prediksi hongkong togel hari ini keluar

Yiwu Chunqiu

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Toko Senjata Wanjie

Alasan Bisnis Tupperware Terancam Tutup******

Perusahaan multinasional Tupperware terancam bangkrut karena kondisi perusahaan yang memburuk.

Pemicunya, tidak lepas dari penjualan produk yang menurun. Akibat kondisi tersebut Tupperware berencana memangkas jumlah pekerjanya atau PHK. 

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portfolio real estate untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya. 

Saunders menyebut, Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Pedagang DKI Beli Minyakita Rp14.800, Dijual ke Konsumen Rp16 ribu******

Minyakita yang sempat langka beberapa waktu belakangan ini mulai tersedia di pasartradisional Jakarta. Namun, harga minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter yang ditetapkan pemerintah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (17/4), stok Minyakita tersedia di sejumlah pedagang sembako. Tapi harganya Rp16 ribu per liter.

Padahal di kemasan Minyakita tertera label HET Rp14 ribu per liter.

Mustafa mengaku membeli 12 kemasan Minyakita isi 1 liter dari agen seharga Rp178 ribu. Artinya modal satu kemasan Minyakita 1 liter adalah Rp14.800.

"Belinya aja sudah enggak dapat Rp14 ribu," katanya.

Tak jauh beda, Warni yang menjajakan sembako di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, mengaku memiliki stok Minyakita, walaupun hanya beberapa kemasan. Ia menjualnya dengan harga Rp16 ribu alias Rp2.000 lebih mahal dari HET.

Ia mengatakan modal untuk 1 liter Minyakita saja sudah Rp15 ribu. Kemudian ditambah ongkos untuk kuli yang mengangkat minyak dan biaya plastik untuk konsumen. Sehingga ia tak mungkin menjual Minyakita Rp14 ribu per liter.

"Kalau jual Rp14 ribu saya dapat apa? Sebenarnya harganya boleh ditulis Rp14 ribu, tapi dari sananya (agen) harusnya Rp13 ribu," kata Warni.

Ia mengatakan produk lain juga sebenarnya mencantumkan HET di kemasan, tetapi harga beli dari agen berada di bawah HET tersebut. Misalnya kecap yang tertulis dijual dengan HET Rp3.000 per kemasan, harga beli dari agen berada di bawah angka tersebut. Sehingga penjual masih bisa menjual sesuai HET.

"Kalau ini (Minyakita) belinya aja sudah Rp15 ribu. Tulisannya Rp14 ribu," kata Warni.

[Gambas:Video CNN]

Meski dijual di atas HET, Warni mengatakan Minyakita masih diminati masyarakat. Pasalnya harga minyak goreng kemasan lain bisa mencapai Rp18 ribu per liter.

"Yang beli banyak, kenceng sih. Soalnya paling murah dibanding yang lain," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) sebelumnya membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

Bayangan Konoha

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

mimpi bintang yang sempurna

Pedagang DKI Beli Minyakita Rp14.800, Dijual ke Konsumen Rp16 ribu******

Minyakita yang sempat langka beberapa waktu belakangan ini mulai tersedia di pasartradisional Jakarta. Namun, harga minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter yang ditetapkan pemerintah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (17/4), stok Minyakita tersedia di sejumlah pedagang sembako. Tapi harganya Rp16 ribu per liter.

Padahal di kemasan Minyakita tertera label HET Rp14 ribu per liter.

Mustafa mengaku membeli 12 kemasan Minyakita isi 1 liter dari agen seharga Rp178 ribu. Artinya modal satu kemasan Minyakita 1 liter adalah Rp14.800.

"Belinya aja sudah enggak dapat Rp14 ribu," katanya.

Tak jauh beda, Warni yang menjajakan sembako di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, mengaku memiliki stok Minyakita, walaupun hanya beberapa kemasan. Ia menjualnya dengan harga Rp16 ribu alias Rp2.000 lebih mahal dari HET.

Ia mengatakan modal untuk 1 liter Minyakita saja sudah Rp15 ribu. Kemudian ditambah ongkos untuk kuli yang mengangkat minyak dan biaya plastik untuk konsumen. Sehingga ia tak mungkin menjual Minyakita Rp14 ribu per liter.

"Kalau jual Rp14 ribu saya dapat apa? Sebenarnya harganya boleh ditulis Rp14 ribu, tapi dari sananya (agen) harusnya Rp13 ribu," kata Warni.

Ia mengatakan produk lain juga sebenarnya mencantumkan HET di kemasan, tetapi harga beli dari agen berada di bawah HET tersebut. Misalnya kecap yang tertulis dijual dengan HET Rp3.000 per kemasan, harga beli dari agen berada di bawah angka tersebut. Sehingga penjual masih bisa menjual sesuai HET.

"Kalau ini (Minyakita) belinya aja sudah Rp15 ribu. Tulisannya Rp14 ribu," kata Warni.

[Gambas:Video CNN]

Meski dijual di atas HET, Warni mengatakan Minyakita masih diminati masyarakat. Pasalnya harga minyak goreng kemasan lain bisa mencapai Rp18 ribu per liter.

"Yang beli banyak, kenceng sih. Soalnya paling murah dibanding yang lain," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) sebelumnya membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.