situs slot 138

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Grup Peri WeChat

LinkedIn Bakal PHK 716 Karyawan Buntut Pendapatan Merosot******

LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.

Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan

Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.

Lihat Juga : Blak-blakan Pegawai Bekasi Diajak Staycation Bos Jelang Kontrak Habis

Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.

"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.

Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Dibuka Hari Ini******

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 resmi dibuka hari ini, Kamis (11/5). Pendaftaran bisa langsung dilakukan di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Sedianya RBB dihelat 5 Mei lalu. Namun, FHCI Kementerian BUMN menunda pendaftaran agar persiapan calon pendaftar bisa lebih maksimal.

"Pembukaan dan registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 menjadi 11 Mei 2023. Dengan harapan dapat memberikan ruang bagi para talenta muda untuk melakukan persiapan lebih optimal," tulis unggahan FHCI.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengumumkan Rekrutmen Bersama BUMN terbagi ke dalam 5 fase. Nantinya, tahap final berupa kelulusan peserta bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

Berikut cara dan syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN yang perlu Anda persiapkan.

Cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Cara, syarat, dan ketentuan pendaftaran bisa diakses langsung di situs resmi FHCI Kementerian BUMN, yakni rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Jangan lupa akses website secara berkala.

FHCI BUMN mewanti-wanti calon pendaftar agar tak tertipu selama proses rekrutmen. Semua informasi rekrutmen bisa dicek melalui Instagram resmi FHCI dan Kementerian BUMN.

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Ada beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum melakukan registrasi. Mengutip beberapa persyaratan yang diumumkan FHCI di rekrutmen sebelumnya, berikut syarat yang harus dilengkapi:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.

6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.

8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator, dan start-up apabila ada.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Daftar Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ada PLN hingga Pertamina******

Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5) ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 20 Mei 2023 mendatang.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN mengungkapkan pada tahun ini pihaknya menyediakan lebih dari 2.000 lowongan di berbagai perusahaan pelat merah.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis FHCI BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- Junior Officer Akuntansi (D3)
- Junior Officer treasury Liquidity dan Receipt (D3)
- Junior Officer Tax Management (D3)
- Junior Technician Power Generation Life Cycle Management (D3)
- Junior Officer Maintenance Management (D3)
- Junior officer Operation Management (D3)
- Junior Technician Sipil (D3)
- Junior Officer Waduk Hidrologi dan Sedimentasi (D3)
- Officer Corporate Financing (S1)
- Officer health Safety dan Security (S1)
- Officer Environment Management (S1)
- Officer Generation Business Development (S1)
- Engineer Software Development (S1)
- Engineer Solusi Pelanggan (S1)
- Junior Engineer Software Development (D3)
- Junior Officer Kesekretariatan (D3)
- Junior Officer Akuntansi dan perpajakan (D3)
- Officer Niaga dan pelayanan Pelanggan (S1)
- Junior Officer Perencanaan Korporat (D3)
- Officer Keuangan (S1)
- Engineer Infrastructure IT (S1)
- Junior Officer Program management Office (D3)
- Junior Officer Niaga dan Layanan Pelanggan (D3)
- Officer New Power generation Maintenance Management (S1)
- Officer Contract Control II (S1)
- Officer perencanaan Sipil (S1)
- Technical Bidang Distribusi (S1)
- Junior Officer Business Services (D3)
- Officer Information technology Development and Business Anlysist (S1)
- Junior technician Digital Power Plant (D3)
- Junior Officer Information Technology Operation (D3)

PT Pos Indonesia (Persero)

- Junior Analyst Bidang Digital (S1)
- Junior Analyst Bidang Data Analytics (S1)
- Junior Analyst Bidang Hukum (S1)
- Junior Analyst Bidang Marketing (S1)
- Junior Analyst Bidang Auditor (S1)
- Supervisor (D3)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Digital Service (S1)
- Digital Platform dan IT (S1)
- Facilities dan Asset Management (S1)
- Logistics dan Supply Chain Management (S1)
- Legal dan Compliance (S1)
- Finance (S1)
- Human Capital (S1)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

