shopee yang bisa kredit

Kegilaan energi

Ekspor Minyak Sawit RI ke China Turun, 'Disedot' AS******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penurunan ekspor minyak sawit RI ke Chinasebesar 242,8 ribu ton per Maret 2023.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan ekspor sawit RI secara keseluruhan turun dari 2,91 juta ton ke 2,64 juta ton pada bulan ini. Penurunan terbesar terjadi pada olahan minyak sawit dari 2,25 juta ton ke 1,88 juta ton.

China menjadi negara dengan tujuan ekspor minyak sawit RI yang mengalami penurunan terdalam. Disusul Mesir dan Timur Tengah yang turun 129,4 ribu ton, Bangladesh minus 50,5 ribu ton, India berkurang 68,3 ribu ton, Belanda anjlok 54,9 ribu ton, serta Malaysia.

Padahal, produksi minyak sawit Indonesia naik 12 persen ketimbang bulan lalu. Rinciannya, crude palm oil(CPO) naik dari 3,88 juta ton ke 4,34 juta ton dan palm kernel oil (PKO) tumbuh dari 369 ribu ton ke 413 ribu ton.

Imbas penurunan ekspor tersebut membuat nilai ekspor turun dari US.687 juta atau Rp39 triliun (asumsi kurs Rp14.808 per dolar AS) pada bulan lalu ke US.259 juta atau setara Rp33 triliun di bulan ini.

"Konsumsi dalam negeri mengalami kenaikan menjadi 1,81 juta ton dari 1,80 juta ton pada Februari. Konsumsi untuk industri pangan naik menjadi 911 ribu ton dari 802 ribu ton, industri oleokimia naik menjadi 187 ribu ton dari 185 ribu ton, sedangkan industri biodiesel turun menjadi 714 ribu ton dari 816 ribu ton di bulan sebelumnya," tutupnya.

Dengan data tersebut, GAPKI mencatat stok akhir sawit RI Maret ini naik dari 2,76 juta ton menjadi 3,13 juta ton. Namun, melihat harga minyak nabati utama lain yang turun, GAPKI menilai sangat mungkin harga minyak sawit akan menyusul.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem Qixia

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Jokowi Sebut 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan, RI Masuk?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan.

"Hati-hati di sektor ini (pertanian) juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," kata Jokowi di Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terancam kelaparan karena adanya ancaman el nino. Tak hanya soal el nino, kelaparan di Indonesia juga bisa terjadi karena tingginya inflasi pangan.

"Jadi tanpa bantuan pemerintah mereka akan terancam kelaparan juga. Jadi (ancaman kelaparan) juga termasuk di Indonesia," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Bhima mengatakan kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang merupakan produsen pangan, tetapi justru mengimpor pangan termasuk beras, gandum, dan bawang putih.

Ia menyebut jika sebuah negara masih menjadi importir pangan dan jumlah penduduk miskinnya cukup besar maka negara tersebut rentan mengalami kelaparan.

Karenanya, Bhima menganjurkan pemerintah segera melakukan antisipasi ancaman kelaparan dan el nino yang berpotensi menurunkan produktivitas pangan. Langkah yang bisa dilakukan dengan irigasi. Selain itu, pemerintah harus menggelontorkan anggaran khusus untuk mengatasi krisis pangan.

"Perlu paket kebijakan khusus yang di dalamnya berkaitan dengan alokasi subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, atau bantuan permodalan bagi petani. Kemudian memberikan subsidi BBM yang lebih besar. Menurunkan harga BBM subsidi saja itu sudah membantu dari sisi pengendalian biaya produksi dan transportasi," kata Bhima.

Sementara itu, mengutip rilis Indeks ketahanan Pangan Global yang diterbitkan Economist Impact, 10 negara yang ketahanan pangannya terancam yaitu Suriah, Haiti, Yamen, Sierra Leone, Madagascar, Burundi, Nigeria, Venezuela, Sudan, dan Congo.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ancaman kelaparan seperti yang disebut sudah terjadi di beberapa lokasi terutama di Afrika karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen.

Kelaparan disebut bisa terjadi lantaran gagal panen terjadi bersamaan dengan kondisi pemerintahan di negara tersebut tidak dalam kondisi stabil karena perang sipil, perang antar faksi politik, pemberontakan, yang mengakibatkan sistem ekonominya.

"Risikonya, saat terjadi gagal panen atau kekurangan pasokan bahan makanan domestik, mereka tak memiliki devisa untuk melakukan impor bahan makanan serupa untuk menambal kekurangan tersebut," kata Ronny.

Ronny mengatakan Indonesia masih cukup beruntung karena memiliki cukup devisa. Dengan begitu, saat terjadi el nino atau gagal panen yang mengakibatkan kekurangan cadangan pangan, pemerintah bisa langsung membuka keran impor.

"Tugas lanjutan bagi pemerintah hanya masalah stabilisasi harga pangan agar tetap terjaga dan terjangkau, sehingga tak menggores daya beli masyarakat," kata Ronny.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Daftar BUMN Punya Utang Jumbo******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utangjumbo hingga kuartal I-2023 ini, bahkan jumlahnya mencapai puluhan triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan para perusahaan plat merah tersebut, dikutip Rabu (17/5), setidaknya ada tiga BUMN yang masih memiliki utang besar. BUMN lainnya seperti PT PLN, PT Pertamina, hingga Garuda Indonesia belum menerbitkan laporan keuangannya per kuartal I ini.

Ketiga BUMN ini adalah yang perusahaan negara di bidang konstruksi dan bertugas atau bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur.

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Marte 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas termasuk utang sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]