wdhoki

Sarjana Shenwu

Bocoran Pencairan THR PNS dari Sri Mulyani******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanimengungkapkan THR PNS mulai cair pada 10 hari sebelum Idulfitriatau H-10 Lebaran.

Saat ini, pemerintah masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) khusus THR Lebaran.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2).

Tahun lalu, tunjangan kinerja yang merupakan salah satu komponen THR hanya dibayar 50 persen.

Sempat muncul petisi berjudul 'Revisi Aturan THR Tahun 2023 untuk ASN' pada 30 Maret 2023.

Namun, pemerintah tetap tak mencairkan THR secara penuh karena kondisi keuangan masih diwarnai ketidakpastian global.

"Sebagaimana telah disampaikan, pemerintah mengalokasikan THR dan Gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pensiunan sebagai apresiasi terhadap kontribusi mereka dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kita masih diliputi ketidakpastian akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang dinamis," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kepada CNNIndonesia.compada Maret lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

IHSG Lesu ke 7.339 Sore Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.339 pada Kamis (22/2) sore. Indeks saham melemah 9,38 poin atau 0,13 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,8 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 218 terkoreksi, dan 256 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia menguat.

Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 2,2 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,4 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan naik 0,4 persen.

Senada, bursa saham Eropa menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,17 persen, indeks DAX di Jerman naik 1,49 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis naik 1,13 persen.

Sementara itu, bursa saham AS bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 1,13 persen, indeks NYSE Composite naik 0,025 persen, sedangkan indeks NASDAQ Composite turun 1,48 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Melihat Megah Penampakan Rumah Menteri di IKN******

Rumah menteridi IKNmasih dalam progres pembangunan. Meski belum semuanya selesai tapi setidaknya dua hunian yang sudah rampung 100 persen dan siap digunakan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Pintu masuk di lantai dasar tampak berwarna hitam yang terdiri dari dua daun. Saat memasuki rumah, maka akan langsung menemukan ruang santai atau keluarga yang dilengkapi TV dengan backdrop marmer, sofa panjang tiga seater, meja dan dua kursi santai lain.

Rumah menteri ini mengusung tema open space. Tema  tercermin dari posisi ruang tamu yang langsung menyatu dengan ruang makan. Meja makan panjang dilengkapi dengan 8 kursi sehingga lebih dari cukup untuk menampung keluarga utama para menteri.

Rumah Menteri di IKN. (Dok. Kementerian PUPR via Detikcom).

Di dalam rumah ini juga disediakan ruangan khusus menteri untuk bekerja dengan latar belakang rak buku transparan dengan sentuhan kayu warna coklat di bagian pinggir dan atasnya.

Untuk toiletnya juga dilengkapi dengan wastafel satu set, cermin hingga pengering tangan. Hampir sama dengan ruangan utama, dinding kamar mandi juga menggunakan keramik motif marmer.

[Gambas:Video CNN]

Adapun rumah menteri tersebut berdiri gagah dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi (m2) dan lahan sekitar 1.000 m2.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

Dewa Jahat

Pejabat di IKN Tak Dapat Mobil Dinas, Wajib Naik Transportasi Umum******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut para pejabat pemerintah di IKN tidak akan mendapatkan mobil dinas. Mereka harus naik transportasi umum.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan kebijakan ini dikeluarkan sebagai komitmen bahwa IKN dibangun sebagai kota ramah lingkungan dengan 80 persen transportasi publik dan 100 persen kendaraan listrik.

"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi," ujar Silvia dalam agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2).

"Inti pesannya adalah memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," lanjutnya.

Namun demikian, ia menjelaskan memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas, dua di antaranya adalah menteri dan presiden.

"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.

Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan ini masih digodok. Agar kebijakan ini terwujud, Silvia mengatakan ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai.

IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development (TOD). TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan (residential), perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi.

"Inilah guna konsep kota 10 menit dan transit oriented development di IKN," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Diminati klub besar, De Zerbi: Saya 100 persen fokus untuk Brighton******

Saya belum memutuskan apa pun dan saya terikat kontrak di sini

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024