- Dokter (S1)
- Asesor Psikologi (S1)
- IT Developer (S1)
- Finance Administration (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT Kilang Pertamina Internasional - PT Kilang Pertamina Balikpapan

- Operator (D3)

PT Pertamina (Persero) - PT. Pertamina Power Indonesia

- Jr Auditor I IA Opr. dan Infrastructure (S1)
- Jr Analyst I Compliance Advisory (S1)
- Jr Analyst I Accounting (S1)
- Jr Analyst I Environmental (S1)
- Jr Legal I Counsel Operation Support (S1)
- Jr Analyst Material Management (S1)
- Jr Analyst I Procurement (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT PERTAMINA PATRA NIAGA

- Jr Engineer I Construction (S1)
- Jr Engineer I Facilities (S1)

PT Biofarma (Persero)

- Quality Assurance Staff (S1)
- Product Management Staff (S1)
- Production Staff (S1)
- PPIC Staff (S1)
- Supply Chain Staff (S1)
- International Sales Staff (S1)
- Talent Management Staff (S2)

Perum Bulog

- Staf Pelaksana IT (S1)
- Staf Pelaksana Analis Data Pangan (S1)
- Staf Pelaksana Marketing (S1)
- Staf Pelaksana Supply Chain dan Pelayanan Publik (S1)
- Staf Pelaksana Teknik (S1)
- Staf Pelaksana Pengembangan Produk (S1)
- Staf Pelaksana Operasional Hulu (S1)
- Staf Pelaksana Quality Control (S1)
- Staf Pelaksana Legal (S1)
- Staf Pelaksana Human Capital (S1)
- Staf Pelaksana Keuangan (S1)
- Staf Pelaksana Perencanaan Strategis (S1)
- Staf Pelaksana General Affairs (S1)

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Microsoft Tunda Kenaikan Gaji Tahun Ini Demi Hemat Biaya******

Microsoft mengumumkan tak akan ada kenaikan gajiuntuk pekerja tetap mereka pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella melalui e-mailkepada parastaf.

Langkah ini diambil Microsoft untuk mengurangi biaya karena pendapatan yang tumbuh lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain itu, pada awal Januari kemarin, perusahaan pembuat perangkat lunak ini juga sudah mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 10 ribu pekerja atau sekitar 5 persen dari jumlah pegawai nya di seluruh dunia.

Peningkatan pengeluaran Microsoft terjadi karena strategi yang salah pada tahun lalu. Di mana saat ekonomi masih sulit dan inflasi melanda, perusahaan justru menaikkan anggaran untuk prestasi atau bonus bagi karyawan.

Tahun ini, Microsoft akan tetap memberikan bonus seperti tahun lalu, namun memang jumlahnya kembali normal, serta tidak ada kenaikan gaji.

"Kami akan mempertahankan anggaran bonus dan penghargaan saham kami lagi tahun ini, namun, kami tidak akan terlalu banyak mendanai sejauh yang kami lakukan tahun lalu, membawanya lebih dekat ke rata-rata historis kami," tulis Nadella melalui e-mail, dikutip CNBC.com, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Kemenhub Sanksi Perusahaan Bus Tercebur di Guci Jika Terbukti Lalai******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberikan sanksikepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam musibah bus tercebur ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini pihaknya melalui Direktorat Angkutan Jalan masih melakukan investigasi. Ia menyebut Kemenhub masih menunggu hasil investigasi tersebut sebelum menjatuhkan sanksi.

"Masih menunggu investigasi yang dilakukan oleh tim apakah yang menjadi penyebab kendaraan bus tersebut bisa melaju di turunan pada posisi parkir dan mesin hidup," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Selain itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.

Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.

"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Sajarod usai kejadian.

[Gambas:Video CNN]