dalam kondisi ekstrem.

"Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan alert atau peringatan. Jadi ketika cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, maka secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik," ujar Budi.

Lebih lanjut, ia akan berkoordinasi dengan para kepala daerah, khususnya di daerah yang terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di masa libur Nataru ini. Hal ini dilakukan agar lebih waspada terhadap gangguan cuaca yang terjadi.

"Akibat cuaca, sejumlah insiden di sektor transportasi sudah terjadi. Untuk itu, kami meminta para Dirjen untuk memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya membatasi kendaraan dengan muatan tertentu, atau membatalkan perjalanan demi keselamatan bersama," imbuh Budi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan berdasarkan prakiraan cuaca periode 29 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di wilayah Jabodetabek.

"Besok (30/12), potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Sementara besok lusa (31/12) dan 1 Januari 2023, intensitas hujan ringan hingga sedang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya modifikasi cuaca menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Melalui TMC, pihakmya dapat memodifikasi cuaca baik itu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain enhancement) atau menurunkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain reduction).

"Kami telah lakukan penyemaian di sejumlah wilayah mulai dari 25 -28 Desember 2022 dan akan dilanjutkan sampai di awal Januari 2023," katanya.

Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca melalui TMC membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah untuk menetapkan situasi darurat di daerahnya masing-masing.

"Jika situasi darurat telah ditetapkan, tim TMC bisa dengan cepat melakukan operasi penyemaian melalui pesawat," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Rincian Besaran Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Besaranpesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Para korban PHK bisa menerima pesangon bergantung masa kerjanya, dengan maksimal pesangon 9 kali upah. Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1) Perppu itu.

Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.

Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Selain pesangon, Perppu juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan korban PHK.

Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Karyawan yang diputus hubungan kerjanya juga berhak menerima yang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4), yakni:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Pemerintah berdalih penerbitan Perppu demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]