dewanaga4d

tuan perak

Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Proyek Smelter Masuk PSN?******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) buka suara soal kemungkinan memasukkan proyek pembangunan smelter bauksit ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hal ini menyusul kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/12). Kebijakan tersebut akan efektif berlaku mulai Juni 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan belum ada usulan PSN untuk pembangunan smelter bauksit.

Kendati, Wahyu menegaskan akan memperhatikan khusus proyek pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan larangan ekspor tersebut.

Menurutnya, meski proyek pembangunan smelter bauksit tidak masuk PSN, KPPIP akan terjun langsung untuk melihat apa permasalahan yang ada di lapangan agar bisa mempercepat proses pembangunan tersebut.

"Akan kami pantau (pembangunan smelter bauksit), apalagi ini arahan dari Bapak Presiden (Jokowi). Meskipun mungkin saat ini bukan PSN, kami akan coba lihat permasalahannya apa," tegasnya.

Wahyu menekankan hilirisasi adalah arahan langsung Jokowi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak bakal main-main dengan arahan Jokowi tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan KPPIP belum bakal mengubah kembali daftar PSN yang dikebut pemerintah. Pasalnya, tahun ini sudah ada dua kali revisi daftar PSN, yakni pada Juli dan Desember 2022.

Revisi terbaru tertuang dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenko Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Dalam revisi tersebut, KPPIP memasukkan 10 PSN baru.

Itu terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit(LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN ada 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden (Jokowi)," pungkas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

PM Malaysia Anwar Ibrahim Ogah Dikasih Hadiah Batik, Apa Alasannya?******

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta orang-orang jangan memberinya hadiah seperti baju batik saat menghadiri acara.

Menurut Anwar, praktik pemberian hadiah seperti baju batik bisa menjadi salah satu bentuk pemborosan.

Lihat Juga : Berapa Ganti Rugi Belanda ke Keluarga Korban Masa Perang Kemerdekaan?

Anwar memaparkan menolak pemberian baju batik mungkin sesuatu yang kecil, namun bisa menjadi bentuk penghematan secara komulatif yang akhirnya berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

DikutipThe Star, Anwar juga mengatakan dia ingin kementerian dan lembaga tidak boros dan menghabiskan uang yang tidak perlu saat mempersiapkan program.

Ia juga mengingatkan kementerian agar program-program yang diselenggarakan dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Sejak menjabat sebagai PM, Anwar memang berupaya menciptakan pemerintahan yang sederhana.

Dalam konferensi pers perdananya beberapa waktu lalu, Anwar bahkan menyatakan dia tidak akan mengambil gajinya selama menjabat sebagai PM Malaysia. Ia juga menolak mengendarai mobil dinas mewah yang biasa ditumpangi para pendahulunya.

Anwar juga menuturkan kan memangkas gaji dan tunjangan para menteri dan pejabat pemerintahannya hingga 20 persen.

Di sisi lain, ia juga berupaya membentuk kabinet menteri yang ramping untuk efisiensi anggaran negara.

Anwar menunjuk 28 menteri yang telah dilantik pada akhir November lalu. Jumlah ini lebih sedikit ketimbang kabinet Malaysia di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang bisa mencapai 50 orang.

Selain itu, Anwar juga menunjuk dua perdana menteri. Ini merupakan kali pertama Negeri Jiran memiliki dua wakil PM.

Meizu terbaik

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Wapres Ma'ruf Respons Bank Dunia soal Harga Beras RI Termahal di ASEAN******

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin angkat suara soal harga berasIndonesia yang dinilai Bank Duniapaling mahal se-Asia Tenggara (ASEAN).

Ia menilai penghitungan harga beras di Indonesia harus di rata-rata. Ketika akan tahun baru atau lebaran, sambungnya, harga beras di Indonesia naik. Namun, saat musim panen, harga beras kembali turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," terangnya.

Laporan Indonesia Economic Prospects Desember 2022 yang dirilis Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

"Harga eceran beras Indonesia secara konsisten merupakan yang tertinggi di Asean selama dekade terakhir," bunyi laporan Bank Dunia itu.

[Gambas:Video CNN]